Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Yayasan Perguruan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki Lahirkan 110 Cendekiawan Baru.

Yayasan Perguruan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki Lahirkan 110 Cendekiawan Baru

Yayasan Perguruan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki Lahirkan 110 Cendekiawan Baru
Mohammad Iqbal Hadiri Puncak Peringatan HPN 2020
Jokowi Akui Sering Gugup Hadapi Wartawan
Widya Murad Ismail Ingin Kunjungi Daerah Locus Stunting di Kilmuri, Seram
Murad Ismail Harap OJK Bersinergi dengan Pemprov Maluku Dalam Wujudkan Stabilitas Ekonomi
John Batlayery Klaim Pemkab Kepulauan Tanimbar Bebas Hutang
Ali Ibrahim Ajak Benhur Tomi Mano Dukung Usulan Sultan Tidore Jadi Pahlawan Nasional
Sony Sanjaya Hadirkan Dapur Lapangan Satbrimob Sulteng ke Korban Kebakaran di Toli-Toli
Edi Langkara dan Abdul Rahim Odeyani Kunjungi Warga Fritu

Posted: 08 Feb 2020 07:27 AM PST

LAURAN, LELEMUKU.COM – Yayasan Perguruan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki (YPT-RLS) yang menaungi 3 sekolah tinggi, diantaranya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki (STIESA), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki (STIAS) dan Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Saumlaki (STKIPS) menggelar Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Dalam Rangka mewisudakan sebanyak 110 Sarjana dan Diploma III Tahun akademik 2019/2020 pada Sabtu (08/02/2020).

Ketua YPT-RLS, Polikarpus Lalamafu S.Sos, MM mengatakan bahwa hari bersejarah itu adalah suatu kebanggaan dan sekaligus kegembiraan dimana Kampus Lelemuku telah berhasil menyumbangkan aset nasional yang mampu meneruskan pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan yang telah dibekali dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui lulusan program Strata Satu (S1) sebanyak 106 orang dan Diploma III (D III) berjumlah 4 orang.

"Ijinkan kami mengucapkan selamat berbahagia kepada seluruh wisudawan beserta keluarga. Sejak saat ini saudara memasuki era baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya dalam kehidupan bermasyarakat ataupun melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi," kata dia di gedung aula kampus tersebut.

Lalamafu mengajak para wisudawan untuk menyatukan visi kedepan dalam mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia, khususnya di Kepulauan Tanimbar melalui peningkatan mutu dan pengembangan kemampuan secara terus menerus serta selalu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya di dalam menjalankan tugas dalam pekerjaan dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri tanpa harus mengemis untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Ingat, bahwa hari ini adalah perjuangan kalian, jangan pernah menyia-nyiakan juga perjuangan dari orang tua kalian. Perjuangan dan pengorbanan orang tua harus dibalas dengan sebuah keberhasilan. Kepada orang tua atau keluarga wisudawan, saya selaku pimpinan YPT-RLS menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah bapak dan ibu berikan pada kami, sehingga mampu mengantarkan putra dan putri dari bapak dan ibu dapat menyelesaikan studi pada program S1 dan DIII saat ini," ajaknya.

Lalamafu pun mengungkapkan jika saat ini pihaknya sedang bekerja keras mempersiapkan diri untuk meningkatkan status lembaga dari sekolah tinggi menjadi universitas yang namanya telah ditentukan oleh pendiri YPT-RLS, Alm. Drs. Alexander Jordan Luturyaly, M.Si dengan nama 'Universitas Lelemuku Saumlaki (UNLESA)' demi menghasilkan lagi lulusan yang mampu bersaing dan berkompetensi dengan semua perguruan tinggi di daerah lain.

"Dari perjuangan untuk meningkatkan status itulah, maka saat ini yayasan sementara berkonsentrasi pada pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik. Kami mohon dukungan dan doa dari semua pihak terhadap perjuangan ini," tutup ketua yayasan.

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara, Dr. Muhammad Bugis, SE., M.Si menyatakan bahwa dirinya sangat bangga kepada 3 sekolah tinggi di yayasan itu yang telah menunjukkan akuntabilitasnya kepada segenap stakeholder, khususnya kepada masyarakat Maluku di Tanimbar, bangsa dan negara dengan mewisudakan sebanyak 110 lulusan tenaga terampil di bidangnya masing-masing.

"Ini adalah buah dan hasil kerja keras, kerja cerdas, kerjasama dan kerja tuntas dari STIESA, STIAS dan STKIPS yang sekaligus telah membuktikan kesungguhannya di dalam melaksanakan tugasnya dalam merealisasikan tridharma perguruan tinggi,yang meliputi dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat," papar dia.

