Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Widya Murad Ismail Yakin Sinergitas Sektoral Bisa Turunkan Angka Stunting di Maluku.

Widya Murad Ismail Yakin Sinergitas Sektoral Bisa Turunkan Angka Stunting di Maluku

Widya Murad Ismail Yakin Sinergitas Sektoral Bisa Turunkan Angka Stunting di Maluku
M. Thaher Hanubun Resmikan Gedung Pastoran Paroki Santo Petrus dan Paulus Rumaat
H. Watratan Menjemput Tim Mabes Angkatan Laut di Langgur
Wabup Beruatwarin Tegaskan Bahwa Pendidikan adalah Modal Dasar Untuk Menciptakan SDM Unggul
Wabup Beruatwarin Hadiri Perayaan Natal Bersama dan Peletakan Batu Pertama Ruang Doa SMA SAKA Langgur
Wabup Beruatwarin Hadiri Reuni Akbar 3 SMA di Maluku Tenggara
Joko Widodo Dorong Sinkronisasi Sistem Hukum Agar Lebih Adaptif dan Responsif Demi Kemajuan Indonesia
Vicky Lumentut Kunjungan Kerja di Kecamatan Sario
Jokowi Hadiri Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura di Jakarta
Andre Sukendar Ungkap Amanat Idham Aziz Saat Upacara HUT Satpam ke 39 di Kepulauan Tanimbar
Jokowi Harapkan KRI Alugoro Berperan Dalam Kemandirian Alutsista Nasional
Jokowi Tegaskan Kebijakan Alutsita Harus Perkuat Industri Pertahanan Nasional di Indonesia
Jokowi Terus Upayakan Keras Beri Perlindungan Bagi WNI di Tiongkok
Jokowi Beri 2.020 Sertifikat Hak Atas Tanah Kepada Masyarakat di Jawa Timur
Waspada Virus Corona di Indonesia, Pemprov Maluku Gelar Rakor

Posted: 28 Jan 2020 07:54 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Di hadapan sekira 1000 orang yang menghadiri puncak peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke-60 di Lapangan Upacara Kementerian Kesehatan RI, Selasa (28/1), Duta Parenting Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail, diberikan penghormatan oleh Menteri Kesehatan, Dr. Terawan Agus Putranto, untuk menyampaikan testimoni tentang pengalamannya memerangi stunting di daerah Maluku.

Saat menyampaikan testimoni, Widya mengatakan, kasus stunting yang ditemukan di Provinsi Maluku sangat tinggi. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) tahun 2018, prevalensi stunting di Maluku mencapai angka 34 persen.

"Kondisi ini menjadikan Maluku termasuk daerah rawan dengan tingkat stunting yang tinggi, setelah Nusa Tenggara Timur," katanya.

Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku ini, tingginya angka kemiskinan merupakan akar permasalahan kesehatan dan gizi di Maluku, termasuk penyebab tingginya kasus stunting. Saat turun ke daerah locus stunting, dia menemukan banyak tempat tinggal yang tidak sehat, masalah perilaku, kesadaran dan inisiatif hidup sehat yang rendah, dan juga akses terhadap pelayanan kesehatan yang masih rendah.

"Secara geografis wilayah Maluku adalah kepulauan, terdiri dari 1.340 pulau-pulau dengan luas wilayah 712.480 Km2, dimana luas laut 92,4 persen dan hanya 7,6 persen daratan, menjadi masalah dan tantangan tersendiri. Kondisi ini juga membuat APBD Maluku sangat kecil yakni Rp.3,2 Triliun karena formula perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) hanya mempertimbangkan luas daratan. Ini membuat kondisi agak memprihatinkan," ungkapnya.

Meskipun demikian, kondisi ini tidak membuat Widya putus asa. Sebagai Duta Parenting dan istri Gubernur Maluku, Murad Ismail, ia berusaha turun langsung ke desa-desa locus stunting di daerah pulau-pulau dan terpencil, untuk menyentuh dan mengajak langsung masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Ia menjelaskan bahwa upaya melakukan sosialisasi dan edukasi stunting ditujukan langsung pada lapisan paling bawah tatanan masyarakat, yakni keluarga. Selama tahun 2019, dia sudah turun ke tiga kabupaten yang menjadi locus kasus stunting yakni di desa Kawa di Kabupaten Seram Bagian Barat, desa Wakua di Kepulauan Aru, serta desa Piliana dan Mosso di Maluku Tengah.

"Alhamdulillah, saya menikmati dan mensyukuri semua itu. Saya bersyukur karena bisa bertemu dengan anak-anak dan masyarakat di sana, berdialog dengan ibu-ibu hamil, melihat anak-anak yang terkena stunting dan gizi buruk, dan saya ikut merasakan apa yang mereka rasakan," ungkapnya.

Setelah melihat langsung kondisi masyarakat, menurut Widya, kasus stunting di Maluku masih bisa dicegah karena daerah Maluku cukup subur dan kekayaan lautnya berlimpah sehingga kebutuhan protein cukup tersedia. Kebutuhan akan protein bersumber dari ikan-ikan, atau dari umbi-umbian, yang mudah ditemukan oleh masyarakat.

"Kesimpulan saya, tingginya angka stunting disebabkan karena pola hidup masyarakat yang kurang sehat. Saya juga menemukan banyak sekali remaja putri yang anemia. Hal ini berkaitan dengan kondisi kesehatan lingkungan yang membuat tingginya penyakit infeksi, dan adanya perilaku tidak makan sayur yang sudah membudaya," bebernya.

