Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Herry Naap Serahkan DPA Tahun 2020 Kepada OPD yang Telah Rampungkan SPJ 2019.

Herry Naap Serahkan DPA Tahun 2020 Kepada OPD yang Telah Rampungkan SPJ 2019

Herry Naap Serahkan DPA Tahun 2020 Kepada OPD yang Telah Rampungkan SPJ 2019
Joice Fatlolon Puji Kegiatan KIE Keamanan PJAS Loka POM Tanimbar
Ridwan Rumasukun Ungkap Wacanakan Study Tour Pemprov Papua ke 2 Negara
28 SKPD Diminta Segera Usulkan PPTK Usai Terima DPA 2020
Pemkot Jayapura Akan Tertibkan Pelaku Pembakaran Hutan di Perbukitan Apo

Posted: 30 Jan 2020 07:35 AM PST

BIAK, LELEMUKU.COM – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah mendapatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020, di Gedung Wanita, Kamis (30/01/2020).

Penyerahan DPA itu dilakukan langsung oleh Bupati Herry A. Naap, S.Si.,M.Pd dan hanya OPD yang telah melengkapi SPJ berhak mendapatkan DPA tahun 2020, sementara OPD yang belum lengkap dipending atau ditunda pemberiannya hingga dengan SPJ tahun 2019 telah dilengkapi.

Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd mengatakan dengan penyerahan DPA itu maka diharapkan semua program wajib direaliasikan secapatnya di lapangan. Sementara OPD yang belum mendapatkan DPA dengan tegas diminta supay segera melangkapi sejumlah kekurangan dari SPJ-nya.

"Jadi selama SPJ belum dilengkapi maka OPD terkait tidak boleh mendapatkan DPA, karenanya segera lengkapi SPJ itu," ujar Bupati.

Adapun beberapa OPD yang secara simbolis telah merima DPA masing-masing Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Pemungkiman, Distrik Biak Kota dan beberapa OPD lainnya. Sedangkan OPD lainnya khususnya yang belum menyelesaikan laporan pertanggumgjawaban tahun lalu belum bisa mendapatkan DPA tersbut.

Dalam kesempatan itu Bupati Herry A. Naap kembali mengingatkan kepada masing—masing pimpinan OPD supaya tetap membangun komunikasi dan koordinasi, membagikan DPA kemasing-masing pejabatnya minimal ditingkat pejabat eselon III sehingga juga dapat mengetahui semua program di bidangnya.

"Tidak boleh ada Kepala Dinas atau pimpinan OPD yang menyimpan DPA, harus diketahui bawahannya, Kabid atau pejabat lainnya juga harus tahu. Bagaimana kita berbicara trasparansi, reformasi terhadap pengelolaan tata pemerintahan dan keuangan kalau DPA saja disembunyi mati, semua harus transparan," imbuh Bupati.

Dalam kesempatan itu juga Bupati kembali secara tegas mengingatkan kepada masing-masing pimpinan OPD dan bendahara supaya memperhatikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan baik dan tepat waktu. Transparansi anggaran ditegaskan pula menjadi perhatian serius dimasing-masing OPD.

Sekedar diketahui, pendapatan daerah di APBD tahun 2020 sebesar Rp. 1.349.697.225.940,65 (Rp. 1,34 triliun). Jumlah pendapatan daerah sebesar itu masing-masing bersumber dari PAD sebesar Rp. 143.213.241.353,36, lalu dana perimbangan sebesar Rp. 913.732.826.000,00 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 292.751.158.587,29. (HumasBiakNumfor)

Joice Fatlolon Puji Kegiatan KIE Keamanan PJAS Loka POM Tanimbar

Posted: 30 Jan 2020 01:05 AM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Joice Fatlolon Pentury, SP memuji kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang digelar oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Rabu (29/01/2020).

"Kami sangat menyambut positif kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM Kepulauan Tanimbar, apresiasi dan terima kasih karena ini luar biasa. Suatu program yang dibuat tentang sosialisasi keamanan PJAS yang telah melibatkan sekitar 20 sekolah dari SD hingga SMA yang ada di Saumlaki dimana diikuti oleh seluruh kepala sekolah, dewan guru dan petugas kantin," puji dia kepada Lelemuku.com di gedung Balai Pembinaan Umat (BPU) Sejahtera Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel).

