Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Kemenko Ekon Klarifikasi Beredarnya Draft RUU Penciptaan Lapangan Kerja.

Kemenko Ekon Klarifikasi Beredarnya Draft RUU Penciptaan Lapangan Kerja

Kemenko Ekon Klarifikasi Beredarnya Draft RUU Penciptaan Lapangan Kerja
Basuki Hadimuljoto Pastikan Jembatan Tumbang Samba Kalteng Segera Rampung
27 Desa di Kepulauan Riau Akhirnya Nikmati Listrik 24 Jam
Petrus Fatlolon Sidak Kehadiran ASN dan Keluhan Warga di Molu Maru
Piterson Rangkoratat Lepas Perahu Tradisional Padewakan dari Tanimbar ke Australia
Sosialisasi Penyelenggaraan Angkutan Laut Bersubsidi Tol Laut Saumlaki-Dobo
Satgas Raider 300 Menciptakan Kreativitas Anak Dengan Belajar Dan Bermain
Zudan Arif Fakrulloh Akan Tingkatkan Kualitas Layanan Dukcapil
Korem 172 Gelar Sosialisasi Penerimaan Perwira Karier di Kedokteran Uncen
Babinsa Sota Ajak Warga Yaggandur Saling Bergotong Royong
Irham Wairoihan Buka Pembekalan Personil Apter BKO di Kodim Cenderawasih
TNI Gelar Penyuluhan Bahaya Pergaulan Bebas dan Bijak Bermedsos ke Pelajar di Sota
Jokowi Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Penduduk 2020 Indonesia
Jokowi Instruksikan Semua Pihak Antisipasi Wabah Virus Korona di Indonesia
Murad Ismail Minta Yasonna Laoly Dukungan UU Daerah Kepulauan

Posted: 24 Jan 2020 01:18 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Sehubungan dengan adanya pemberitaan di berbagai media massa terkait RUU Penciptaan Lapangan Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu menjelaskan beberapa hal.

1. RUU Cipta Lapangan Kerja masih dalam proses finalisasi oleh Pemerintah. Draft RUU yang beredar berjudul "Penciptaan Lapangan Kerja", sedangkan yang sedang dalam proses finalisasi berjudul "Cipta Lapangan Kerja". Sehingga apabila ada Draft RUU yang beredar dan dijadikan sumber pemberitaan, maka bisa dipastikan bukan Draft RUU dari Pemerintah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga tidak pernah menyebarluaskan draft RUU Penciptaan Lapangan Kerja dalam bentuk apa pun sampai proses pembahasan selesai.

3. Sesuai mekanisme penyusunan Undang-Undang, Pemerintah sudah merampungkan substansi RUU Cipta Lapangan Kerja dan telah diusulkan oleh Pemerintah kepada Badan Legislasi Nasional DPR RI untuk dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional. Berdasarkan informasi jadwal Sidang di DPR RI, hari ini DPR RI akan menetapkan Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020.

4. Setelah DPR RI menetapkan RUU Cipta Lapangan Kerja tercantum dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020, Pemerintah segera menyiapkan Surat Presiden (Surpres) kepada Ketua DPR RI.

5. Presiden akan menyampaikan Surpres tersebut kepada Ketua DPR RI, disertai dengan draft Naskah Akademik dan RUU Cipta Lapangan Kerja. Sampai saat ini Surat Presiden tersebut belum disampaikan.

6. Pemerintah tetap memperhatikan masukan dan pertimbangan dari masyarakat sampai dengan RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut disampaikan kepada Ketua DPR RI.

7. Seperti diketahui, RUU Cipta Lapangan Kerja adalah terobosan regulasi untuk menjaga keseimbangan antara perluasan lapangan kerja dan perlindungan pekerja, untuk menghasilkan investasi baru sehingga dapat menampung 9 juta calon pekerja demi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mencapai Indonesia Maju. (KemenkoEkon)

Basuki Hadimuljoto Pastikan Jembatan Tumbang Samba Kalteng Segera Rampung

Posted: 24 Jan 2020 01:18 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan Jembatan Tumbang Samba yang menghubungkan Desa Telok dan Desa Samba Danum, di Kecamatan Katingan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah.

Menteri Basuki Hadimuljotomengatakan, Jembatan Tumbang Samba akan menjadi jembatan terpanjang di Lintas Tengah Kalimantan. Dia mengatakan, dengan tersambungnya jalan tersebut diharapkan kegiatan ekonomi di daerah sekitar dapat terus tumbuh dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

"Semakin terhubungnya Lintas Tengah Kalimantan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan karena di sekitarnya terdapat perkebunan seperti sawit, karet dan pertambangan. Jadi akan mempercepat transportasi logistik," kata Menteri Basuki.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI Banjarmasin Budi Harimawan Semihardjo mengatakan, penyambungan bentang tengah (full span lifting) sepanjang 108 meter dan berat 450 ton telah selesai dilaksanakan pada Jumat, (17/1/2020). Struktur pelengkung baja bentang tengah jembatan tersebut dikerjakan di Pabrik PT Wika Beton yang berlokasi di Karangmukti, Cipeundeuy, Subang, Jawa Barat.

Dengan telah tersambungnya bentang tengah jembatan, Budi Harimawan berharap pembangunan Jembatan Tumbang Samba akan segera rampung untuk membuka kawasan terisolir di Utara Katingan dan melengkapi struktur jaringan jalan nasional dari Kalimantan Tengah menuju wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan sebaliknya, sehingga akan membawa efek positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah Utara Katingan.

Budi mengatakan, kehadiran jembatan yang melintasi Sungai Katingan sudah sangat ditunggu dan direspon positif oleh masyarakat Kalteng, karena akan mempermudah pergerakan masyarakat dari bagian hulu atau Utara Kabupaten Katingan ke Pasar Tumbang Samba hingga ke batas Kalbar.

Jembatan Tumbang Samba dibangun sejak tahun 2017 dengan nilai kontrak tahun jamak sebesar Rp 284 miliar. Pekerjaan konstruksi jembatan dilaksanakan oleh PT. Wijaya Karya (Persero)Tbk dan juga memproduksi sendiri pelengkung baja jembatan tersebut.

Jembatan dengan panjang total 843,2 meter tersebut akan menjadi yang terpanjang di Provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" dan dilengkapi dengan jembatan penghubung dan jalan pendekat pada kedua sisi. Jembatan itu nantinya bakal dimanfaatkan oleh lalu lintas kendaraan dari berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menggunakan jasa kapal fery untuk menyeberangi Sungai Katingan untuk mengangkut kendaraannya.(KemenPUPR)

27 Desa di Kepulauan Riau Akhirnya Nikmati Listrik 24 Jam

Posted: 24 Jan 2020 01:18 PM PST

TANJUNGPINANG, LELEMUKU.COM – Pulau Batam atau Bintan cuma sepelemparan batu dari Singapura. Mereka bertetangga, tapi kondisinya jauh berbeda. Jangan bandingkan perbedaan yang lain-lain dulu. Kita bandingkan kondisi listriknya saja. Sekujur Singapura sudah menyala terang 24 jam, sementara listrik di pulau-pulau milik kita, sebagian hanya bisa menyala setengah hari saja. Sebagian malah gelap gulita sama sekali.