Muhammad Bugis memberikan ucapan selamat kepada para wisudawan yang telah menyelesaikan studi pada program studi masing-masing dan berharap pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dapat berguna untuk bangsa dan negara serta masyarakat di Tanimbar serta meminta para wisudawan untuk tidak mencederai dunia pendidikan tinggi dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan sistem pendidikan nasional.

"Anda semua adalah orang-orang yang paling terdepan, kesuksesan untuk meraih derajat kesarjanaan anda tetapi yang telah diterima hari ini merupakan bagian kecil dari samudera ilmu pengetahuan yang maha luas, karenanya anda harus tetap belajar, menuntut ilmu, terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga anda layak menjadi tempat bertanya dimana bermanfaat dan bermartabat bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan maupun masyarakat," tambahnya.

Kemudian mewakili Bupati Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., MH, Asisten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan, Drs. Deutero A. T. Sabono, M.Si menuturkan bahwa para wisudawan yang telah menyelesaikan studi tersebut adalah bagian dari perwujudan masyarakat cerdas sebagaimana visi pembangunan daerah, yaitu mewujudkan masyarakat Tanimbar yang cerdas, sehat, berwibawa dan mandiri. Menurutnya Pemerintah Daerah (Pemda) akan selalu mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh bagi pengembangan dunia pendidikan di daerah dengan 10 kecamatan itu.

"Hari ini kita semua sebagai saksi akan kebahagiaan dari para wisudawan di tiga sekolah tinggi dimana telah resmi menyandang gelar kesarjanaannya. Momen ini bukan menjadi akhir dari tugas dan belajar. Gelar yang diterima harus dijadikan sebagai modal untuk lebih kerja keras menjadi kreatif dan bersikap sesuai dengan predikat yang disandang," tuturnya.

Rapat senat terbuka yang telah mewisudakan sebanyak 36 orang dari STIESA, 39 wisudawan STIAS dan 37 wisudawan STKIPS itu pun berjalan lancar dan dihadiri oleh Dinas terkait, perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanimbar, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan serta para orang tua dari wisudawan. (Laura Sobuber)

Mohammad Iqbal Hadiri Puncak Peringatan HPN 2020

Posted: 08 Feb 2020 07:27 AM PST

BANJARBARU, LELEMUKU.COM – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. diwakili Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H. menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020, yang digelar di Kawasan Perkantoran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Sabtu, (8/2/2020).

Acara yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo ini dihadiri juga Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Menko Polhukam RI, Menteri LHK RI, Menteri PUPR RI, Kepala Staf Presiden RI, Dirut Perum Bulog, Pejabat Tinggi Negara RI, Dubes Negara Sahabat, Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor, Ketua DPRD Kalsel, Pangdam VI Mulawarman, Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si., Danrem 101 Antasari, Tokoh Agama dan Tokoh Adat, Insan Pers, serta para Tamu Undangan lainnya.

Mewakili Kapolri, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H. mengucapkan selamat Haari Pers Nasional (HPN) tahun 2020 dan berharap agar Pers terus menerus memerangi penyebaran atau berita Hoax yang marak terjadi di tanah air.

"Jadilah media yang bisa mencerdaskan anak bangsa dan berupaya menyajikan informasi yang akurat kepada masyarakat," harap Kadiv Humas Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H. yang dalam kesempatan ini didampingi Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si. mengatakan sepanjang karirnya, ia merasa sangat dibantu dengan hadirnya media di sekelilingnya.

"Kami sadar, media sangat berpengaruh pada persepsi publik. Karena dari media, Kepolisian bisa menyampaikan konten positif pencapaian Polri dan memberikan imbauan kepada masyarakat melalui media dalam situasi dan kondisi tertentu," katanya.

Dalam kesempatan itu tak lupa Kadiv Humas Polri meminta kerjasama dengan media khususnya di tahun-tahun menjelang pesta demokrasi Pemilu serentak tahun 2020.

"Satu hal yang perlu saya katakan bahwa saat ini lah teman-teman media harus menunjukkan jiwa jurnalismenya, untuk menyampaikan berita kesejukkan di tengah masyarakat, cooling system di tengah masyarakat. Membantu kepolisian, membantu TNI untuk menyampaikan pesan sejuk di tengah pesta demokrasi," kata Jenderal bintang dua ini. (HumasPolri)

Jokowi Akui Sering Gugup Hadapi Wartawan

Posted: 08 Feb 2020 06:27 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM – PresidenIndonesia Ir. H. Joko Widodo mengaku jika dirinya sering gugup dan gagap saat hadapi wartawan yang ingin melakukan doorstop interview pada dirinya.

Hal itu ia ungkapkan saat menyambut puncak Hari Pers Nasional 2020 pada Minggu, 9 Januari yang digelar di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu 8 Januari 2020.