Kelemahan lain yang membuat kasus stunting cukup tinggi di Maluku, lanjut Widya, karena koordinasi lintas sektor sebelumnya sangat lemah. Karena itu, setiap kali mengunjungi desa-desa locus stunting, dia selalu mengajak para pimpinan OPD baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk melihat secara langsung permasalahan di masyarakat, dan bersama-sama mencari solusinya.

"Saya yakin dengan koordinasi yang semakin baik ini, dan adanya kolaborasi serta sinergitas lintas sektor untuk sama-sama perangi stunting, maka kita akan bisa menurunkan kasus stunting," harapnya.

Untuk akselerasi dan mendorong percepatan penurunan angka stunting, Widya juga melibatkan peran serta Ketua Tim Penggerak PKK di tingkat Kabupaten dan Kota, dengan mengukuhkan 11 Ketua Tim Penggerak PKK sebagai Bunda Parenting di daerahnya masing-masing.

Atas inisiatifnya bersama Bappeda dan Dinas Kesehatan pula, telah ditandatangani Komitmen Bersama Gubernur dan seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Maluku untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan dan stunting.

"Alhamdulillah syukur, seluruh kegiatan saya ini sangat didukung oleh suami, dan ini menjadi kekuatan tersendiri bagi saya untuk terus bergerak maju," ujarnya.

Rencananya di tahun 2020 ini, Widya mengunjungi tiga kabupaten lain yang juga tinggi kasus stuntingnya yakni Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara, dan Maluku Barat Daya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto, mengapresiasi kerja-kerja nyata yang terkonsolidasi dan mengintegrasikan lintas sektoral oleh Duta Parenting, Provinsi Maluku, terkait dengan upayanya memerangi stunting di Maluku. Menteri berharap kampanye dan program aksi perangi stunting ini dapat menginspirasi daerah lain di Indonesia.

"Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Ibu Widya, Duta Parenting Maluku. Ini bisa menjadi contoh buat lainnya," tandasnya. (HumasMaluku)

M. Thaher Hanubun Resmikan Gedung Pastoran Paroki Santo Petrus dan Paulus Rumaat

Posted: 28 Jan 2020 01:24 AM PST

LANGGUR, LELEMUKU.COM – Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun menghadiri Acara Peresmian Gedung Pastoran Paroki Santo Petrus dan Paulus Rumaat, Jumat, (10/01/2020).

Gedung Pastoran tersebut diresmikan oleh Vikaris Jenderal Keuskupan Amboina, Pastor Beri Rahawarin, mewakili Uskup Diosis Amboina.

Pastor Paroki Rumaat, Pastor Cof Weubun mengakui bahwa dalam proses pengerjaan pembangunan gedung Pastoran sempat terhenti beberapa waktu lamanya, namun umat selalu bersama-sama, susah senang membangun gedung tersebut.

Bupati Malra, M. Thaher Hanubun menyampaikan bahwa Kita percaya Tuhan dan Leluhur selalu memberkati usaha kita. Pemerintah Daerah selama ini memberikan perhatian khusus untuk memperhatikan Rumah Ibadat. Semua ini bukan untuk dipuji, namun semuanya hanya semata-mata untuk karya dan Kebesaran Tuhan.

M. Thaher Hanubun kemudian menjelaskan bantuan yang diberikan bagi rumah-rumah ibadat dan sarana-sarana keagamaan.

Ia juga minta untuk meninggalkan perbedaan-perbedaan di masa lalu, karena itu merupakan perjuangan untuk menuju kesuksesan. Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada semua masyarakat Malra yang turut mendoakan sehingga kerja keras segenap unsur membuahkan hasil yang baik dengan diakomodir dalam RPJMN 2020 sampai dengan 2024 Pembangunan Jalan Lingkar Kei Besar dapat diselesaikan dengan total anggaran lebih dari 1 Triliun. Mudah-mudahan nantinya, saudara-saudara kita di Kei Besar dapat terlepas dari beban keterisolasian yang dialami selama ini.

Gedung Pastoran tersebut diresmikan langsung oleh Vikaris Jenderal Keuskupan Amboina, Pastor Beri Rahawarin. Pada kesempatan tersebut, Beliau menyampaikan terima kasih kepada Pemda yang memberikan bantuan selama proses pembangunan dan SDM yang diberikan. Pastor Beri mengatakan, kita tidak mungkin sukses terus, namun kita bisa sukses, gagal dan sukses lagi. Beliau berpesan, kita harus menjadi manusia yang menaruh harapan pada iman dan rahmat.

Ia minta agar Pemerintah Daerah, masyarakat dan Gereja harus sinergi untuk membangun daerah ini. Pastor juga berharap, agar umat harus meningkatkan SDM guna menghadapi era revolusi industri.

Turut hadir yang mewakili Forkopimda, Pimpinan DPRD Kab. Malra, Raja bersama Ibu, Para Pastor dan Pimpinan OPD dan umat Paroki St. Petrus dan Paulus Rumaat. (HumasMalra)

H. Watratan Menjemput Tim Mabes Angkatan Laut di Langgur

Posted: 28 Jan 2020 01:24 AM PST

LANGGUR, LELEMUKU.COM – Asisten II (Asisten Perekonomian dan SDA Setda. Maluku Tenggara), Drs. H. Watratan, M.Si mewakili Bupati Maluku Tenggara, menjemput Tim Mabes Angkatan Laut di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur, Senin, (13/01/2020).

Tim Mabes Angkatan Laut diantaranya Pabandya Karbak, Letkol. Laut Suharsono, SH (KH) NRP 12537/P; dan Pabanda Potwilmar, Mayor Laut Ade Toshio Fadly, SE (E) NRP 17181/P.