Selama ini, warga dipaksa oleh keadaan hanya bisa menikmati listrik di malam hari. Itupun dengan waktu yang terbatas, lantaran mesin pembangkit yang menjadi sumber tenaga, ukurannya sangat kecil. Itupun dengan daya yang terbatas, karena harus dibagi merata ke warga yang tinggal di situ.

Berpuluh-puluh tahun warga di sini hidup dengan rasa iri. Iri melihat wilayah lain yang sudah menikmati listrik 24 jam. Saking lamanya, boleh jadi mereka sudah lupa, iri itu seperti apa rasanya. Iri berubah rasa menjadi pasrah. Berpuluh-puluh tahun, mereka dipaksa menyerah oleh keadaan menikmati listrik serba terbatas. Atau bahkan tidak berlistrik sama sekali.

PLN punya tugas berat untuk membayarkan terang di sisa hari. Mengubur rasa iri warga akibat listrik tiada. Membangkitkan semangat warga yang sudah pasrah, sehingga warga di Kepulauan Riau bisa menikmati listrik sepanjang hari sepanjang malam.

Jangan bayangkan Kepulauan Riau itu seperti kondisinya seragam seperti halnya Kota Batam atau Tanjung Pinang. Yang infrastrukturnya relatif lengkap hanya dua kota itu. Bahkan di Pulau Batam sendiri, belum semua titik yang dihuni warga republik sudah teraliri listrik. Itu karena medannya memang sangat sulit. Misalnya saja di Desa Subang Mas. Desa ini salah satu bagian dari wilayah administrasi pemerintahan Kota Batam. Jangan bandingkan dengan desa di tengah kotanya. Bumi langit. Belum lagi pulau-pulau lain seperti Pulau Mapur, salah satu pulau terluar di dalam gugusan Kepulauan Riau.

Provinsi ini punya 275 desa dan 141 kelurahan. Ada 27 desa atau kelurahan yang belum teraliri listrik. Sudah pasti lokasinya paling terpencil. Medannya juga paling sulit. Ada yang di tengah pedalaman pulau, sebagian lagi desa-desa di pulau kecil yang tak punya dermaga memadai.

Membawa peralatan kelistrikan yang beratnya minta ampun, adalah tantangan tersendiri. Belum lagi mengangkut tiang-tiang yang bentuknya bulat panjang. Alat-alat mekanik serba terbatas. Satu-satunya cara, ya memanfaatkan kondisi alam setempat. Tiang-tiang itu "dihanyutkan" dari tepian pantai, lalu dipanggul secara manual. Mesin-mesin pembangkit pun demikian. Tak mungkin menghadirkan katrol atau krane pengangkut mesin. Jadi ya mesti manual. Apa jalan keluarnya?

Gotong-royong. Itulah kata-kata sakti yang ternyata masih hidup di bumi pertiwi. Setidaknya di kalangan warga Kepri. Warga setempat, bahu-membahu bersama pegawai PLN di lapangan untuk mengangkat mesin yang luar biasa berat. Juga memanggul tiang-tiang yang jumlahnya ratusan.

Berkat kerja keras, yang gelap jadi terang. Berkat gotong royong, mereka bekerja dengan senang. Sebanyak 27 desa Kepulauan Riau, kini sudah bisa menikmati listrik 24 jam penuh. Program Desa Berlistrik di seluruh Kepulauan Riau yang dijalankan PLN, akhirnya selesai. Semua berkat kata-kata sakti yang disebut gotong-royong tadi.

Tanpa dukungan warga, entah berapa lama program itu bisa diselesaikan. Tapi tanpa tekad para pegawai PLN di lapangan, juga mustahil desa-desa di sana sudah bisa menyala terang. Tanpa dukungan PLN di wilayah hingga pusat, entah berapa purnama lagi desa-desa itu bisa menikmati listrik. (PLN)

Petrus Fatlolon Sidak Kehadiran ASN dan Keluhan Warga di Molu Maru

Posted: 24 Jan 2020 01:18 PM PST

MOLUMARU, LELEMUKU.COM -Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon didampingi Ketua dan Anggota komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, pekan kemarin memantau kondisi pasien yang terserang penyakit diare sekaligus melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terkait kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di kecamatan Molu Maru.

Alhasil dari sidak tersebut terdapat sejumlah ASN baik tenaga guru, tenaga medis dan ASN yang bertugas di kantor kecamatan maupun Puskesmas banyak yang tidak berada di tempat dengan alasan yang beragam pula.

Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Masyarakat Rosias R. M. Kabalmay, S.Pt, M.Si, yang ikut mendampingi Bupati menjelaskan bahwa di desa Nurkat misalnya, pada saat rombongan Bupati tiba, Penjabat Kepala Desa tidak berada di tempat, dan sesuai informasi dari masyarakat bahwa yang bersangkutan, kehadirannya di desa hanya saat pencairan dana desa. Ironisnya ketika ada masyarakat yang terserang Diare, yang bersangkutan tidak berada di tempat.

"Atas dasar itu maka Bupati langsung mengambil tindakan tegas memberhentikan yang bersangkutan dan melantik Penjabat Kepala Desa yang baru pada hari yang sama. Dengan dilantiknya Penjabat Kepala Desa yang baru maka diharapkan agar pengelolaan dana desa nantinya bisa menyentuh kepentingan masyarakat termasuk penanganan masalah kesehatan," jelas Kabalmay.

Pada kesempatan yang sama Bupati juga memantau perkembangan disiplin kerja ASN yang bertugas di Kecamatan Molu Maru ternyata banyak ASN yang kedapatan tidak melaksanakan tugas dengan baik bahkan jarang berada di tempat tugas.

Pemerintah Daerah dengan merujuk pada ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010, akan menindak tegas ASN yang dinilai tidak bertanggungjawab dalam tugasnya. Terkait dengan disiplin ini kondisi yang sama terjadi hampir disemua desa yang ada di Kecamatan Molu Maru.

"Jika disiplin masuk keluar kantor sudah buruk, maka secara otomatis kinerja pun pasti buruk" jelas Bupati.

Disamping itu Bupati juga menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat. Dalam tatap muka tersebut masyarakat meminta kepada Pemerintah Daerah agar ruas jalan lingkar Pulau Molo dan ruas menuju ke arah kantor Camat perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD, karena kondisinya saat ini sangat memprihatinkan apalagi jika saat musim hujan seperti sekarang.

Selain jalan, masyarakat juga mengeluhkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang hingga kini belum juga selesai dikerjakan. Terkait dengan pembangunan PLTD.

Sesuai arahan bupati, menurut Utha Kabalmay, dalam waktu dekat Pemerintah Daerah dengan didukung oleh Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang juga turut serta dalam kunjungan tersebut akan menyurati pihak PT PLN cabang Tual Ranting Saumlaki, guna memastikan kelanjutan pekerjaan PLTD tersebut.