Jokowi menyebutkan jika Insan pers adalah temannya sehari-harinya.
"Tahukah Anda siapa yang kerap membuat saya jadi gugup Mereka adalah para wartawan. Insan pers yang mengejar saya sehari-hari, menghadang saya untuk doorstop interview, yang menyebabkan saya kadang-kadang gugup dan gagap, tidak siap ditanya sesuatu," tulis dia di media sosialnya saat dikutip Lelemuku.com.

Kemudian orang nomor satu di Indonesia itu pun menuturkan bahwa wartawan lebih setia daripada para menteri, karena kemana pun ia pergi yang selalu ikut bersamanya adalah para wartawan.

"Menteri kadang-kadang tidak ikut, tetapi wartawan pasti ikut. Hubungan saya dengan pers ini jadinya bukan benci tapi rindu, tetapi selalu di hati dan selalu rindu hehe," tambahnya. (Laura Sobuber)

Widya Murad Ismail Ingin Kunjungi Daerah Locus Stunting di Kilmuri, Seram

Posted: 07 Feb 2020 03:57 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Duta Parenting (Perangi Stunting) Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail, pekan depan berencana akan ke Kilmuri, salah satu locus stunting di Pulau Seram, Kabupaten Seram Bagian Timur. Keinginannya ke Kilmuri, mendapat perhatian sang suami, Gubernur Maluku Murad Ismail, yang akhirnya juga ingin datang ke Kilmuri.

Pilihan Widya ke Kilmuri, cukup menyibukkan aparat pemerintah provinsi dan kabupaten. Selalu saja ada alasan, agar dirinya tidak pergi kesana, dan menggantikan locus stunting yang harus dikunjunginya di kabupaten itu.

Dari sulitnya akses ke Kilmuri, sampai dengan cuaca laut yang lagi tidak bersahabat, menjadi tantangan yang harus dia hadapi. Satu-satunya cara untuk bisa menginjakkan kaki di Kilmuri hanyalah dengan menumpangi perahu atau kapal laut. Sama sekali tidak ada ruas jalan raya di kecamatan itu, termasuk pula pelabuhan laut.

Widya juga disuguhi data bahwa Kilmuri tidak termasuk daerah yang dirujuk sebagai locus stunting. Lokasi lain yang ditawarkan ke Widya sebagai locus stunting, malah jauh lebih mudah dijangkau dari ibukota kabupaten.

Terakhir, tim survey yang dikirim pemda provinsi untuk memastikan jalur dan kondisi lapangan, dilaporkan tidak sampai ke Kilmuri. Mereka hanya sampai di Desa Kufar, dan berakhir di pelabuhan Air Kasar, Kecamatan Tutuktolu. Tidak ada pengemudi speedboat di sana yang mau mengantarkan mereka ke Kilmuri.

"Semakin saya diberi masukan untuk tidak kesana, semakin saya ingin sekali sampai ke Kilmuri dan melihat kondisi masyarakat di sana," kata Widya mantap.

Ia penasaran, kenapa daerah yang begitu terisolasi di SBT itu dilaporkan tidak ada kasus stunting dan gizi buruk. Sementara daerah-daerah yang mudah aksesnya ke ibukota Kabupaten di Bula, justru temuan kasus stunting dan gizi buruknya sangat tinggi. Sejumlah anak pun dilaporkan meninggal dunia karena terpapar gizi buruk.

"Di Kilmuri nanti, saya ingin langsung on the spot datangi rumah anak-anak yang kena stunting, maupun rumah ibu-ibu hamil dan menyusui, untuk melihat secara langsung pola hidup mereka, termasuk makan mereka," katanya.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, prevalensi stunting di Maluku mencapai angka 34 persen. Kondisi ini menjadikan Maluku termasuk daerah rawan dengan tingkat stunting yang tinggi, setelah Nusa Tenggara Timur. SBT termasuk daerah dengan kasus stunting dan gizi buruk yang tinggi di Maluku.

Tingginya angka kemiskinan merupakan akar permasalahan kesehatan dan gizi di Maluku. Tempat tinggal yang tidak sehat, masalah perilaku, kesadaran dan inisiatif hidup sehat yang rendah, akses terhadap pelayanan kesehatan juga rendah, semakin memperburuk kualitas kesehatan masyarakat.

Sejak menjalankan kewajibannya sebagai Duta Parenting, Widya lebih memilih turun langsung ke locus stunting. Ia ingin menjumpai anak-anak stunting, serta ibu-ibu hamil dan menyusui. Selain membawa bantuan, dia ingin langsung mengajak mereka untuk hidup sehat dan memperhatikan gizi seimbang dengan memanfaatkan potensi protein yang bisa diperoleh di sekitar mereka.

