Wali Kota Kupang Dr. Jefirston Riwu Kore, MM.,MH menerima kunjungan Forum Komunikasi Intern Pimpinan Gereja Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur (KIPGKI) serta PT. Bank NTT dalam rangka program bantuan (DP) rumah bagi para rohaniawan bertempat di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Kamis, (16/01). Hadir pada pertemuan tersebut Para Pendeta dari 40 Gereja yang tergabung dalam forum komunikasi Intern Pimpinan Gereja Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur serta Direktur Pemasaran Dana dari PT Bank NTT, Hari Alexander Riwu Kaho.
Dalam kegiatan tersebut Wali Kota menyampaikan “ terima kasih atas respon cepat dari pihak gereja – gereja untuk lebih dahulu menindaklajuti berbagai diskusi dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan pemerintah terkait dengan program perumahan untuk para rohaniawan”.
Dalam pertemuan tersebut walikota kupang menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran Tahun 2020 ini, pemerintah kota kupang telah merencanakan salah satu program unggulan dibidang infrastruktur perumahan bagi para rohaniawan yaitu Program Bantuan Uang Muka (DP) rumah bagi para rohaniawan yang belum memiliki rumah tinggal. Bantuan uang muka (DP) rumah bagi para rohaniawan ini tanpa melihat denominasi, namun pada prinsipnya semua pelayanan harus berada diwilayah administrasi pemerintah kota Kupang.
Pdt. Yehezkiel Hede, S.Th.,M.Th selaku ketua forum KIPGKI dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa, program yang dicanangkan oleh Pemerintah kota ini sangat strategis karena dapat membantu para Pendeta, sebab masih ada begitu banyak pendeta yang belum memiliki rumah hingga saat ini. Oleh karenanya lanjut Ketua KIPGKI “Forum merespon positif dan memberikan apresiasi terhadap program ini, karena menjadi salah satu pergumulan para tokoh agama, dan saya kira ini sangat relefan dengan berbagai program – program gereja termasuk program forum KIPGKI dan forum komunikasi lintas agama lainnya.
Selanjutnya dalam pecakapan tersebut telah disepakati adanya pertemuan lanjutan yang akan dilaksanakan pada tanggal 23/01 bersama PT. Bank NTT dan REI NTT dalam rangka pembahasan konkrit terkait dengan data dan sistim administrasi sebagai persyaratan pelaksanaan program yang dimaksud.(PKP/jms-rdp)