Informasi lain yang dikonfirmasi melalui dr. Edwin Tomasoa, Asisten Bidang Pembangunan, Ekonomi & Kemasyarakatan Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang juga ikut mendampingi Bupati bahwa penanganan pasien penyakit Diare di Molu Maru udah ditangani dengan baik karena dibantu oleh tim medis yang terdiri dari 2 tenaga dokter dan 1 tenaga perawat yang turut mendampingi Bupati dan rombongan.

Hasil investigasi dilapangan terdapat empat (4) bayi meninggal dua diantaranya murni meninggal karena Diare, sementara 2 lainnya meninggal karena diserang Diare dan komplikasi penyakit paru-paru. Terdapat juga satu orang dewasa meninggal namun bukan kerana penyakit Diare melainkan karena faktor usia.

Penyebab utama mewabahnya penyakit Diare lebih disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang bersih dan juga makanan yang dikonsumsi. Atas dasar itu maka Bupati mengistruksikan agar pola hidup bersih dan sehat (PHBS) ditengah masyarakat perlu ditingkatkan.

"Menyikapi situasi KLB penyakit Diare tersebut secara pribadi Bupati Petrus Fatlolon tergerak hati membantu dengan dana pribadi membelanjakan obat-obatan yang dibutuhkan untuk pengobatan pasien/penderita," kata Tomasoa.

Mengingat di desa Nurkat kondisi fisik gedung Pustunya tidak layak untuk dilakukan pelayanan maka semua aktivitas pelayanan/pengobatan kepada pasien dikonsentrasikan di balai desa oleh tenaga medis yang dibawa oleh Bupati dari Saumlaki.

Kasus ini ke depan akan menjadi bahan evaluasi sehingga pembangunan Pustu maupun Puskesmas serta penempatan Tenaga Dokter, Perawat dan Bidan akan dimaksimalkan sehingga masalah kesehatan seperti KLB penyakit mematikan seperti Diare dapat dieliminir.

Menyoal tentang para petugas kesehatan yang tidak disiplin kata Tommasoa, terhadap mereka yang lalai dan kedapatan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana SK penempatannya maka akan berikan sanksi tegas.

Dalam kunjungan tersebut Bupati dan rombongan juga mengunjungi Dusun Namralan dan Dusun Mitak di Kecamatan Wuar Labobar untuk diresmikan sebagai Desa Persiapan.

Sebelumnya Bupati pada kunjungan kerjanya beberapa waktu yang lalu juga telah meresmikan Desa Persiapan Kainara di Kecamatan Tanimbar Utara, Desa Persiapan Sabal dan Desa Persiapan Welumdity di Kecamatan Wermaktian serta Desa Persiapan Rauw Weturleli dan Desa Persiapan Ilngei Barat di Kecamatan Tanimbar Selatan.

Dengan demikian maka 7 Desa Persiapan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta memiliki kode wilayah Desa Persiapan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku telah diresmikan seluruhnya oleh Bupati dan sekaligus melantik masing-masing Penjabat Kepala Desa Persiapan.

Bupati juga menyempatkan diri bertatap muka dengan masyarakat di Desa Persiapan Namralan Kecamatan Wuar Labobar. Dalam pertemuan tersebut masyarakat mengusulkan kepada pemerintah agar segera membangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menampung tamatan SD yang berniat melanjutkan studi ke jenjang SMP, mengingat di pulau yang terdiri dari tiga desa itu mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anak-anaknya karena tidak ada SMP di pulau tersebut.

Akibat tidak ada gedung SMP maka hari ini banyak sekali terdapat anak putus sekolah karena kebanyakan orang tua tidak berani menyekolahkan anaknya ke luar dengan berbagai macam pertimbangan. Karena itu sesuai arahan Bupati dalam waktu dekat Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengkaji regulasi agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat tersebut. (HumasTanimbar)

Piterson Rangkoratat Lepas Perahu Tradisional Padewakan dari Tanimbar ke Australia

Posted: 24 Jan 2020 01:18 PM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Piterson Rangkoratat, SH, bersama Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi Dr. Safri Burhanudin bertempat di Pelabuhan Kelas II Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar melepas Ekspedisi dalam rangka Napak Tilas Perahu Padewakang yang akan bertolak menuju negara Australia.

Acara inj dihadiri oleh Wakil Konjen australia di Makasar, Forkopimda, para Pimpinan SKPD dan Pimpinan Instansi Vertikal terkait di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perahu Padewakang yang adalah replika perahu para pelaut Bulukumba abad 17 – 18 dinakhodai Anton Daeng Tompo dengan sembilan anak buah kapal (ABK) yang sejak awal bertolak dari Makasar, Galesong, Tanaberu, Birah, Selayar, Pulau Kalao, Pulau Madu, Larantuka, Adonara, Lembata, Pantar, Alor, Wetar, Marsela, Saumlaki dan pelabuhan terakhir yang dituju yakni Darwin Australia.

Seperti yang disampaikan oleh Mr. Horst Liebner seorang peneliti dan sejarahwan dari Jerman yang juga turut dalam ekspedisi tersebut bahwa misi Padewakang ini untuk membawa Merah Putih ke Australia sebagai bentuk persahabatan antara Indonesia dengan Australia yang sebenarnya sudah terjalin dari ratusan tahun yang silam.

Bupati Kepulauan Tanimbar dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah mengemukakan bahwa Tanimbar memiliki budaya yang sudah dikenal sejak dahulu dan nenek moyang suku Tanimbar dikenal sebagai pelaut yang ulung karena keberaniannya mengarungi laut nusantara.

Hal itu dapat dibuktikan dengan benda-benda adat orang Tanimbar seperti gading gajah dan emas yang sejatinya benda-benda tersebut tidak ada di Tanimbar melainkan didapat dengan cara barter saat melakukan pelayaran tersebut. Ekspedisi ini juga menurut bupati mengingatkan kita pada pelaut Indonesia tempo dulu yang berlayar hingga ke mancanegara.

Sementara itu Deputi Bidaang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi mengatakan bahwa ekspedisi ini sudah disepakati sejak tahun lalu bersama pemerintah Australia dalam rangka meningkatkan budaya maritim kedua negara. Kedatangan timnya selain untuk melepaskan Kapal Ekspedisi Padewakang juga ingin melihhat secara langsung potensi kemaritiman di Kabupaten Kepulauan Tanimbar khususnya dalam bidang budidaya perikanan dan pariwisata yang diyakininya bisa mendongkrak perekonomian di daerah ini.

Mencermati luasnya laut di kepulauan Tanimbar sangat berpotensi untuk mengembangkan perikanan budidaya yang cenderung tidak diminati oleh masyarakat nelayan kita. Pada hal jika model ini dikembangkan justru jauh lebih menguntungkan dibanding dengan perikanan tangkap.

Karena itu ke depan pihaknya bersedia membantu memberikan bantuan jika pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ingin mengembangkan potensi perikanan budidaya tersebut, tentu saja dengan menyediakan data yang cukup. Karena sangat disayangkan jika luasnya laut Tanimbar dengan potensi yang beragam padahal belum semuanya dikelola dengan maksimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"sebagai pulau terdepan di wilayah perbatasan jangan sampai ada perbedaan signifikan antara masyarakat yang ada di Tanimbar dan masyarakat Australia. Karena itu dua hal yang perlu dikembangkan adalah perikanan dan pariwisatanya" tegasnya.