Turut hadir pada penjemputan tersebut diantaranya Wakil Walikota Tual dan Forkopimda Maluku Tenggara-Tual dan jajaran TNI Angkatan Laut. (HumasMalra)

Wabup Beruatwarin Tegaskan Bahwa Pendidikan adalah Modal Dasar Untuk Menciptakan SDM Unggul

Posted: 28 Jan 2020 01:24 AM PST

LANGGUR, LELEMUKU.COM – Wakil Bupati Maluku Tenggara, Ir. P. Beruatwarin, M.Si membuka Diklat Bagi Guru dan Pengelola Pendidikan dalam rangka kerjasama Yayasan YPPK Dr. J. B. Sitanala Cabang Kei Kecil dan Kota Tual dan Yayasan BPK Penabur Jakarta, di Gedung Gereja Anugerah Ohoijang, Selasa, (14/1).

Pengurus Bidang Sumber Daya Manusia, Badan Pendidikan Kristen Penabur Jakarta, Ibu Eviana Rosita Tambunan menjelaskan bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari tersebut bertujuan antara lain sebagai pengurus yayasan dapat memahami mengenai pengelolaan sekolah-sekolah Kristen; sebagai tenaga pendidik, guru memiliki kompetensi dan strategi dalam belajar-mengajar serta mampu meningkatkan pencapaian keberhasilan peserta didik UN; bagi guru pembina OSIS, mampu mengembangkan kompetensi dasar kepemimpinan dari peserta didik.

Wakil Bupati Maluku Tenggara, Ir. P. Beruatwarin, M.Si pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pendidikan adalah modal dasar untuk menciptakan SDM yang unggul. Diklat yang dilaksanakan saat ini, adalah sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan Kompetensi yang wajib dimiliki oleh Para Guru, juga untuk mengembangkan manajemen Pengelolaan Pendidikan.

Wakil Bupati Malra, kemudian menjelaskan 4 Program Pokok Kebijakan Pendidikan "Merdeka Belajar" oleh Menteri Pendidikan Nasional RI, Nadiem Anwar Makarim yakni : Perubahan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) diganti dengan Assesment;
Ujian Nasional (UN) digunakan hingga Tahun 2021 dan Pelaksanaan UN digantikan dengan Asessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang diselenggarakan oleh Sekolah; Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang fleksibel.

Beruatwarin juga menyampaikan permasalahan mendasar di bidang pendidikan saat ini yaitu jumlah guru masih kurang terutama pada mata pelajaran tertentu, distribusi guru tidak merata, terkonsentrasi di ibukota Kabupaten atau Kota, kekurangan jumlah guru berkualitas, diakui kesejahteraan guru masih belum baik walaupun terus ada perubahan, kurangnya diklat sesuai kompetensi guru sehingga ada wacana yang disampaikan oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo, agar urusan bidang pendidikan dan Tata Kelola Guru ditarik kembali dari daerah ke pusat.

Wakil Bupati berharap, agar kegiatan ini dapat bermanfaat untuk dapat mengembangkan Kompetensi dan manajemen yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga kinerja guru akan meningkat seiring dengan cita-cita dan tujuan pendidikan. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Pendidik Yayasan Pendidikan Kristen Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. (HumasMalra)

Wabup Beruatwarin Hadiri Perayaan Natal Bersama dan Peletakan Batu Pertama Ruang Doa SMA SAKA Langgur

Posted: 28 Jan 2020 12:54 AM PST

LANGGUR, LELEMUKU.COM – Wakil Bupati Maluku Tenggara, Ir. P. Beruatwarin, M.Si menghadiri Perayaan Natal Bersama, Pembukaan Semester Genap dan Peletakan Batu Pertama Ruang Doa SMA Sanata Karya Langgur, Jumat, (17/01/2020).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SMA SAKA Langgur, Pastor Lopez Sirken, Pr menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan dari para orang tua dan para alumni.

Wakil Bupati Malra, Ir. P. Beruatwarin, M.Si dalam sambutannya menjelaskan bahwa Perayaan Natal Bersama ini menggarisbawahi Misteri Kelahiran Yesus Kristrus, Putra Allah dalam rupa manusia yang secara konkrit menyelami Kemanusiaan seluruh umat Kristiani di muka bumi.

Beruatwarin akui, Perayaan Natal ini juga sebagai Tanda Persaudaraan, Solidaritas dan Soliditas bagi kita semua dan menjelaskan permasalahan mendasar pendidikan di Indonesia antara lain Jumlah guru masih kurang terutama pada mata pelajaran tertentu, Distribusi guru tidak merata, terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten/Kota, Kekurangan jumlah guru berkualitas, Diakui kesejahteraan guru masih belum baik, walaupun terus ada perubahan dan Kurangnya Diklat sesuai kompetensi guru.

Wakil Bupati berharap, semoga Natal dan Tahun Baru membawa semangat yang besar untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa serta Cerdas Intelektual, Cerdas Emosional, Cerdas Spiritual dan Cerdas Sosial, karena bangsa dan daerah ini akan maju, tergantung dari Anak-Anak yang siap untuk berkompetisi terutama di Era Revolusi Industri. Beliau juga berjanji, Pemerintah Daerah akan mendorong pembangunan ruang Doa ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mekanisme serta peraturan yang berlaku.

Ia berpesan, hilangkan keraguan, mantapkan tekad untuk bersama membangun Maluku Tenggara yang lebih baik. Hadir pada kegiatan tersebut, Forkopimda Maluku Tenggara, Anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara, Pimpinan BUMN/BUMD, dan Para Orang Tua Siswa. (HumasMalra)

Wabup Beruatwarin Hadiri Reuni Akbar 3 SMA di Maluku Tenggara

Posted: 28 Jan 2020 12:54 AM PST

LANGGUR, LELEMUKU.COM – Wakil Bupati Maluku Tenggara, Ir. P. Beruatwarin, M.Si menghadiri Acara Reuni Akbar SMA N 2 Tual, SMA N 1 Kei Kecil, SMA N 2 Maluku Tenggara yang dilaksanakan di SMA N 2 Malra, Sabtu, (18/1).

