Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Dubes Selandia Baru, Jonathan Austin Siap Suport Energi Terbarukan di Maluku.

Posted: 27 Feb 2020 08:36 AM PST

AMBON , LELEMUKU.COM – Duta Besar (Dubes) Selandia Baru untuk Indonesia, Jonathan Austin mengatakan siap mensuport Maluku dengan energi terbarukan.

"Kami kesini karena ingin memberikan akses dan suport untuk energi terbarukan untuk Kota Ambon dan di Maluku," demikian disampaikan Dubes Austin saat bertemu Gubernur Maluku di kediaman Gubernur, Kamis malam (27/2/2020) dalam jsmuan makan malam.

Dubes Austin didampingi Dr. Ir. Leonard. V.H Tampubolon (Deputi bidang Pendanaan Pembangunan- Bappenas), Kurniawan Ariadi S.IP., M.Comm (Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral-Bappenas), Dr. Ir. Rachmat Mandiana MA (Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika), Harris ST MT (Direktur EBT
ESDM), General manager of Maluku and North Maluku Region, Emman prijono pujianto dan Indra Wahyudy.

Indonesia, kata Austin adalah negara terdekat Selandia Baru.

"Kita (Selandia Batu) adalah teman baik Indonesia sehingga ada baiknya kita mrmperkuat kembali pertemanan kita dengan kerjasama yang baik," kata dia.

Oleh karena itu, sebut Dubea Austin, Indonesia merupakan
negara terbesar yang mendapatkan suport melalui program yang ada di negaranya dibandingkan negara- negara lainnya.

"Saya mengingat apa yang bapak gubernur sampaikan bahwa masih banyak hal yang terkendala disini. Oleh karena itu, kawasan Indinesia Timur termasuk Maluku merupakan fokus dari program kami. Dan kami berusaha untuk mensuport, membantu Maluku," terangnys.

Diakui memang, salah satu keahlian negara Selandia Baru adalah di bidang energi dan SD mineral.

"Sehingga kami memang sangat memberikan suport sekali," tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan, Sebelumnya Pemerintah Provinsi Maluku pada 25 Jamuari 2019 lalu, anjari 2019 bersama dengan yayasan Mercy Corps telah melaksanakan kesepakatan bersama tentang akses Selandia Baru-Maluku untuk dukungan energi terbarukan atau New Zealand-Maluku Access to Renewable Energy Support yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan sumber- sumber energy terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi di Maluku.

"Kami berharap tindak
lanjut dan kesepakatan bersama ini merupakan kerjasama yang saling menguntungkan di bidang energi dan SD mineral," tandas gubernur (HumasMaluku)

Kasrul Selang Buka Forum OPD Diskominfo Maluku Guna Sinkronisasi Program

Posted: 27 Feb 2020 03:06 AM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, secara resmi membuka forum organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku Tahun 2020.

Kegiatan yang berlangsung di Aula
Dinas Infokom, Provinsi Maluku
Kamis (27/02/2020) ini, bertujuan untuk mensinkronisasikan Program/Kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota untuk Tahun 2021.

Dalam kesempatan ini, Sekda juga membacakan sambuatan Gubernur Maluku dengan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan forum yang melibatkan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Dinas Kominfo Kabupaten/kota melainkan stake holder bidang komunikasi tersebut.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada peserta yang telah menghadiri kegiatan ini," ungkap gubernur.

Dalam arahannya, Gubernur berharap, penyusunan Rencana Kerja yang dibuat harus mengacu pada Undang Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah yang membagi kewenangan urusan wajib non pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika.
Selain itu, urusan persandian dan urusan statistik juga harus diperhatikan dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 90/2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, diharapkan dapat menjadi Pedoman Penyusunan Program/Kegiatan Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota ke depan.

"Melalui forum OPD ini, saya mengharapkan agar dapat menghasilkan pokok-pokok pikiran yang dapat dijadikan dasar bagi penerapan sistem pembangunan berbasis elektronik di provinsi Maluku dengan baik, sehingga dapat mendukung proses penentuan dan arah kebijakan Pemerintah," harap gubernur.