Diakhir acara dilakukan pelepasan perahu Padewakang yang diawali dengan penyerahan abu sisa pembakaran (untuk memasak) di atas perahu yang menurut tradisi pelaut Bulukumba tidak boleh dibuang ke laut tetapi harus ditanam dibawah pohon saat mereka tiba di daratan.

Para pelaut juga berpesan agar abu yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan Lanal Saumlaki dapat dijaga/diperlakukan dengan baik karena menyangkut keselamatan pelayaran mereka.

Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan tais oleh Sekretaris Daerah dan penyerahan garam serta tembikar oleh Deputi kepada perwakilan ABK perahu yang juga merupakan tradisi para pelaut Bulukumba di abad ke-18 untuk menjadi cinderamata bagi masyarakat Aborigin di Australia. (HumasTanimbar)

Sosialisasi Penyelenggaraan Angkutan Laut Bersubsidi Tol Laut Saumlaki-Dobo

Posted: 24 Jan 2020 01:18 PM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Tol laut adalah konsep untuk memperbaiki proses pengangkutan logistik di Indonesia, yang saat ini sedang gencar diterapkan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sehingga diharapkan proses distribusi barang menjadi semakin mudah, dan berdampak pada harga bahan pokok yang semakin merata, di seluruh wilayah Indonesia.

Karena itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan menyiapkan berbagai strategi, guna meningkatkan efektifitas pendistribusian barang, dalam pemanfaatan program tol laut jilid II tahun 2020 ini. Sehubungan dengan itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan Sosialisasi Penyelenggaraan Angkutan Laut Bersubsidi Tol Laut Saumlaki-Dobo, pada Kamis (23/01/2020) di Saumlaki.

Bupati Kepulauan Tanimbar yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Mesak Rahandekut, SP, M.Pd saat sosialisasi mengatakan, tol laut sebagai salah satu program pemerintah, maka perlu disosialisasikan kepada masyarakat khususnya para pengguna tol laut tersebut.

Hal ini penting kata Rahandekut, lantaran beberapa tahun lalu pernah terjadi kelangkaan sembilan bahan pokok di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, akibat dari keterlambatan tol laut.

Mengingat pentingnya program ini, maka ia meminta perhatian serius dari semua pihak termasuk SKPD terkait terhadap program tol laut ini, karena tol laut pasti menjamin stabilitas harga barang suatu daerah. Selain itu, program tol laut harus bisa menurunkan harga barang di daerah.

"Perlu adanya pemerataan peti kemas/container, sehingga tidak terjadi hak monopoli. Dengan begitu, para pengguna jasa tol laut, terutama masyarakat dapat menikmati manfaat dari program tol laut dimaksud," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan yang diwakili Kepala Seksi Transportasi dan Pelayaran Rakyat, Direktorat Jenderal Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hasan Sadili dalam sosialisasi mengatakan, tahun 2020 ini merupakan tahun kedua atau edisi kedua dilaksanakannya program tol laut.

Tol laut kata Sadili, untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015, dengan hanya menjalankan enam rute kapal tol laut. Kemudian dari tahun 2016 hingga 2018 sebanyak 18 rute. Untuk tahun 2019, sebanyak 20 trayek, sedangkan saat ini 2020 lima tahun kedua, Kementerian Perhubungan melayani 26 trayek tol laut yang mencakup Papua dan Papua Barat.

Dikatakan, program tol laut jilid II saat ini telah menggunakan aplikasi baru, yaitu Logistic Communication System (LCS). LCS kata Sadili, dibangun atau dugunakan untuk menyempurnakan aplikasi Informasi Muatan Ruang Kapal (IMRK) sebelumnya. Dijelaskan, alasan dibangunnya aplokasi LCS adalah, dikarenakan adanya ketidakmerataan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Indonesia. Karena itu, dibangunnya sebuah sistem yang dapat mengakomudir dan memonitoring manajemen logistik di daerah-daerah di Indonesia, dan disubsidi oleh pemerintah melalui program tol laut.

Hal ini (LCS) bertujuan, menyediakan sistem tracking distribusi logistik dan supplier sampai reseller yang dapat diakses oleh pengguna/user atau stakeholder berdasarkan hak aksesnya. Tak hanya itu, aplikasi LCS memberikan informasi disparitas harga barang antara pembelian dan penjualan dari distribusi program tol laut, yang dapat dimonitoring oleh pemerintah, jelas Sadili. Ini penting dan menjadi perhatian kita semua, agar pelaksanaan program tol laut jilid II ini, dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

Disebutkannya, ada strategi-stategi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, bagaimana tol laut yang kita laksanakan dengan memanfaatkan aplikasi baru LCS untuk mengganti aplikasi IMRK, yang diharapkan transparansi harga, menopoli dapat diperbaiki. Bahkan, bisa meminimalisir untuk program tol laut 2020 dan selanjutnya. Namun demikian, pada masa transisi ini, kita belum menggunakan aplikasi LCS tersebut.

"Kita ketahui bersama, saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Ambon beberapa waktu lalu menyampaikan, bahwa masih terjadi indikasi menopoli serta harga barang yang masih tinggi di beberapa daerah tol laut, khususnya di trayek-trayek yang sangat ramai," bebernya.

Hasan Sadili juga menyampaikan, selain 15 kapal yang telah beroperasi saat ini, Kementerian Perhubungan menambah 9 kapal dari PT. Temas dan mendapat trayek dari PT. Pelni, sehingga total keseluruhan kapal mencapai 24 kapal.

"Kita juga (Kemenhub) melalui perubahan di pelabuhan, dimana ketika tahun 2019 hanya melayani 70 pelabuhan, namun tahun 2020 ini kita akan melayani 99 pelabuhan, baik itu pelabuhan pangkal atau muat, transit, dan pelabuhan tujuan untuk mendukung program tol laut ini", jelasnya. Soal sumber daya manusia (SDM), pihaknya juga akan lebih melakukan pemantauan, evaluasi yang lebih komprehensif di daerah melalui MoU, juga dilaksanakan MoU dengan pihak-pihak terkait, dalam melakukan pengawasan dan pemantauan program tol laut tahun 2020 ini. Sedangkan terkait anggaran," tambahnya.

Kala tahun 2019 Kementerian Perhubungan diberikan anggaran hanya sebesar Rp. 220 milyar, sementara tahun ini terjadi kenaikan anggaran yang cukup signifikan.

"walau demikian kita masih menggunakan aplikasi secara manual, mengingat saat ini kita masih dalam masa transisi," ungkap dia.