Wakil Bupati Maluku Tenggara, Ir. P. Beruatwarin, M.Si mengatakan, pada berbagai Reuni yang dilaksanakan oleh berbagai sekolah baik di Malra, Tual maupun di Indonesia, seringkali dijadikan sebagai ajang positif untuk menjalin tali silaturahmi antar sesama Alumni, sekaligus mengingat kembali cerita-cerita menggembirakan yang terjadi selama Peserta Alumni mengecap Pendidikan di berbagai jenjang studi yang ditempuh. Wabup yakin, ada banyak cerita yang bisa diceritakan tentang masa-masa studi yang ditempuh. Cerita itu semua adalah kenangan yang layak untuk direnungi sebagai bagian dari hidup seseorang.

Beliau menjelaskan, secara substansial, Reuni hendaknya juga dijadikan sebagai momentum positif untuk menyatukan sikap dan langkah-langkah strategis Para Alumni untuk membantu pihak sekolah dalam upaya pengembangan kualitas pendidikan yang dimiliki. Termasuk didalamnya sumbangsih nyata untuk pembangunan sekolah yang telah menjadi wadah pengembangan diri setiap alumni.
Di dunia modern saat ini, membutuhkan kesiapan sekolah dalam berkompetisi merebut pasar studi maupun pasar kerja yang didominasi oleh pemanfaatan Teknologi Informasi. Hal ini adalah konsekwensi dari Revolusi Industri.
Beliau menegaskan, tanggungjawab menghadapi hal ini tidak hanya menjadi beban Pemerintah maupun Sekolah, tetapi juga membutuhkan perhatian lebih dari mereka-mereka yang menyebut dirinya Alumni.

Beliau mengingatkan bahwa dikatakan Alumni apabila di dalam dirinya ada rasa memiliki sekolah ini, sehingga apa yang dilakukan untuk sekolah ini akan menjadi tanda kesejatian anda sebagai seorang alumni.

Ia berharap, Reuni Akbar ini menghasilkan sesuatu yang bernilai untuk pengembangan sekolah ini. Semoga dengan kebersamaan ini, kita maju bersama mewujudkan kualitas pendidikan di Maluku Tenggara yang kita cintai.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, yang mewakili Walikota Tual, Forkopimda Maluku Tenggara, Anggota DPRD Provinsi Maluku yang juga sebagai alumni dan Kab. Malra, Tokoh Agama, Para Alumni baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah serta Para Mantan Kepala Sekolah dan Para Guru. (HumasMalra)

Joko Widodo Dorong Sinkronisasi Sistem Hukum Agar Lebih Adaptif dan Responsif Demi Kemajuan Indonesia

Posted: 28 Jan 2020 12:54 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Bangsa Indonesia yang kini dihadapkan pada era disrupsi dan tantangan yang semakin kompleks membutuhkan cara kerja baru yang lebih cepat dan efisien. Satu di antaranya ialah mengenai sistem hukum yang harus lebih responsif terhadap tantangan dan selaras dengan perkembangan zaman.

Berangkat dari hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk berada dalam satu visi besar yang sama dalam menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, namun tetap responsif demi kemajuan Indonesia.

"Saya mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama pemerintah berada dalam satu visi yang sama. Visi besar dalam menciptakan hukum yang fleksibel, hukum yang sederhana, hukum yang kompetitif dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita," ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa, 28 Januari 2020.

Presiden mengatakan, pemerintah saat ini tengah berupaya mengembangkan sistem hukum yang responsif dengan menyinkronkan berbagai undang-undang melalui satu undang-undang yang disebut dengan omnibus law. Dengan omnibus law tersebut berbagai ketentuan dalam undang-undang yang ada akan dipangkas, disederhanakan, dan diselaraskan.

"Omnibus law perpajakan dan omnibus cipta lapangan kerja saat ini sedang kita siapkan dan segera akan kami sampaikan kepada DPR RI," kata Presiden.

Omnibus law, Kepala Negara melanjutkan, memang belum populer di Indonesia. Namun, strategi serupa telah banyak diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat dan Filipina dengan menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum.

Strategi tersebut hendak digunakan dalam rangka mereformasi regulasi di Indonesia dengan harapan agar sistem hukum di Indonesia jauh lebih sederhana, fleksibel, responsif, dan cepat menghadapi era kompetisi.

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, saat ini terdapat kurang lebih 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah. Presiden sendiri menyebut bahwa saat ini negara kita mengalami hiperregulasi atau obesitas regulasi yang membuat negara kita terjerat oleh aturan kompleks yang dibuat sendiri.

"Oleh karena itu, mulai dari PP, Perpres, Permen, Perdirjen, sampai Perda harus kita sederhanakan sehingga kita memiliki kecepatan nantinya dalam setiap memutuskan dan bertindak atas respons perubahan-perubahan dunia yang begitu cepat," tandasnya.

Untuk diketahui, acara Penyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 yang dihadiri Presiden Joko Widodo ini dipimpin oleh Ketua MK, Anwar Usman, di mana MK selaku lembaga negara dan lembaga peradilan konstitusi menyampaikan kinerja MK selama tahun 2019, utamanya mengenai jumlah perkara yang teregistrasi, diperiksa, dan diputus, serta pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi lainnya.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud Md, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, hingga Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (KSP)

Vicky Lumentut Kunjungan Kerja di Kecamatan Sario

Posted: 28 Jan 2020 12:24 AM PST

MANADO, LELEMUKU.COM – Walikota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, DR. Ir. GS Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Sario, Jumat (24/01/2020).