Sejak 2019, pilihannya selalu memilih daerah terjauh, terpencil, dan jarang terjamah. Di Seram Bagian Barat dia pergi ke Desa Kawah, di Kepulauan Aru dia harus menyeberangi lautan untuk bisa sampai ke Desa Wakua. Terakhir di Maluku Tengah, dia kunjungi Desa Mosso dan Desa Piliana di inklave Taman Nasional Manusela.

Pihak Dinkes dan OPD teknis yang mendampinginya kerap kesulitan, karena istri orang nomor satu di Maluku itu selalu bersemangat, bila membahas dimana lagi lokasi yang akan dia datangi. Pilihannya selalu daerah yang jauh dan terpencil.

Untuk tahun 2020, Widya berencana turun ke SBT, Maluku Tenggara, dan Maluku Barat Daya. Programnya untuk melihat langsung anak-anak stunting di SBT, akhirnya disepakati di Desa Kufar di Kecamatan Tutuktolu, dan Desa Kilbon di Kecamatan Kilmuri.

Kunjungan ke SBT rencananya pada 11 Februari 2020, menumpangi pesawat terbang menuju bandara Kufar. Dari bandara, tim langsung berkunjung ke Desa Kufar, salah satu locus stunting yang tinggi di SBT. Temuan kasus stunting di desa ini sebanyak 52 anak mengidap stunting. Dari Kufar, perjalanan dilanjutkan sekitar dua jam menuju Bula. Jadwalnya sebelum bermalam, Widya akan menghadiri dan membuka sejumlah kegiatan di ibukota kabupaten tersebut.

Perjalanan hari kedua pada 12 Februari 2020, paginya rombongan menuju Pelabuhan Laut di Desa Air Kasar, Tutuktolu, dimana KM Siwalima milik Pemda Maluku akan menunggu di sana. Perjalanan dilanjutkan dengan kapal laut sekira empat jam menuju Kilbon. Salah satu desa di Kilmuri ini dipilih karena laporan pemda setempat, ada satu kasus stunting di desa itu. Dari 14 desa yang ada di Kecamatan Kilmuri, sesuai data pemda hanya ada kasus stunting di Kilbon dan Selor.

"Semoga perjalanan ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, karena semua OPD dilibatkan untuk turun langsung membawa program mereka masing-masing," ungkap Widya.

Hadirnya sang suami, sebagai Gubernur Maluku, ternyata membawa misi tersendiri. Mantan Komandan Korps Brimob Polri itu bertekad membuka akses jalan raya di Kilmuri, salah satu problem yang menjadikan Kilmuri selama ini sangat terisolasi.

"Salah satu agenda Pak Gubernur adalah melihat langsung kondisi Kilmuri, dan memastikan masyarakat tidak lagi kesulitan karena tidak adanya infrastruktur dasar yang dibutuhkan seperti jalan raya dan sebagainya," kata Plt. Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy.

Selain seluruh OPD di lingkup Pemda Maluku dilibatkan dalam kunjungan ini, lanjut Djalaludin, sejumlah UPT Kementerian PUPR seperti Balai Jalan dan Jembatan, serta Balai Ciptakarya yang ada di Maluku, juga akan diikut-sertakan.

"Pak Gubernur benar-benar serius ingin membuka keterisolasian Kilmuri melalui Jalan Trans Seram. Tinggal ruas jalan Werinama-Air Nanang saja, maka konektivitas lingkar Pulau Seram akan terhubung seluruhnya. Ruas jalan yang belum dibangun ini yang berada di daerah Kilmuri. Itulah sebabnya kenapa Kilmuri masih terisolasi, karena satu-satunya moda transportasi mereka hanyalah lewat laut. Itu pun kalau tidak musim ombak," jelasnya.

Kilmuri adalah potret buram ketimpangan pembangunan. Pemekaran wilayah SBT menjadi kabupaten sendiri, pasca lepas dari Maluku Tengah tahun 2003, semestinya sudah dapat memangkas jurang disparitas dan membuka sekat-sekat keterisolasian di daerah itu.

Masyarakat Kilmuri sampai saat ini masih terperangkap dalam lanskap rimba di ujung timur Pulau Seram. Di depannya (selatan), dikurung oleh Laut Banda yang pada musim tertentu tidak bersahabat untuk dilayari.

Mereka terisolir dari akses transportasi (jalan raya), tidak punya pelabuhan laut, tertutup dari jaringan telekomunikasi, dan belum ada jaringan listrik PLN yang masuk menerangi desa-desa dan dusun di Kilmuri dari kegelapan.

Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan #SaveKilmuri lantas menggalang dukungan dan menuntut keadilan dari pemerintah. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-72 tanggal 17 Agustus 2017, mereka mengembalikan bendera Merah-Putih kepada pemerintah setempat, karena merasa Negara tidak hadir di Kilmuri.

Gerakan #SaveKilmuri pun turun jalan menggelar aksi demonstrasi, mulai dari Kantor Bupati, Kantor DPRD kabupaten dan provinsi, sampai berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur di Ambon. Gerakan ini semakin populer dan viral karena mereka memanfaatkan media sosial untuk kampanye aksi mereka.

Tahun 2017 pula, gubernur pada periode itu akhirnya berkunjung ke Kilmuri. Di hadapan masyarakat, dia berjanji akan membangun Kilmuri dan membuka keterisolasian di sana. Pembangunan akan dimulai tahun 2018. Sayangnya, janji itu tidak pernah ia tunai.

"Kami berharap sekali kunjungan Ibu Widya dan Pak Gubernur ke Kilmuri nanti bisa menjawab harapan masyarakat. Sudah lama masyarakat Kilmuri terisolasi dan berharap perhatian," kata Usman Bugis, salah satu inisiator #SaveKilmuri.

Widya, sosok dari istri orang nomor satu di Maluku ini, setidaknya telah memberi banyak inspirasi. Kehadirannya telah menjawab harapan banyak orang. Di balik rutinitasnya sebagai istri Gubernur dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, bahkan sebagai ibu rumah tangga yang masih mengurusi tiga anaknya, dia memilih jalan pengabdian yang sedikit berbeda dari kebanyakan istri pejabat.

Ia terasa bahagia menyibukkan diri dengan turun langsung ke desa-desa locus stunting di daerah pulau-pulau dan terpencil, untuk menyentuh dan mengajak langsung masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sikap rendah hati, peduli terhadap sesama yang tinggi, menjadi panggilan jiwanya untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Paling tidak, kehadiran Widya di daerah-daerah yang jarang tersentuh itu adalah bukti pedulinya dia sebagai ibunya orang Maluku. Widya kini menjadi energi positif bagi banyak orang untuk berbuat kebaikan. (HumasMaluku)

Murad Ismail Harap OJK Bersinergi dengan Pemprov Maluku Dalam Wujudkan Stabilitas Ekonomi

Posted: 07 Feb 2020 03:57 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku Murad Ismail berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dalam memberikan kintribusi pada pencapaian kinerja perekonomian serta mewujudkan stabilitas pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Perekonomian Maluku, kata gubenur, masih harus terus dibenahi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku tahun 2019 tumbuh sebesar 5,57 persen.

"Kondisi ini sedikit lebih tinggi dari pertumbuhsn ekonomi nasional yang tercatat 5,02 persen," ungkap gubernur pada acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, di Ballroom Hotel Santika, Jumat (7/2/2020) .

Sementara untuk inflasi, lanjutnya, tahun 2019 tercatat sebesar 2.08 persen, angka kemiskinan 17,65 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 68.19 persen dengan tingkat ketimpangan pendapatan daerah berada pada angka 0,324.

Indikator-indikator traebut, sebut mantan Komandan Korps Brimob Polri ini, meskipun mengalami perkembangan positif dari tahun sebelumnya, namun pencapaian tersebut belum cukup kuat untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku.

"Kami berharap program kerja OJK Maluku lebih dapat bersinergi dengan Pemprov Maluku dan Bank Indonesia maupun lembaga keuangan lainnya dalam memberikan kontribusi pada pencapaian kinerja perekonomian," harap gubernur.

Gubernur juga berharap, OJK dapat terus membantu masyarakat dalam memahami informasi keuangan, yakni meningkatkan pengetahuan keyakinan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan keuangan mereka dengan baik.

"Sebab ada informasi bahwa sebagian masyarakat kita sering keliru dalam menentukan pilihan investasi sehingga mereka dirugikan. Begitu pula perlindungan konsumen harus masuk dalam skala prioritas bagi OJK di maluku," imbaunya.

Berkaitan dengan alih tugas ini kata gubernur, merupakan perpindahan jabatan untuk pelaksanaan proses regenerasi dan kaderisasi sebagaimana tuntutan kebutuhan internal OJK.

"Proses ini adalah murni sebuah mekanisme berorganisasi dalam rangka mewujudkan visi misi OJK itu sendiri," jelas gubernur.

Menurutnya, kebijakan melakukan mutasi pada tingkat manapun pasti telah di dahului dengan tahapan penilaian dan pertimbangan objektif baik dari sisi kompetensi, kapasitas dan kualitas sumber daya manusia.