Mengingat pentingnya penggunaan aplikasi LCS untuk mendukung layanan distribusi arus barang dan monitoring pergerakan tol laut di pelabuhan, maka perlunya kerjasama dari seluruh stakeholder untuk dapat meningkatkan koordinasi dan bersinergi dengan baik, demi terciptanya layanan layanan yang lebih baik, efektif, efisien dan transparan. Mudah-mudahan tol laut ini dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, harapnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kementerian Perdagangan RI, Kepala Dinas Perindag dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar, PT. Telkom, PT. Pelni Cabang Saumlaki, UPP Saumlaki dan UPP Dobo, PT. Temas selaku pemenang tender, Gerai Maritim serta para pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (HumasTanimbar)

Satgas Raider 300 Menciptakan Kreativitas Anak Dengan Belajar Dan Bermain

Posted: 24 Jan 2020 10:18 AM PST

ARSO, LELEMUKU.COM – Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Workwana Dipimpin Letda Inf Radianto memberikan kegiatan belajar sambil bermain untuk mengisi waktu luang diluar jam sekolah di Pos Workwana, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Papua. Rabu (22/01/2020)

Setiap anak secara umum pasti senang bermain, karena dunia anak merupakan dunia bermain, bukan dunia belajar. Karena itu, Satgas Pamtas Raider 300 menerapkan pembelajaran yang dilakukan untuk anak usia hendaknya dikelola dengan cara bermain.

Hal ini bertujuan agar anak tertarik untuk belajar apabila dikelola dengan cara bermain, misalnya dengan menuangkan cita-cita mereka kedalam sebuah gambar kemudian menjelaskan apa yang harus mereka siapkan untuk mencapai cita-citanya.

Petrus adalah salah satu dari anak-anak yang ikut kegiatan ini merespon baik, hal itu ditunjukan dari semangat dalam setiap rangkaian kegiatan belajar sambil bermain dan berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut.

Satgas Raider 300 akan selalu memberikan dan mendukung setiap kegiatan yang menunjang kebutuhan anak-anak kampung binaan untuk mencapai cita-citanya yang mana sebagai generasi penerus yang berkualitas. (SatgasRaider300)

Zudan Arif Fakrulloh Akan Tingkatkan Kualitas Layanan Dukcapil

Posted: 24 Jan 2020 09:18 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berbenah, berinovasi dan melakukan langkah-langkah affirmative khususnya dalam kondisi tertentu seperti saat terjadi bencana alam, kawasan Timur Indonesia, dan kawasan terpencil di Perbatasan Negara.

Setelah berperan aktif dalam menyukseskan Pemilu di awal tahun 2019, pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil mewujudkan inovasi yang berdampak sangat besar dalam memberikan kemudahan bidang pelayanan Adminduk yaitu Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Dokumen Kependudukan dan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Hal ini pula yang dipaparkan Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh beserta jajarannya dalam konferensi pers di Gedung F Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/01/2020).

Disamping terus berinovasi, masalah kelangkaan blangko KTP-el sudah dapat diatasi pada awal Januari 2020 melalui pengadaan menggunakan dana APBN TA 2020 sebanyak 16 juta keping. Langkah yang sangat dirasakan masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan pelayanan penggantian dokumen kependudukan pada daerah-daerah yang terkena musibah bencana alam khususnya banjir dan tanah longsor di 9 Provinsi, 21 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Pertama, penggantian Dokumen Kependudukan pada Daerah-Daerah yang Terkena Bencana Alam.

Bencana alam yang terjadi pada awal Januari 2020 telah membawa kerugian yang sangat besar termasuk hilang dan rusaknya dokumen-dokumen penting termasuk dokumen kependudukan. Melaksanakan arahan Menteri Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil melalui surat Nomor 470/32/DUKCAPIL telah memerintahkan kepada Jajaran Dukcapil di seluruh Indonesia yang mengalami bencana alam untuk melakukan pendataan dan penggantian dokumen yang hilang/rusak. Setidaknya 9 Provinsi dan 21 Kabupaten/Kota yang tercatat mengalami bencana alam di awal tahun 2020. Dari jumlah daerah yang terdampak bencana alam, sampai tanggal 13 Januari 2020 setidaknya 10.166 dokumen kependudukan yang berhasil diganti meliputi 7 jenis dokumen antara lain: KTP-el sebanyak 2.573; KK sebanyak 5.081; KIA sebanyak 779; Akta kelahiran sebanyak 833; Akta Kematian sebanyak 20; dan Akta Perkawinan sebanyak 5 buah.

"Yang perlu saya sampaikan adalah tindak lanjut dari apa yang kami kerjakan proaktif selama 10 (Sepuluh) hari pertama terkait dengan penggantian dokumen di daerah bencana banjir dan bencana alam lainnya. Selama 10 hari Dukcapil di seluruh Indonesia sudah melayani 21 Kabupaten/Kota yang ada bencana banjir, Provinsinya ada di 9 Provinsi, jumlah dokumen yang sudah kita bagi dari dokumen yang hilang atau rusak sebanyak 10.166 dokumen," kata Zudan.

Pelayanan penggantian dokumen kependudukan bagi penduduk yang terkena bencana alam ini dilakukan dengan memberikan kemudahan persyaratan, kecepatan pelayanan, dan tidak dipungut biaya. Pelayanan ini diberikan secara terus menerus (tidak dibatasi waktu) apabila terjadi bencana alam.

Kedua, pengadaan blangko KTP-el.

Pada akhir Desember 2019 dengan pergeseran anggaran telah tersedia 1,5 juta keping blangko dan pada awal Januari 2020 dengan pengadaan melalui e-catalog pengadaan menggunakan dana APBN TA 2020 sebanyak 16 juta keping. Saat ini telah terdistribusi ke daerah sebanyak 961.000 keping. Sehingga masyarakat sudah dapat mengurus KTP-el nya di Dukcapil setempat.

"Saya ingin menyampaikan progres yang terkait dengan pengadaan KTP-el, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia yang KTP-el nya belum jadi dapat segera berkoordinasi dan mengurus ke Dinas Dukcapil setempat, karena pengadaan blangko kita sejak bulan Desember sudah berjalan, di Desember ada penambahan 1.5 juta keping hasil dari pergeseran anggaran akhir 2019, kemudian di 2020 ini lelang e-katalog sudah selesai sehingga KTP-el sudah tersedia, berproses dicetak 16 juta keping. Nah saat ini yang sudah terdistribusi ke Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebanyak 961 ribu keping, ini sudah terdistribusi, bagi Kabupaten/Kota yang blangkonya habis, diminta segara mengambil ke Dukcapil Pasar Minggu," ujarnya.

Meski demikian, blangko KTP-el ini tidak diprioritaskan untuk pemekaran RT/RW, Kelurahan, Desa, kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi, perubahan nama daerah, serta perubahan nama jalan.

"Jadi blangko KTP-el ini tidak diperuntukkan bagi perubahan wilayah adminisitrasi. Blangko KTP-el ini juga tidak boleh digunakan untuk mengganti KTP-el yang ada masa berlakunya/ada tanggal berlakunya menjadi KTP-el yang masa berlakunya seumur hidup," terang Zudan.