Kedatangan Walikota bersama rombongan disambut oleh Camat Sario, Handry Lasut, bersama jajarannya, baik Lurah dan Kepala lingkungan, Kepala Sekolah SD, SMP dan Kepala Puskemas di Kecamatan Sario.

Dalam sambutan dan arahannya, Walikota menegaskan agar jajaran pemerintah di kecamatan Sario, khususnya Lurah dan Kepala Lingkungan paham betul kondisi wilayah termasuk batas wilayah dan warga. Kalau kita tahu persis kondisi wilayah kita mempermudah bagi kita untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. (HumasManado)

Jokowi Hadiri Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura di Jakarta

Posted: 27 Jan 2020 11:54 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Presiden Joko Widodo menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura masa bakti 2019-2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada Jumat, 24 Januari 2020.Dalam sambutannya, Presiden mengajak Partai Hanura untuk turut menjaga stabilitas politik nasional, terutama mengingat pada tahun 2020 pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak akan dihelat."Tahun ini tahun 2020, kita akan pilkada serentak di 270 daerah. Saya hanya titip, marilah kita menjaga agar pilkada yang sebanyak 270 itu berjalan aman, damai, bermartabat, dan demokratis," kata Presiden.Kepala Negara juga menyerukan agar kontestasi politik tersebut tidak lagi diwarnai dengan hal-hal negatif seperti penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), hingga fitnah dan ujaran-ujaran kebencian."Jangan sampai ada lagi politik SARA, stop, enggak ada itu. Jangan lagi ada hoaks, jangan lagi ada ujaran-ujaran kebencian, jangan lagi saling fitnah, saling hujat menghujat. Saya yakin ini bisa dimotori oleh Partai Hanura," imbuhnya.Menurut Presiden, situasi yang kondusif sangat diperlukan bagi setiap negara untuk melakukan pembangunan. Untuk itu, stabilitas politik dan keamanan menjadi sangat penting untuk dijaga bersama."Situasi yang kondusif itu sekarang sangat diperlukan sekali, stabilitas politik dan keamanan itu sangat diperlukan sekali oleh negara manapun, negara kita juga dalam rangka pembangunan negara yang kita cintai. Karena kita masih memiliki pekerjaan-pekerjaan besar, agenda-agenda besar yang harus kita selesaikan dengan cepat," ungkapnya.Di hadapan pada kader Partai Hanura, Presiden juga menyampaikan soal penyederhanaan regulasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah melalui omnibus law. Setelah menyerahkan draf omnibus law tentang perpajakan, Presiden menuturkan, pemerintah akan mengajukan draf omnibus lawcipta lapangan kerja ke DPR minggu depan."Ini adalah dalam rangka persaingan, kompetisi negara kita dengan negara-negara lain agar kita lebih fleksibel, lebih lincah, lebih kompetitif dalam hal apa pun. Karena sekarang ini dan ke depan bukan negara kaya mengalahkan negara miskin, bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat dan kita ingin jadi negara yang cepat," jelasnya.Di akhir sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi atas dukungan Partai Hanura kepada pemerintah. Ia juga menyampaikan selamat bagi DPP Partai Hanura masa bakti 2019-2024 yang telah dikukuhkan."Terima kasih atas dukungan Hanura selama ini kepada pemerintah. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Hanura masa bakti 2019-2024. Selamat bekerja," tandasnya.Turut hadir dalam acara tersebut antara lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Tampak hadir juga Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, dan Ketua Umum Partai Hanura terpilih Oesman Sapta Odang. (KSP)

Andre Sukendar Ungkap Amanat Idham Aziz Saat Upacara HUT Satpam ke 39 di Kepulauan Tanimbar

Posted: 27 Jan 2020 11:24 PM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kapolres Maluku Tenggara Barat (MTB) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, AKBP Andre Sukendar,S.I.K., memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Pengamanan (Satpam) ke 39 tahun 2020 di halaman Mapolres Maluku Tenggara Barat pada Selasa (28/01/2020).

Kegiatan upacara HUT Satpam ke-39 ini mengusung tema "Satuan pengamanan berbasis kompetensi mewujudkan SDM Unggul untuk terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif dan terjaminnya keamanan di lingkungan kerja menuju Indonesia maju".

Dalam amanat Kapolri, Jenderal Pol Idham Aziz yang dibacakan Kapolres Maluku Tenggara Barat AKBP Andre Sukendar, S.I.K., mengatakan apresiasi yang tinggi kepada seluruh satpam dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada satpam di manapun berada. "Atas nama Pimpinan Polri, saya juga bangga mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota satpam di manapun berada. Semoga satpam senantiasa profesional dan esistensinya semakin dirasakan oleh masyarakat.

Kapolri juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah sukses menyelenggarakan HUT Satpam dan mengapresiasi para pimpinan badan usaha jasa pengamanan (BUJP), pengurus asosiasi pengamanan dan segenap stakholder terkait lainnya atas kerjasama sinergis dalam memelihara stabilitas Kamtibnas yang kondusif, "Semoga sinergi ini terus senantiasa terpelihara dengan baik dan ditingkatkan.

Dalam pelaksanan tugas di lapangan, satpam merupakan salah satu mitra utama Polri dalam memelihara Kamtibmas, karena itu setiap satpam harus memiliki kualifikasi dan kemampuan yang optimal dalam penanganan gangguan pengamanan di lingakungan kerjanya.

"Eksistensi satpam juga berkontribusi besar dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya dalam hal menjamin keamanan dalam upaya transformasi ekonomi yaitu peningkatan investasi dan cipta lapangan kerja yang kondusif.