Joice mengungkapkan jika kegiatan itu sejalan dengan Visi dan Misi Bupati Petrus Fatlolon, SH., MH dan Wakil Bupati (Wabup) Agustinus Utuwaly, S.Sos yaitu menjadikan masyarakat Kepulauan Tanimbar yang sehat, cerdas, berwibawa dan mandiri serta visi PKK Tanimbar dimana menjadikan Kabupaten Tanimbar Layak Anak dengan salah satu indikatornya adalah sekolah yang ramah anak.

"Agustus 2019 lalu Menteri Pemberdayaan Perempuan sudah mencanangkan Tanimbar sebagai Kabupaten Layak Anak dan salah satu indikatornya adalah sekolah ramah anak dengan target harus ada kantin sekolah yang sehat. Harapannya Balai POM bisa bersinergi dengan kami dalam pengawasan dan pendampingan dan kerjasama dengan dinas pendidikan sebagai instansi teknis," harapnya.

Sementara itu menurut Kepala Kantor Loka POM MTB, Stepanus Simon Sesa menyatakan tujuan dari kegiatan KIE itu adalah untuk menjamin keamanan dari pangan anak didik di sekolah dan mendukung visi dan misi pimpinan daerah yaitu menjadikan generasi emas Tanimbar yang cerdas.

Ia pun menambahkan jika pihaknya akan melakukan tindaklanjut ke sekolah-sekolah berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mempercepat target sekolah mendapatkan piagam bintang keamanan pangan kantin sekolah yang menjadi salah satu syarat sekolah layak anak.
"Kami juga mengajak kepada komunitas sekolah bisa memperhatikan akan keberadaan jajanan sekolah ini agar benar-benar bermutu, sehat dan bergizi. Kami akan melakukan bimtek dan kegiatan audit ke kantin sekolah agar memenuhi persyaratan," tutup Sesa.

Kegiatan berlanjut dengan pemaparan materi tentang isu pangan, manajemen keamanan pangan sekolah, piagam bintang keamanan pangan kantin sekolah dan lima kunci emas pembangunan pangan untuk sekolah serta sesi tanya-jawab oleh Kepala Loka POM Sesa dan Pengawas Farmasi dan Makanan, Muhammad Nur Sigit Harianto. (Laura Sobuber)

Ridwan Rumasukun Ungkap Wacanakan Study Tour Pemprov Papua ke 2 Negara

Posted: 29 Jan 2020 02:35 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua pada tahun ini mewacanakan program pembelajaran (Study Tour) ke dua negara dengan melibatkan pejabat fungsional analisis kebijakan maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

Menurut Asisten Bidang Umum Sekda Papua Ridwan Rumasukun, untuk materi yang mengarah pada pelaksanaan Otsus, tim Pemprov Papua bakal mengunjungi New Zealand.

Sedangkan materi pelayanan publik, Pemprov Papua bakal berkunjung ke salah satu negara di Eropa.

"Hal ini tentunya bertujuan agar program kerja yang diarahkan kedepan di Papua bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan," ujar dia di Jayapura, Selasa.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal melantik 28 dari 35 pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi.

Wagub berpesan agar para kepala dinas tak merasa hebat jadi kepala dinas, tapi yang harus dilakukan adalah mampu menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan untuk membangun Papua dan melayani masyarakat.

Wagub Klemen Tinal menambahkan, dalam waktu dekat masih akan menggelar pelantikan pimpinan SKPD yang tersisa (tujuh kepala SKPD), agar seluruh program kerja yang telah ditetapkan akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pelantikan 28 Kepala SKPD Pemprov Papua sebelumnya berdasarkan surat Ketua ASN lewat surat Nomor B-4459/KASN/12/2019 pada tanggal 23 Desember 2019, dan Nomor B-232/KASN/1/2020 tanggal 16 Januari 2020. (DiskominfoPapua)

28 SKPD Diminta Segera Usulkan PPTK Usai Terima DPA 2020

Posted: 29 Jan 2020 02:35 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2020 resmi diserahterimakan kepada 28 pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru saja dilantik, Senin (27/1/2020), di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.