Ketiga, Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) merupakan perangkat yang dapat digunakan masyarakat luas untuk mencetak dokumen kependudukan secara mandiri. Pada tahap awal penerapannya 8 jenis dokumen sudah dapat dicetak pada ADM yakni KTP-el, KIA, KK, Biodata, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian. Setelah di-launching Menteri Dalam Negeri saat Rakornas Dukcapil 25 November 2019 di Kawasan Ancol, saat ini ADM sudah beroperasi di 4 daerah yakni Tangerang Selatan, Magetan, Musi Banyuasin, dan Wonogiri. Pengadaan ADM dapat dilakukan sendiri oleh Disdukcapil di seluruh Indonesia melalui e-catalog.

"Inovasi terbaru dari Dukcapil yang bernama Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), ini konsepnya adalah tempat untuk mencetak akta lahir, akta kematian, akta kawin, akta cerai, kartu keluarga, KTP-el, dan kartu identitas anak, jadi konsep yang kita bangun adalah tempat mencetak, jadi mengurus pertamanya masih di Dinas Dukcapil," imbuhnya.

Keuntungan yang dapat diperoleh dengan penerapan ADM di antaranya adalah kecepatan, kemudahan, tidak dibatasi waktu/dapat dicetak kapan saja, menghindari antrian di kantor-kantor pelayanan, dan menghilangkan potensi pungli.

Keempat, Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kependudukan (TTE).

TTE merupakan terobosan Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil dalam memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam penerbitan dokumen kependudukan.

"Yang kita sebut dengan penerapan tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik (TTE) ini kita launching tahun lalu, tanggal 8 Februari 2019, keuntungannya tentu saja lebih aman, karena kalau dokumen ini asli saat QR code nya di-scan ini akan keluar data lengkapnya, lebih sulit dipalsukan, cara membuatnya lebih efisien karena bisa kita kerjakan dari manapun, tidak tergantung lagi dengan harus selalu berada di kantor, pendekatannya adalah dengan tanda tangan elektronik ini Dukcapil bisa bekerja dari manapun dan kapanpun," jelas Zudan.

Saat ini 496 Kabupaten/Kota telah menerapkan TTE, sedangkan 18 Kabupaten/Kota lainnya masih dalam persiapan. Kota Blitar sudah menerapkan TTE pada 9 dokumen kependudukan, ini merupakan rekor tertinggi. (Kemendagri)

Korem 172 Gelar Sosialisasi Penerimaan Perwira Karier di Kedokteran Uncen

Posted: 24 Jan 2020 08:18 AM PST

ABEPURA, LELEMUKU.COM – Korem 172/Praja Wira Yakthi menggelar sosialisasi penerimaan Calon Perwira Prajurit Karier (Pa PK) khusus tenaga kesehatan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, Kamis (23/01/2020).

Berlangsung di Gedung FK Uncen, sosialisasi tersebut dihadiri Kepala Seksi Personel (Kasipers) Korem 172/PWY Letkol Arh Muda Setyawan, Wakil Dekan III Uncen dr. Elyezer, Komandan Denkesyah Waena Letkol (K) Ckm Susana, Kapenrem 172/PWY Mayor Chk Eka Yudha Kurniawan, S.H. yang diikuti dengan sangat antusias oleh para mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Cenderawsih.

Kasipers dalam sambutannya menyampaikan tahun ini TNI menyiapkan kuota penerimaan Pa PK khusus tenaga kesehatan yang cukup besar. Oleh karena itu, TNI melalakukan sosialisasi dan kampanye ke universitas-universitas yang memiliki program studi kesehatan.

"Sosialisasi ini dilakukan dengan harapan agar lulusan-lulusan Fakultas Kedokteran Uncen nantinya ikut mengambil peran dalam kegiatan penerimaan ini. Untuk itu, TNI berharap tahun ini animo pendaftar dari Papua dapat meningkat dari tahun sebelumnya", ujarnya.

"Untuk itu atas nama TNI saya mengajak para rekan-rekan sekalian agar ikut bergabung bersama kami menjadi perwira di lingkungan TNI, menjadi tenaga medis atau tenaga kesehatan di lingkungan TNI banyak hal yang menarik. Bagi para dokter yang lulus seleksi perwira akan mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan spesialis sampai jenjang S3.

Selain itu juga berpeluang untuk meniti karier dan menjelajah berbagai tempat, bahkan sampai menerima tugas di luar negeri", tambahnya.

Pihaknya juga mengingatkan bahwa penerimaan Pa PK TNI tidak dipungut biaya apa pun atau geratis.

Sementara itu, Wakil Dekan III Uncen dr. Elyezer mengapresiasi kampanye yang dilakukan TNI dalam hal perekrutan calon perwira.

"Sosialisasi dari tim TNI ini, selain untuk menambah wawasan juga dapat memberikan motifasi bagi mahasiswa untuk dapat berkarir di TNI. Suatu kebanggaan bagi Uncen apabila di TNI banyak lulusan dari kampus ini yang menjadi tenaga kesehatan, untuk itu, kami sepenuhnya mendukung program ini," tegasnya. (Pendam17)

Babinsa Sota Ajak Warga Yaggandur Saling Bergotong Royong

Posted: 24 Jan 2020 08:18 AM PST

MERAUKE, LELEMUKU.COM – Melalui Komunikasi Sosial atau biasa disebut Komsos, Babinsa Koramil 1707-16/Sota Kodim 1707/Merauke Serda Agustinus Nenop mengajak warga Kampung Yanggandur untuk senantiasa menjaga kebersamaan, kerukunan dan saling gotong-royong.

Kegiatan komsos tersebut dilakukan oleh Babinsa Serda Agustinus Nenop saat menghadiri pemilihan Ketua Adat Kanum, Ketua Dusun 1 dan Ketua Dusun 2 Kampung Yanggandur, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Pada Jum'at (24/01/20).

Disela-sela kegiatan pemilihan ketua Adat Kanum babinsa menyampaikan bahwa "Pentingnya menjaga kebersamaan, kerukunan dan saling gotong-royong dalam kehidupan sehari-hari sehingga berbagai aktivitas dapat berjalan dengan baik". ungkap Serda Agustinus.

Kalau kita semua ini rukun dan saling membantu tentunya kehidupan ini akan sangat nyaman, tetapi sebaliknya kalau kita tidak rukun dan hidup masing-masing maka yang terjadi hanyalah susah. "Untuk itu, jagalah kerukunan dan saling gotong-royong". tegasnya.

Selain itu, Pada kesempatan tersebut Babinsa Serda Agustinus Nenop juga menambahkan bahwa setelah dilakukan pemilihan dan kesepakatan bersama masyarakat Kampung Yanggandur telah disepakati bahwa Ketua Adat Kanum Kampung Yanggandur Bapak Hermanus Mbanggu, Ketua Dusun 1 Bapak Germanus Mbanggu dan Ketua Dusun 2 Bapak Engelbertus Ndiken,"Pungkasnya. (Pendam17)

Irham Wairoihan Buka Pembekalan Personil Apter BKO di Kodim Cenderawasih

Posted: 24 Jan 2020 08:18 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Bertempat di Aula Serbaguna Rindam XVII/Cenderawasih, Kasdam Brigjen TNI Irham Waroihan mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih membuka pembekalan personil Apter (Aparat Teritorial) BKO Kodim dan Koramil Persiapan Kodam XVII/Cenderawasih.