Turut hadir dalam upacara HUT Satpam ke 39 yakni perwakilan Forkopimda, pejabat utama Polres Maluku Tenggara Barat, Satpol PP, hingga tamu undangan lainnya.

Sementara itu,pasukan upacara terdiri dari Satu (Regu) Perwira Polres Maluku Tenggara Barat, 1 SST Brimob Kompi 3 Batalyon C, 1 SST Sat Samapta Polres MTB, 1 SST Sat Lantas Polres Maluku Tenggara Barat, 1 SST Gabungan Satpam Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 1 SST Gabubungan Staf Polres MTB, 1 SST Gabungan Sat Intelkam, Sat Reskrian Sat Narkoba Polres MTB dan 1 SST Sat Pol PP Tanimbar. (PolresMTB)

Jokowi Harapkan KRI Alugoro Berperan Dalam Kemandirian Alutsista Nasional

Posted: 27 Jan 2020 04:24 PM PST

SURABAYA, LELEMUKU.COM – Presiden Joko Widodo mengunjungi PT PAL Indonesia (Persero) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin, 27 Januari 2020. Pada kesempatan tersebut, Presiden meninjau langsung kapal selam KRI Alugoro-405.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB, Presiden terlebih dahulu meninjau panel dan mendapatkan penjelasan terkait kapal selam Alugoro. Presiden kemudian menuju kapal selam yang tengah bersandar di tepi dermaga.

Kapal selam Alugoro merupakan kapal selam ketiga dari batch pertama kerja sama pembangunan kapal selam antara PT PAL Indonesia (Persero) dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Kepala Negara pun mengapresiasi kerja sama pembuatan kapal selam Alugoro tersebut dan berharap suatu saat Indonesia akan mampu membuatnya secara mandiri.

"Saya kira sebuah kerja sama yang bagus, ada transfer teknologi di dalam pembangunan kapal selam Alugoro kita. Kita harapkan pada suatu titik kita bisa mandiri mengerjakan semuanya oleh anak-anak bangsa sendiri," kata Presiden.

Keberhasilan pembangunan kapal selam Alugoro menjadikan Indonesia satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam. Peluncuran dan pemberian nama kapal dilakukan pada 11 April 2019 di dermaga kapal selam PT PAL Indonesia (Persero).

Kapal selam Alugoro sendiri memiliki spesifikasi panjang 61,3 meter, kecepatan maksimal saat menyelam 21 knot, dan kecepatan maksimal di permukaan 12 knot. Kapal selam Alugoro telah menjalani berbagai proses pengujian seperti Harbour Acceptance Test (HAT) dan Sea Acceptance Test (SAT).

Turut mendampingi Presiden saat meninjau kapal selam Aluguro antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Selain itu turut pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Staf Khusus Presiden M. Fadjroel Rachman dan Putri Tanjung, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (KSP)

Jokowi Tegaskan Kebijakan Alutsita Harus Perkuat Industri Pertahanan Nasional di Indonesia

Posted: 27 Jan 2020 04:24 PM PST

SURABAYA, LELEMUKU.COM – Presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa kebijakan pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dijalankan harus turut memperkuat industri pertahanan nasional. Bersamaan dengan itu, ekosistem industri pertahanan lokal yang sehat juga harus dibangun untuk mencapai kemandirian dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada barang-barang impor, utamanya pada komponen pendukung industri tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin rapat terbatas mengenai kebijakan pengembangan alutsista di PT PAL Indonesia, Kota Surabaya, pada Senin, 27 Januari 2020, selepas melakukan peninjauan kapal selam Alugoro yang merupakan hasil kerja sama antara PT PAL Indonesia (Persero) dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

"Saya ingin mempertegas lagi bahwa kita harus fokus terhadap pembenahan ekosistem industri pertahanan baik yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan bagi BUMN klaster industri pertahanan maupun ketersambungan dengan industri komponen baik itu komponen pendukung maupun bahan baku. Termasuk di dalamnya adalah reformasi _supply chain_ dan pengembangan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan kita kepada barang-barang impor," ujarnya.

Industri pertahanan tersebut, menurutnya, juga harus dikelola dan dijalankan sesuai dengan tata kelola yang baik sehingga mampu meningkatkan efisiensi operasinya. Presiden mengingat saat pertama kali mengunjungi PT PAL Indonesia pada 2015 lalu yang memberikan kesan kepadanya bahwa BUMN yang bergerak di bidang industri galangan kapal tersebut tidak dikelola dengan baik. Namun, setelah dilakukan pembenahan dan mendapat penambahan modal hingga Rp1,5 triliun kini manajemen BUMN tersebut tampak jauh lebih baik.

"Saya sangat senang saya masuk ke sini lagi, berarti empat tahun setelah itu, kelihatan sekali ada sebuah perubahan manajemen. Saya ini orang pabrik, jadi melihat dan masuk ke sebuah ruangan itu kelihatan ada manajemennya apa tidak, tata kelola benar atau tidak, kelihatan sekali," tuturnya.

Tak kalah pentingnya, industri pertahanan nasional dimintanya untuk mengubah pola pikir dari semula hanya berfokus pada produk menjadi berfokus pada pasar terlebih dahulu. Dengan cara itu, industri pertahanan kita tidak hanya memproduksi untuk kepentingan militer semata, namun juga untuk kepentingan nonmiliter lainnya sehingga mampu meraih pangsa pasar yang lebih besar dan meningkatkan nilai ekspor produk-produk dari BUMN klaster industri pertahanan.

Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2020 beberapa waktu lalu, Kepala Negara menjelaskan bahwa banyak komoditas bisnis nonmiliter saat ini justru dimulai dari industri militer di berbagai negara seperti GPS, _drone_, dan lain sebagainya. Pola pikir seperti itulah yang hendak ditanamkan Presiden pada industri pertahanan yang dimintanya untuk turut melibatkan UKM dan perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia.