Para pimpinan SKPD pun diimbau segera mengusulkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di masing-masing SKPD. Sehingga seluruh program kerja yang telah direncakan pada tahun ini, dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Intinya saya minta pimpinan SKPD yang sudah menerima DPA langsung bekerja, terutama dinas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pekan olahraga nasional (PON) XX tahun 2020".

"Makanya segera usul PPTK supaya bisa segera di SK-kan, sehingga program kerja tahun ini bisa segera berjalan," terang Asisten Bidang Umum Papua, Ridwan Rumasukun, disela-sela penyerahan DPA dan serah terima jabatan tersebut.

Senada disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan Papua Doren Wakerkwa. Dia meminta pimpinan SKPD untuk tidak menunda-nunda pekerjaan sebab ada agenda besar PON yang mesti di sukseskan oleh semua instansi pada tahun ini.

"Jangan tunggu perintah lagi, kepala SKPD yang baru dilantik supaya segera laksanakan tugasnya".

"Karena itu, bagi SKPD yang sudah terima jabatan segera jalankan program. Entah mau ganti personil (bendahara) atau tidak silahkan. Yang penting jangan tunda-tunda, silahkan koordinasi dengan staf yang ada," pintanya.

Diketahui, penyerahan DPA 2020 yang dirangkaikan dengan serah terima jabatan 28 Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Papua, digelar di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura. (DiskominfoPapua)

Pemkot Jayapura Akan Tertibkan Pelaku Pembakaran Hutan di Perbukitan Apo

Posted: 29 Jan 2020 02:35 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota Jayapura memastikan segera menertibkan pembakaran kawasan hutan perbukitan Apo, Kelurahan Bhayangkara, Kota Jayapura, oleh pihak tertentu yang meresahkan masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura, Ketty Keilola mengaku kecewa dengan pembakaran hutan tersebut. Padahal keberadaan hutan sangat berguna untuk melestarikan lingkungan dan mencegah terjadinya bencana alam banjir maupun longsor.

"Padahal, sebelumnya kami sudah secara rutin menggelar sosialisiasi kepada masyarakat di kawasan perbukitan. Namun untuk kedepan kami akan pasang papan larangan (pembakaran dan pengrusakan hutan) di kawasan perbukitan di Kota Jayapura".

"Memang sudah kami petakan lahan mana saja dibakar. Kami pun segera menginstrusikan pihak Satpol PP setempat guna melakukan tindakan penertiban di kawasan perbukitan tersebut," terang ia di Jayapura, Selasa (28/1/2020).

Ketty pada kesempatan itu berharap tak ada lagi warga yang membakar lahan untuk membuat kebun. Pihaknya pun meminta peran aktif masyarakat setempat, khususnya RT/RW di wilayah masing-masing untuk melarang aktivitas pembakaran hutan tersebut.

Sebelumnya, aktivitas pembakaran lahan di perbukitan APO, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara dikeluhkan oleh warga setempat. Selain mengakibatkan polusi udara, aktifitas itu dikhawatirkan memicu bencana longsor maupun banjir.

Salah seorang warga Apo, Alexander Qadri mengaku resah karena aktivitas tersebut sudah terjadi berulang kali. Apalagi abu sisa pembakaran itu berjatuhan di pemukiman warga.

"Kami di kawasan RT 7 RW 04 Kelurahan Bhayangkara sangat resah dengan hal ini. tapi abu dari pembakaran itu lari ke pemukiman kami dan sangat menggangu," ujarnya

"Kami mohon Dinas Kehutanan atau Kepolisian dan lainnya segera turun tangan mengatasi hal ini. Sekarang ini bukit di kawasan RSUD Jayapura sudah gundul, nanti kalau ini dibiarkan bisa-bisa bukit yang ada di sekitar pemukiman kami juga gundul," tuturnya.

Masalah ini juga telah dilaporkan kepada pihak RT setempat, namun belum ada tindakan karena sulitnya akses ke lokasi pembakaran.

"Makanya kita harap Polres atau Dishut yang punya personil dan peralatan memadai bisa menertibkan aksi pembakaran lahan itu," harapnya. (diskominfoPapua)