Dalam pembekalan yang dibuka pada hari Rabu (22/01/2020) sampai dengan 9 Februari 2020 tersebut pertama-tama Kasdam XVII/Cenderawasih menyampaikan selamat datang kepada para anggota yang akan melaksanakan Satgas Aparat Teritorial di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih.

Selanjutnya, saat ini kita sedang dihadapkan pada tantangan tugas TNI-AD kedepan yang semakin Kompleks, khususnya di Kodam XVII/Cenderawasih yang akan dibentuk 13 Kodim persiapan. Untuk memenuhi personel dan kebutuhan tugas maka Kodam XVII/Cenderawasih menerima satuan tugas Aparat Teritorial untuk satuan Kodim dan Koramil

persiapan tersebut.

Lebih lanjut, dalam pembukaan pembekalan Kasdam juga menambahkan bahwa para anggota yang tergabung dalam Satgas Apter akan menerima pembekalan selama 14 hari.

"Pembekalan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi wilayah Papua secara menyeluruh, dari Geografis sampai dengan kondisi Sosial Masyarakat di Papua, agar nantinya anggota Satgas Apter dapat dengan cepat berdaptasi dengan lingkungan di Papua ini",Kata Kasdam

Diakhir sambutannya Kasdam juga menekankan kepada para Anggota Satgas Apter yaitu selalu tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu menjaga citra baik TNI dimata masyarakat dan selalu memperhatikan faktor keamanan dalam pelaksanaan tugasnya, dan yang terakhir selalu laksanakan pendekatan dengan hati kepada masyarakat melalui pendekatan Agama, Budaya dan Kesetaraan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat,"Pungkas Kasdam. (Pendam17)

TNI Gelar Penyuluhan Bahaya Pergaulan Bebas dan Bijak Bermedsos ke Pelajar di Sota

Posted: 24 Jan 2020 08:18 AM PST

MERAUKE, LELEMUKU.COM – Usia remaja adalah masa yang produktif dalam siklus usia manusia. Masa remaja adalah masa yang ideal untuk sebanyak-banyak menyerap ilmu dan juga wawasan baru dijaman yang sudah sangat modern dan canggih saat ini.

Ketidakmampuan dalam mengawal masa remaja ini, akan melahirkan dampak yang buruk. Tidak hanya bagi remaja tersebut, tetapi juga berimbas pada sekolah serta lingkungan yang terkecil berupa keluarga, bahkan menjadi permasalahan Nasional.

Sebagai upaya membentengi pelajar dari hal-hal yang negatif, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 411/PDW bekerjasama dengan Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa Semarang mengadakan kegiatan penyuluhan dan edukasi tentang bahaya pergaulan bebas dan bijak bermedsos di Distrik Sota dan Distrik Eligobel, Merauke. Pada Kamis (23/01/2020)

Dimana kegiatan penyuluhan tersebut dilaksanakan di 4 sekolah yang ada diperbatasan RI-PNG yakni SMK N 1 Sota, SMP N 11 Merauke, SMK N Eligobel dan SMP N 3 Muting, oleh 10 personel Satgas dipimpin Danki Satgas Lettu Inf Agus Wibowo, S.T.Han., dan 6 orang dari Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa dipimpin Ketua Ibu Yuni Tanutama.

Selanjutnya dalam kegiatan tersebut Danki Satgas Lettu Inf Agus Wibowo, S.T.Han. mengatakan bahwa dalam dunia remaja saat ini kenakalan remaja sudah menjadi satu paket dengan kehidupan mereka. Kami ingin berikan bekal kepada mereka dampak yang terjadi apabila mereka mengikuti arus pergaulan bebas dan tidak bijak bermedsos karena dapat merusak Generasi Muda.

"Dalam penyuluhan ini ditekankan kepada para pelajar agar menjadikan kehormatan sebagai dasar. Menghindari pergaulan bebas dan bijak dalam bermedsos. Sebagai bangsa yang menjunjung nilai nilai luhur ke timuran ini, remaja dituntut harus memiliki budi pekerti yang baik, cerdas, bijak dan memiliki wawasan yang luas," Katanya.

Sementara itu dari pihak Kepala Sekolah SMK N 1 Sota Bapak Yakob Kaize menyampaikan, ucapan terimakasih kepada Bapak TNI dan Yayasan Terang Bangsa Semarang telah melaksanakan kegiatan positif dan bermanfaat bagi siswa-siswi yang ada diperbatasan RI-PNG ini.

"Kami sangat berterimakasih dengan adanya kegiatan ini, selain akan menjadi pengetahuan bahaya pergaulan bebas, para siswa juga mendapat penjelasan bagaimana bersikap bijak dalam menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, agar terbentengi dari hal-hal negatif," ucapnya.

Otentikasi :
Kolonel Cpl Eko Daryanto, S.E., M.Si.
(Kapendam XVII/Cenderawasih)
[24/1 15:44] Pendam Cenderawasih – Wapho: *KASDAM MEMBUKA KEGIATAN PEMBEKALAN KEPADA SATGAS APTER KODAM XVII/CENDERAWASIH*

Bertempat di Aula Serbaguna Rindam XVII/Cenderawasih, Kasdam Brigjen TNI Irham Waroihan mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih membuka pembekalan personil Apter (Aparat Teritorial) BKO Kodim dan Koramil Persiapan Kodam XVII/Cenderawasih.

Lebih lanjut, dalam pembukaan pembekalan Kasdam juga menambahkan bahwa para anggota yang tergabung dalam Satgas Apter akan menerima pembekalan selama 14 hari.

Jokowi Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Penduduk 2020 Indonesia

Posted: 24 Jan 2020 08:18 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM -Data kependudukan yang valid dan akurat merupakan salah satu kunci utama dalam suksesnya pembangunan sebuah negara. Dengan data tersebut, penyusunan perencanaan yang benar, pengambilan keputusan yang tepat, serta mengeksekusi program yang tepat sasaran dapat dilakukan.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan menyukseskan Sensus Penduduk 2020 yang secara resmi dicanangkan olehnya pada Jumat, 24 Januari 2020, di Istana Negara, Jakarta.

"Kunci utama kesuksesan sensus penduduk tahun ini adalah partisipasi dari seluruh elemen bangsa. Hajatan ini harus didukung semua pihak," ujarnya.

Presiden mengatakan, sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun tersebut bertujuan untuk menghasilkan satu data kependudukan. Nantinya, data kependudukan tersebut bermanfaat sebagai data dasar untuk membuat perencanaan di berbagai bidang.

"Data hasil Sensus Penduduk 2020 nantinya tidak hanya bermanfaat untuk membuat perencanaan masa kini, tapi juga membuat proyeksi sampai tahun 2050," tutur Presiden.

Dalam sensus penduduk kali ini, pemerintah menghadirkan inovasi dan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Kini, masyarakat dapat mengikuti sensus secara daring dengan mengakses laman yang beralamat di sensus.bps.go.id yang pengisiannya akan dimulai pada 15 Februari hingga 31 Maret 2020 mendatang.