"Kalau menurut Saya, jabatan adalah amanah sekaligus bencana buat saya dan keluarga, apabila saya tidak bisa jujur dan saya tidak bisa adil dalam melaksanakan amanah tersebut, sehingga jika harus diamini bahwa jabatan yang diperoleh semua terjadi karena amanah dan seijin dari Allah SWT," paparnya.

Untuk itu, gubernur menyampaikan terimakasih kepada pimpinan OJK sebelumnya, Bambang Hermanto dan selamat datang kepada pinpinan OJK yang baru, Rony Nazra.

"Selamat datang dan selamat bekerja, selamat bertugas, kerjasama dan saling berkoordinasi sangat dibutuhkan Pemda untuk kemajuan dearah ini, " tandas gubernur.

Turut hadir dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan pimpinan OJK Provinsi Maluku, Heru Kristiyana, SH,MM, Anggota Dewan Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan, perwakilan Forkopimda Maluku, pimpinan perbankan dan pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. (HumasMaluku)

John Batlayery Klaim Pemkab Kepulauan Tanimbar Bebas Hutang

Posted: 07 Feb 2020 12:57 PM PST

SAUMLAKI - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, John Batlayery mengklaim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanimbar sama sekali tidak memiliki hutang.

"Di tahun 2017 - 2018 tidak ada hutang maupun pinjaman," ungkapnya dalam pesan singkatnya pada Jumat (31/1) dengan mengutip artikel wawancaranya kepada tabloidskandal.com beberapa waktu lalu.

Meski tidak menjelaskan secara rinci kondisi umum keuangan kabupaten tersebut, Batlajery memastikan kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Petrus Fatlolon tersebut bebas hutang.

"Bila ada hutang maka pastinya DPRD dan Pemda akan menandatangani yang namanaya pengakuan hutang. Ini kan tidak ada," beber dia dalam pemberitaan hari Senin (20/1) lalu itu.

Ia juga membantah pernyataan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanimbar, Ricky Jauwerissa yang menyebut Pemkab Tanimbar memiliki hutang Anggaran 2017 - 2018 sebesar Rp98 milyar, termasuk hutang di tahun 2016 sebesar Rp5 milyar.

Pernyataan itu, menurut dia tidak benar. Sebab pernyataan itu merupakan versi perorangan bukan resmi dari DPRD yang dituangkan dalam hasil paripurna, Keputusan Pemerintah Daerah, atau surat keputusan Bupati terkait dengan pengakuan hutang.

"Pemda tidak menciptakan hutang baru tahun 2017 - 2018 seperti yang dituduhkan oleh Ricky Jewerisa sebagai wakil ketua II DPRD," tegasnya.

Menurut Jhon Batlayery, data yang dikenal sebagai hutang, hanya berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan lainya merupakan paket luncuran yang akan di bayarkan pada tahun 2020.

Dia juga mengaku tidak pernah memberikan data hutang seperti yang disampaikan Wakil Ketua II Ricky Jewerysa "Yang saya sampaikan itu adalah paket pekerjaan luncuran. Bukan hutang," tutup dia.

Sebelumnya Jauwerissa dalam grup sebuah grup whatsapp pada Sabtu (18/1) mengatakan bahwa utang daerah Tanimbar yang tercipta di tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp98 milyar.

Utang-utang itu, menurut dia tercipta dari 11 kegiatan di tahun 2016 saat kepemimpinan Bupati Bitzael Temmar dan sisanya di tahun 2017-2018 sejak kepemimpinan Bupati Petrus Fatlolon.

Dalam postingannya, Ricky mengakui kalau data utang Rp98 miliar itu diperolehnya dari Kepala BPKAD saat mengadakan rapat paripurna bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar beberapa waktu lalu.

"Saya sudah lewat masa perenungan bung, sekarang saya dalam masa perjuangan terkait data hutang yang tercipta di tahun 2017 dan 2018 senilai 98M yang diberikan oleh kepala BPKAD. Data ini diberikan saat Paripurna bersama TAPD," tulis Ricky.

Terhadap ancaman sebagian kalangan yang ingin melaporkan Ricky ke Badan Kehormatan Dewan, menurutnya silahkan saja tetapi mereka harus paham terhadap apa yang disampaikan olehnya. "Kita masing-masing punya interprestasi, terserah itu (98M) mau disebut luncuran, kurang bayar atau apa lah, tetapi yang dipastikan sesuai PP 12 tahun 2019 pasal 1 angka 16 itu sudah sangat jelas," ujar Ricky kepada Simpul Rakyat, Senin (27/1).

Ia menyatakan tidak membocorkan rahasia negara ke publik, sedangkan terhadap APBD atau sesuatu yang berkaitan dengan keuangan daerah itu wajar saja jika publik mengetahuinya karena itu milik rakyat dan wajib hukumnya untuk transparan.