"Saya juga perlu menyampaikan mengenai belanja pertahanan dalam APBN kita sebesar Rp127 triliun itu agar diarahkan ke industri pertahanan kita, paling tidak 15 tahun industri strategis pertahanan kita harus memiliki pesanan sehingga bisa dibangun sebuah rencana panjang yang baik dan investasinya bisa menjadi terarah," kata Presiden.

Mengakhiri pengantarnya dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar pengembangan alutsista di dalam negeri harus mampu menyerap dan mengadopsi perkembangan militer terkini sehingga mampu mengatasi lompatan teknologi dalam kurun 20 hingga 50 tahun ke depan.

"Ini memerlukan lompatan, tetapi saya yakin dengan BUMN kita berpartner dengan perusahaan-perusahaan luar yang sudah memiliki reputasi saya kira ini akan lebih cepat kita mengadopsi perkembangan militer terkini," tandasnya. (KSP)

Jokowi Terus Upayakan Keras Beri Perlindungan Bagi WNI di Tiongkok

Posted: 27 Jan 2020 04:24 PM PST

SURABAYA, LELEMUKU.COM – Pemerintah berupaya keras untuk memberikan perlindungan dan mencukupi kebutuhan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini masih berada di Wuhan, Tiongkok.

Presiden Joko Widodo yang juga memantau perkembangan wabah korona baik di Indonesia maupun di Tiongkok sendiri mengatakan bahwa pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Beijing terus menjalin kontak dengan WNI di sana.

"Sementara masih berada di sana. KBRI sudah bicara detail dan mengikuti," ujarnya di PT PAL Indonesia, Surabaya, pada Senin, 27 Januari 2020.

Kepala Negara menjelaskan, pemerintah melalui KBRI berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan logistik para WNI tersebut dan memastikan agar pengiriman bantuan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Terkait wabah virus korona tersebut, Presiden kembali mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tidak panik dan cemas secara berlebihan.

"Pengawasan di semua bandara kita terutama yang berhubungan dengan flight dari dan ke Tiongkok sudah kita lakukan. Yang paling penting hati-hati dan waspada terhadap gejala yang ada," tuturnya. (KSP)

Jokowi Beri 2.020 Sertifikat Hak Atas Tanah Kepada Masyarakat di Jawa Timur

Posted: 27 Jan 2020 04:24 PM PST

GRESIK, LELEMUKU.COM – Sebanyak 2.020 pemilik bidang tanah dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur hari ini memperoleh sertifikat atas tanah yang mereka miliki. Bertempat di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, pada Senin, 27 Januari 2020, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung ribuan sertifikat tersebut sebagai bagian dari kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Jawa Timur.

Kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Sertifikat yang hari ini diserahkan oleh Presiden itu menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.

"Ada yang dari Bangkalan, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Gresik, ada yang dari Surabaya," ujar Presiden merinci asal penerima sertifikat.

Dalam penyerahan kali ini sebanyak 520 sertifikat diserahkan untuk para penerima dari Kabupaten Gresik, 500 sertifikat untuk (penerima dari) Kota Surabaya, 500 sertifikat untuk Kabupaten Sidoarjo, 250 sertifikat untuk Kabupaten Lamongan, dan 250 sertifikat untuk Kabupaten Bangkalan.

Seluruh sertifikat yang telah diserahkan langsung tersebut mencakup lahan di Jawa Timur dengan luas keseluruhan 1.406.635 meter persegi.

Presiden melanjutkan, dahulu hanya sekira 500 ribu sertifikat yang dapat diterbitkan tiap tahunnya. Padahal, masyarakat yang belum memiliki sertifikat masih sangat banyak. Akibatnya sengketa-sengketa sebagaimana yang disebutkan Presiden jamak terjadi.

"Ada 80 juta sertifikat yang belum dipegang oleh masyarakat (pada 2015). Pak Menteri, enggak bisa ini diteruskan setahun hanya 500 ribu," ucapnya.

Berangkat dari hal tersebut, pada 2017 lalu Presiden Joko Widodo memberikan target sebanyak 5 juta sertifikat harus dapat diterbitkan. Setahun setelahnya, target tersebut meningkat menjadi 7 juta dan selanjutnya kembali meningkat menjadi 9 juta sertifikat.

Dengan adanya percepatan penerbitan dan penyerahan sertifikat seperti sekarang ini, Presiden berharap agar sengketa-sengketa terkait pertanahan di masyarakat dapat dihindari.

"Yang saya enggak senang, setiap saya pergi ke daerah selalu yang masuk ke telinga saya masalah sengketa tanah, konflik lahan. Karena 80 juta sertifikat belum bisa keluar. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Kalau sudah pegang ini (sertifikat) enak," tuturnya.

Untuk diketahui, dalam laporannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN, Sofyan Djalil, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2019 lalu BPN mencatatkan rekor baru, yakni mampu menerbitkan sertifikat hak atas tanah sebanyak 11,2 juta lembar sertifikat. Padahal, Presiden Joko Widodo sendiri "hanya" menargetkan sebanyak 9 juta lembar sertifikat untuk diterbitkan pada tahun tersebut.

"Total produk BPN tahun ini mencapai 11,2 juta. Terima kasih sekali kepada semua aparat BPN yang sudah bekerja dengan keras sekali sesuai yang diharapkan Bapak Presiden," kata Sofyan.