"Sensus penduduk online agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam sensus dengan mudah. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk pendidikan kepada masyarakat untuk mulai sadar betapa pentingnya data administrasi yang sejalan dengan program Indonesia Sadar Administrasi," ucapnya.

Adapun bagi penduduk yang belum mengikuti sensus secara daring pada periode tersebut, maka petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk melakukan sensus tersebut yang akan dimulai pada 1 Juli hingga 31 Juli 2020.

"Saya ingin memerintahkan kepada seluruh kementerian dan lembaga, termasuk di dalamnya Pemda, beserta seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh dalam menyukseskan kegiatan Sensus 2020 ini," tandasnya. (KSP)

Jokowi Instruksikan Semua Pihak Antisipasi Wabah Virus Korona di Indonesia

Posted: 24 Jan 2020 08:18 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus korona sekaligus meningkatkan kesiagaan. Hal itu menanggapi kasus penyebaran virus tersebut yang telah dikonfirmasi di sejumlah negara Asia Tenggara.

"Yang paling penting, kita waspada, hati-hati. Saya sudah perintahkan ke Menteri Kesehatan untuk diawasi secara detail," ujarnya di Istana Negara, pada Jumat, 24 Januari 2020.

Sebagai langkah preventif, pemerintah telah memperketat pengawasan di bandara untuk mendeteksi dan memantau suhu tubuh penumpang dalam rangka pemeriksaan awal.

"Kita juga sudah siap mengecek dengan scanner setiap kedatangan dari luar, siapapun, yang kita perkirakan kemungkinan besar terjangkit (virus) ini," kata Presiden.

Kepala Negara melanjutkan, berdasar informasi yang diterimanya, hingga kini belum terdapat indikasi menyebarnya virus tersebut di Indonesia. Meski demikian, pihaknya akan terus memantau perkembangan dari wabah tersebut.

"Tapi sampai sekarang, informasi yang saya terima dan moga-moga seterusnya, tidak ada yang terjangkit (virus) korona," tandasnya. (KSP)

Murad Ismail Minta Yasonna Laoly Dukungan UU Daerah Kepulauan

Posted: 24 Jan 2020 08:18 AM PST

JAKARTA,- Gubernur Maluku, Murad Ismail, bersama 45 anggota DPRD Provinsi Maluku menemui Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, untuk meminta dukungan terhadap realisasinya RUU Daerah Kepulauan yang kini masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas tahun 2020.

"Kehadiran kami disini, untuk meminta dukungan Pak Menteri terkait dengan perjuangan Maluku menjadi Provinsi Kepulauan, dimana rancangan UU Daerah Kepulauan sudah masuk dalam Prolegnas di DPR," kata Gubernur dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kemenkumham RI, Jumat (24/1).

Gubernur mengungkapkan, kehadiran UU Daerah Kepulauan bagi Provinsi Maluku, sangat penting dan strategis. Sebab Maluku memiliki permasalahan pembangunan, kemasyarakatan, dan sosial yang begitu kompleks, diantaranya adalah memiliki laut yang luas, tetapi belum maksimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Maluku.

Menurutnya, Maluku terjebak dalam kemiskinan struktural sehingga menjadikan provinsi ini termiskin nomor 4 di Indonesia. Pengangguran di Maluku juga berada di bawah rata-rata nasional. Pelayanan dasar, baik kesehatan maupun pendidikan, masih dibawah standar. Pelayanan publik, belum dilaksanakan secara baik, karena terbatasnya dukungan dari berbagai sektor. Akibat lainnya adalah, bencana alam sering terjadi dan berdampak luas bagi masyarakat.

"Kesulitan kami dalam mengatasi semua permasalahan di atas, salah satu masalahnya adalah terbatasnya APBD Provinsi Maluku. Formula perhitungan DAU (dana alokasi umum) yang hanya memperhitungkan luas daratan dan jumlah penduduk, tanpa menghitung luas laut, membuat Pemerintah Provinsi Maluku kesulitan merencanakan dan melaksanakan pembangunan," ungkap Gubernur.

Dirinya percaya, UU Daerah Kepulauan akan memberikan dampak besar dan membawa harapan bagi masyarakat Maluku, sebab akan meningkatkan DAU dan DAK (dana alokasi khusus), serta dana perbantuan lain yang nantinya bermuara pada pengentasan kemiskinan, peningkatan perekonomian daerah, dan tercapainya kesejahteraan rakyat.

Gubernur mengatakan, atas nama rakyat Maluku, dirinya meminta agar Menkumham RI dapat membantu Maluku melalui perjuangan ini. Dikatakannya, berbagai potensi dan sumberdaya alam milik Maluku telah disumbangkan bagi negara ini. Potensi laut yg luar biasa, cadangan gas abadi, minyak bumi, emas di tiga pulau, dan hasil alam lainnya. Hanya saja, sejak lama Maluku ditinggalkan.

"Kita tidak minta apa-apa. Kita hanya minta status sebagai Provinsi Kepulauan!" tegasnya.

Merespon hal itu, Menkumham Yasonna Laoly, mengakui dilema daerah-daerah kepulauan adalah masalah disparitas. Aksesibilitas yang sulit dan mahal, berdampak pada lambannya pembangunan.

"Perlu ada perhitungan DAU dan perhitungan khusus lainnya, bagi daerah2 berkarakter kepulauan. Kondisi itu tidak bisa disamakan dgn daerah bercirikan kontinental," katanya.

Untuk itu, dia mendukung hadirnya UU Daerah Kepulauan sebagai solusi bagi daerah-daerah kepulauan dalam mengejar ketertinggalan. Namun saran Menteri, perjuangan ini harus terus terkonsolidasi dan membangun koordinasi dengan berbagai pihak kepentingan sehingga menjadi pembahasan dan isu bersama.

"Kalau saya siap, tapi kan tidak hanya Menkumham. Menkeu (Menteri Keuangan) pasti cara berpikirnya beda lagi, karena adanya konsekuensi anggaran. Saya harap Pak Gubernur bersama tokoh-tokoh Maluku juga bertemu dgn Mendagri dan Menkeu, dan kalau bisa naskah akademiknya segera masuk ke Pak Presiden. Ini strategi yang harus dilakukan bersama," kata Menteri.

Pada kesempatan itu, anggota DPR RI asal Maluku Bpk. Hendrik Lewerissa yang juga anggota Badan Legislasi (Banleg) DPR menyampaikan kepada Menteri bahwa draft RUU dan draft naskah akademik UU Daerah Kepulauan sudah siap, dan tinggal menunggu goodwill (keinginan baik) Pemerintah Pusat untuk menyetujuinya bersama DPR.

"Saya kira, kita tidak perlu lagi membahas subtansinya. Sebagai anggota Banleg DPR, perlu saya sampaikan kepada Pak Menteri kalau naskah akademiknya sudah siap, draft RUU juga sudah siap. DPR sudah siap masuk pada tahap selanjutnya, sesuai mekanisme yang berlaku. Beberapa kementerian yang disarankan Pak Menteri juga sudah kita agendakan. Semoga ini menjadi Legacy (warisan) yang bisa Pak Menteri tinggalkan bagi rakyat kepulauan," harap Lewerissa. (humasmaluku)