Sebelumnya, dalam acara konferensi pers pada tanggal 19 November 2019 lalu, Sekretaris Daerah, Piterson Rangkoratat, menjelaskan bahwa pada tahun 2019 telah terjadi defisit. Olehnya itu Pemda harus mengambil langkah dengan melakukan pinjaman bank.

"Kita (Pemda) alokasikan untuk belanja Rp1 trilyun lebih namun karena terjadi defisit maka harus dibiayai dengan pinjaman daerah," ujar Rangkoratat saat itu.

Selanjutnya Pemda memutuskan untuk melakukan pinjaman bank sebesar 40 milyar rupiah seperti yang tertuang dalam APBD-P 2019 namun kemudian dibatalkan setelah TAPD bersama DPRD bersepakat untuk tidak melakukan pinjaman bank.

Setelah dibatalkan, Pemda memutuskan mengambil langkah rasionalisasi anggaran. Langkah tersebut menurut Sekretaris Daerah KKT, Piterson Rangkoratat dilakukan bertujuan untuk menghindari semakin bertambahnya utang daerah baru yang wajib dibayarkan pada tahun anggaran 2020.

Selain itu, Bupati Petrus Fatlolon menganggap langkah rasionalisasi tersebut sangat wajar karena bertujuan untuk melakukan efisiensi anggaran daerah.

Menurutnya, Pemda perlu melakukan efisiensi anggaran guna mengantisipasi besaran belanja daerah tidak melebihi anggaran penerimaan daerah.

Dilain sisi, Ketua DPC PDI Perjuangan Tanimbar, Andre Taborat, dalam postingannya di grup whatsapp, menngunkapkan meski kondisi APBD Tanimbar saat ini kecil, namun Pemda harus ada niat serta kemauan untuk membayar utang-utang tersebut.

"Kondisi APBD kita ada dalam posisi tidak banyak, kita punya pilihan sulit, tapi yang penting kemauan membayar untuk kemudian dianggarkan. Memang satu hal yang harus menjadi perhatian adalah menghindari utang baru. Semua tidak menginginkan ini terjadi tapi kita telah ada di dalamnya," cuit Andre Taborat. (AlbertBatlayeri)

Ali Ibrahim Ajak Benhur Tomi Mano Dukung Usulan Sultan Tidore Jadi Pahlawan Nasional

Posted: 07 Feb 2020 10:57 AM PST

JAYAPURA - Wali Kota Jayapura, Provinsi papua, Dr Benhur Tomi Mano MM, di undang menjadi pemateri dalam seminar nasional yang diselenggarakan di Universitas Nasional di Jakarta, 12 Maret mendatang.

"Pertama kami mengundang beliau dalam rangka seminar nasional, yang akan dilakukan di universitas Nasional Jakarta pada tanggal 12 Maret 2020,"kata Wali Kota Tidore kepulauan, Capt. Ali Ibrahim MH. usai bertemu Wali Kota Jayapura, di ruang kerjanya.

Selain itu, kehadiran Wali Kota bersama sejumlah staf diruang kerja Wali Kota Jayapura, menjagak Wali Kota Jayapura dua periode ini, untuk mendukung Pemerintah Kota Tidore dalam usulannya menjadikan Sultan Tidore menjadi salah satu Pahlawan Nasional Indonesia.

"Kami datang sekalian silaturahmi, berkordinasi dan konsultasi dengan Wali Kota Jayapura dan mengundang beliau supaya hadir dalam seminar dan memberikan dukungan terhadap usulan Sultan Syaedul Jehad Amiruddin Syaifuddin Syah menjadi pahlawan,"kata Wali Kota Tidore Kepulauan.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Dr Benhur Tomi Mano MM, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang telah mengunjungi kota jayapura.

"Saya atas nama pemerintah, masyarakat dan leluhur ditanah ini, menyampaikan terima kasih banyak telah tiba dinegeri matahari terbit, Tanah Tabi Port Numbay,"kata Sambut Wali Kota Jayapura.

Wali Kota yang akrab disapa BTM ini menjelaskan hubungan kekerabatan Kota Jayapura dan Tidore Kepulauan memiliki keterkaitan dari segi pemerintah dan keagamaan. Untuk itu, permintaan Wali Kota Tidore Kepulauan untuk menjadi pemateri dalam seminar nasional, Wali Kota Jayapura menyanggupi kehadirannya pada seminar tersebut.