Di Jawa Timur sendiri diperkirakan terdapat 9,4 juta bidang tanah yang masih belum bersertifikat hingga saat ini. Sementara untuk Kabupaten Gresik yang menjadi lokasi penyerahan sertifikat kali ini tercatat sudah 51 persen bidang tanah yang terdaftar. Sebanyak 383 ribu bidang tanah di Gresik yang belum bersertifikat akan terus diupayakan dalam tempo empat tahun mendatang.

"Teman-teman BPN berjanji paling lambat tahun 2024 seluruh tanah Jawa Timur sudah terdaftar," tuturnya.

Hadir dalam acara penyerahan sertifikat tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan dua Staf Khusus Presiden M. Fadjroel Rachman serta Putri Tanjung. (KSP)

Waspada Virus Corona di Indonesia, Pemprov Maluku Gelar Rakor

Posted: 27 Jan 2020 03:54 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM - Langkah antisipasi telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terkait dengan mewabahnya virus corona di berbagai beberapa negara telah terjangkit, yakni China (negara asal virus corona), Jepang, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam.

Kementerian Kesehatan RI, telah memberi warning lebel siaga bagi 19 daerah Waspada Virus Corona yakni, Jakarta, Tangerang, Bandar lampung, Padang, Tarakan, Balikpapan, Manokwari, Sampit, bandung, Jambi, Tanjung Balai Karimun, Samarinda, Palembang, Tanjung Pinang, Denpasar, Surabaya, Batam, Bitung dan Manado.

Berkaiatan dengan antisipasi pengawasan dan penanganan masuknya virus ini, Pemprov Maluku menggelar rapat koordinasi (Rakor), Senin (27/1), yang dipusatkan di ruang rapat lantai II, kantor Gubernur Maluku.

Rapat dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang dihadiri instansi teknis dan OPD terkait diantaranya, Dinas Kesejatan Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Imigrasi.

"Dalam rakor ini ada beberapa hal yang sudah kita buat bersama-sama dengan dinas kesehatan dan intansi teknis lainnya terkait," ungkap Selang kepasa pers usai memimpin rapat.

Dalam rapat tersebut, kata Sekda, telah disepakati beberapa langkah yang telah diambil yakni, penyampaian Surat Edaran ke Kabupaten/Kota untuk menghadapi virus corona, kesiapan Tim Gerak Cepat (TGC) Provinsi Maluku dan sarana prasarana Alat Pelindung Diri (APD), pengambilan pengepakan dan pengiriman sampel oleh BTKL dan BLK, Distribusi APD ke RS rujukan (RSUD dr Haulussy) dan RS Tk II dr J Latumeten Ambon) oleh Dinkes Provinsi Maluku, sosialisasi pencegahan dan skrining awal oleh puskesmas Kota Ambon (Dinkes Kota Ambon), Pertemuan Lintas Sektor, Kesiapan RSUD dr Haulussy sebagai RS rujukan, Skrining di pelabuhan laut dan udara oleh KKP dan pengawasan faktor resiko oleh KKP.
Penyebaran Virus Corona ini, kata sekda sangat cepat, sehingga harus melakukan kesiapsiagaan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dony Rerung menjelaskan, virus corona ini belum ada antibiotic atau anti virus yang mematikannya.

"Untuk itu, langkah yang dapat dilakukan adalah pencegahan jangan sampai tertular, yang pada akhirnya dapat menyebar ke orang lain,"ungkap Rerung.

Adapun dampaknya terhadap kesehatan adalah radang paru (pneumonia) dan gejala umum bagi orang yang terifeksi seperti demam, batuk pilek, kelelahan, sakit kepala.

"Jadi yang kita lakukan antisipasi. Tetapi kalau memang ada yang terinfeksi dan tidak bisa kita pastikan, maka dilakukan pemeriksaan laboratorium di Jakarta, melalui BTKL milik Kementerian Kesehatan, karena laboratoriun kami belum mampu, jadi hanya sebatas mengambil sampel," terang Rerung.

Rerung menyarankan, jika terdapat kasus di masyarakat, maka bisa menghubungi TGC Provinsi Maluku.

"Jika ada kasus dugaan maka teman-teman dan tim ini akan turun ke lapangan untuk memeriksa dan memastikan. Begitupula dengan ambulans sudah disiapkan untuk mengevakuasi," paparnya.

Kepala RSUD Haulussy, Rita Tahitu mengatakan, pihaknya sebagai RS telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana dalam rangka penanganan jika ada kasus, termasuk ruang isolasi yang representative.

"Kalau ada rujukan, apakan dari kabupaten/kota atau luar yang masuk ke Ambon, akan langsung ada ambulance khsuus yang menjemput dan dibawa ke RSUD," jelas Rita.

Pihanya juga, sebut Ritha, menyiapkan tenaga perawat dan dokter yang akan stand-by sewaktu-waktu.

"Jadi kesiapannya seperti itu. Kalau ada pasien yang datang tanpa teridentifikasi sakitnya kita sudah akan screening terlebih dulu. Kalau dia ada gejala panas, batuk dan sesak nafas misalnya, itu langsung diawasi. Kalau memang itu suspect atau teridentifikasi virus maka langsung masuk ke ruang isolasi,'tandasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupessy. Dikatakan, pihaknya siap menginformasikan penyebab, gejala kepada pasien dan melakukan sosialisasi tanda atau gejala-gejala ternagkit virus corona.

"Kita juga akan mensosialisasikan bagaiamana pencegahannya," tandanya.

Sementara itu, Nasir yang mewakili Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) juag menyampaikan kesiapan KKP dalam melakukan pengawasan pintu-pintu masuk pada pelabuhan laut dan udara.

"Kami dari KKP lebih mengintesifkan pada deteksi, pencegahan serta respon jikalau terjadi suspect atau siapapun orang, barang serta alat angkut yang berasal dari luar negeri," jelas Nasir. (HumasMaluku)