Untuk itu, kata Mantan Komandan Korps Brimob Polri ini, diperlukan dukungan teknologi informasi dan komunikasi bagi Pemda guna menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik.

Menurutnya, Peraturan Presiden Nomor 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, mengamanatkan dengan jelas tentang upaya Pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pemerintah.

Oleh karena itu, kata gubernur, di dalam pengembangannya, penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik harus dilaksanakan secara efisien, efektif dan transparan dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi termasuk dengan elemen masyarakat.

Hal inilah, sebut gebernur, yang menjadi peran inti dalam penyelenggaraan Forum OPD sebagai bentuk penyamaan Program dan Kegiatan dalam membangun sistem infornasi dan komunikasi guna menunjang kesejahteraan masyarakat Maluku.

"Harapan saya agar OPD yang membidangi Komunikasi dab Informasi sebagai salah satu unsur perangkat pemerintah terus berupaya untuk memfungsikan dirinya sebagai fasilitator, mediator serta koordinator fungsi fungsi Komunikasi dab Informarika tersebut," tandas gubernur.

Narasumber dalam kegiatan tersebut yakni, Nicky Maradona dari Kementerian Kominfo RI dengan materi Smart Goverment di era revolusi industry 4.0 dan society, Agustina Riuwpassa dari BPS Maluku, Djalaluddin Salampessy, Plt Kepala Bappeda Maluku, Haris dari Telkom dengan materi Rodmap Maluku digital Provinsi menghadapi era revolusi industri 4.0. (HumasMaluku)

Aceh dan Jatim Jadi Provinsi Sudah Daftarkan Atlet dan Ofisial ke PON XX 2020

Posted: 27 Feb 2020 01:06 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sampai dengan hari keempat pasca dibukanya pendaftaran online atlet dan ofisial Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, tercatat sebanyak dua provinsi telah melakukan entri data. Dua provinsi itu, yakni Aceh dan Jawa Timur.

Kendati demikian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua Jery A Yudianto optimis entri data oleh KONI seluruh Indonesia akan rampung sebelum waktu yang ditentukan.

"Sampai hari ini kalau didalam sistem baru Provinsi Aceh dan Jawa Timur yang sudah mulai melakukan pendaftaran".

"Waktu (pendaftaran) juga masih panjang sehingga saya rasa provinsi mungkin saat ini masih melakukan persiapan, sebelum menginput data pada layanan pendaftaran yang kami buka secara online pada 20 Februari hingga April 2020," ucap ia di Jayapura, Senin (24/2/2020).

Dikatakan, dalam ketentuan pertandingan multi iven berdasarkan PP No. 17 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, proses pendaftaran multi iven PON dilakukan sebanyak tiga tahap.

Tahap pertama pendaftaran dibuka pada 20 Februari s/d 19 April 2020. Kemudian tahap kedua dibuka pada 20 April s/d 19 Juni 2020. Sementara ketiga, keabsahan atlet dan ofisial akan ditentukan dalam Delegation Registration Meeting (DRM) yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus 2020 mendatang.

"Sebab nanti pada pelaksanaan DRM ini, tim aju dari masing-masing provinsi akan mengkonfirmasi seluruh data akreditasi yang ada. Selanjutnya, panitia PON di Papua akan menerbitkan preview id card".

"Nah kalau sudah diterbitkan preview id card, berarti atlet dan ofisal itu sudah pasti jadi kontingen PON 2020. Nanti setibanya di Papua, preview id card itu akan ditukarkan menjadi id card resmi sebagai peserta PON 2020," pungkas dia.

Sebelumnya, Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda memastikan pendaftaran atlet yang akan berlaga pada iven empat tahunan itu, telah dibuka pada 20 Februari s/d 19 April 2020 mendatang.

Pendaftaran dibuka secara online guna memudahkan operator di masing-masing KONI se-Indonesia, dalam menyampaikan data para atlet maupun ofisialnya. (DiskominfoPapua)