"Saya akan hadir, dan juga temna teman saya warga tidore yang bekerja di Kota Jayapura akan hadir bersama-sama dalam seminar nasional tersebut,"tegas Wali Kota Jayapura. (HumasKotajayapura)

Sony Sanjaya Hadirkan Dapur Lapangan Satbrimob Sulteng ke Korban Kebakaran di Toli-Toli

Posted: 07 Feb 2020 10:57 AM PST

TOLITOLI, LELEMUKU.COM - Truk dapur lapangan milik Satbrimob Sulawesi Tengah (Sulteng) diterjunkan membantu penyediaan makanan kepada seribu lebih pengungsi warga kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli–Toli, Sulawesi Tengah akibat kebakaran hebat yang terjadi pada Minggu (02/02/2020) lalu.

Pihak pemerintah melalui Basarda, TNI-Polri maupun badan lainnya bahu-membahu membantu para pengungsi dengan memberikan sembako dan trauma healing.

Komandan Satuan Brimob Polda Sulteng Kombes Pol Sony Sanjaya, S.I.K., telah memerintahkan agar 1 unit truk dapur lapangan dan 1 unit Truk Water Treatment milik Satbrimob diterjunkan guna membantu penyediaan makanan bagi para pengungsi.

Truk dapur lapangan beserta personel pendukung dibawah pimpinan Iptu Umar Ali bergerak via jalur darat dengan jarak kurang lebih 357 Km dari kota Palu menuju kecamatan Baolan, Tolitoli.

Setibanya di Baolan, berdasarkan koordinasi dan sinergi dengan BPBD Tolitoli dan Polres Toltoli, dapur lapangan beserta petugas pendukung ditempatkan pada lokasi pengungsian korban kebakaran tepatnya di halaman Pelabuhan Dede Kel. Sidoarjo Kec. Baolan Kab. Tolitoli.

Di lokasi ini, para personel Brimob Sulteng menyiapkan 100-150 porsi makanan untuk satu kali waktu makan dengan total 300 – 450 porsi per hari yang anggarannya didapat dari bantuan seluruh relawan maupun BPBD kab. Tolitoli.

Sesuai hasil rapat, penyaluran makanan diserahkan melalui relawan posko dan petugas dinas sosial yang bertugas pada hari itu, adapun bagi pengungsi yang ingin mengambil langsung diberikan izin untuk langsung mendatangi truk dapur lapangan Brimob Sulteng.

Kombes Pol Sony Sanjaya sendiri berharap bantuan tenaga dan truk dapur lapangan ini dapat meringankan kesulitan para pengungsi sekaligus membantu proses bantuan yang diberikan seluruh pihak. Kepada petugas Brimob beliau berpesan agar mengesampingkan rasa lelah dalam membantu para pengungsi.

"Ini adalah sedekah terbaik dan sesuai dengan semboyan Brimob Untuk Indonesia, dan Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan," ungkap Dansat Brimob Sulteng itu.

Terpisah, Iptu Umar Ali yang dihubungi via telepon menyampaikan bahwa truk dapur lapangan menempuh jalur yang cukup jauh dan melelahkan dikarenakan topografi wilayah Sulteng yang dipenuhi pegunungan.

"Perjuangan keras selama perjalanan tadi terbayar lunas dan hilang sendirinya dengan senyum dan ucapan terimakasih dari para pengungsi," jelas Iptu Umar Ali. (HumasPolri)

Edi Langkara dan Abdul Rahim Odeyani Kunjungi Warga Fritu

Posted: 07 Feb 2020 09:57 AM PST

WEDA, LELEMUKU.OM - Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut) Drs. Edi Langkara, MH dan Abd. Rahim Odeyani, SH,MH bersama dengan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan kunjungan kerja di Desa Fritu Kecamatan Weda Utara. Selasa (4/2/2020)

Kunjungan kerja ini kali ini selain bertatap muka dengan masyarakat Desa Fritu. Bupati dan Wakil juga melakukan kunjungan di SD Sarono dan kawasan wisata Boki Maruru di Desa Sagea, pada kesempatan itu Pemda Halmahera Tengah juga memberikan bantuan alat olahraga kepada masyarakat setempat.

Dalam tatap muka Bupati menyampaikan kepada masyarakat desa Fritu, hal-hal yang menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, listrik, penggunaan Dana Desa, pengelolaan CSR, hingga jaringan telekomunikasi.

Bupati Edi Langkara juga mendengarkan dan menjawab keluhan masyarakat mengenai kurangnya tenaga kesehatan dan fasilitasnya, tenaga guru, instalasi listrik yang belum terlaksana secara keseluruhan, tidak adanya MCK di sekolah.

Pemerintah daerah berkomitmen akan memenuhi apa yang menjadi keluhan masyarakat secara bertahap.

Tatap muka yang berlangsung di depan kantor Desa Fritu turut dihadiri Kapolres Halteng, anggota DPRD, staf ahli, asisten, para kepala desa Se Weda Utara, serta masyarakat Desa Fritu dan sekitarnya. (DiskominfoHalteng)