Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca AJI Jakarta Kecam Kegiatan Konferensi Pers PSBB di DKI Jakarta Berupa Tatap Muka.

AJI Jakarta Kecam Kegiatan Konferensi Pers PSBB di DKI Jakarta Berupa Tatap Muka

AJI Jakarta Kecam Kegiatan Konferensi Pers PSBB di DKI Jakarta Berupa Tatap Muka
Pemkot Jayapura Salurkan Bantuan ke Mahasiswa di Asrama Kaimana dan Sorong
Demi Kemajuan, Herry Naap Siap Terima Saran dan Pendapat
Pemusik Indonesia, Glenn Fredly Meninggal Dunia Pada Umur 44 Tahun
Pemprov Papua Naikan Status Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Hingga 6 Mei
Klemen Tinal Lantik Ridwan Rumasukun Gantikan Hery Dosinaen Sebagai Penjabat Sekda Papua
Julius Wiratno Ungkap SKK Migas dan KKKS Tuntaskan 4 Proyek Hulu Migas pada Kuartal I 2020
Kuartal I Tahun 2020, SKK Migas dan KKKS Rampungkan 4 Proyek
Klemen Tinal Maklumi Undurnya Pelaksanaan PON XX 2020
Dengar Arahan Beberapa Menteri, Rahim Odeyani dan Yanto Asri Lakukan Video Conference
Petrus Fatlolon Bebaskan Tagihan Pelanggan PDAM di Tanimbar
Polda Maluku Masih Tunggu Hasil Lab 16 Calon Perwira Setukpa Lemdikpol Sukabumi

Posted: 08 Apr 2020 07:11 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam kegiatan tatap muka yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat konferensi pers mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota. Acara tersebut berlangsung di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Selasa (07/04/2020) malam.

Berdasarkan pantauan AJI Jakarta, sejumlah jurnalis yang hadir membentuk kerumunan, begitu pula dengan narasumber yang hadir di acara tersebut. Para narasumber di antaranya jajaran Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan instansi terkait lainnya. Sebelumnya mereka dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat tatap muka di gedung yang sama.

Kegiatan pengumpulan massa seperti ini kontraproduktif dengan imbauan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta kebijakan Pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19 yang di antaranya menggarisbawahi pentingnya menjaga jarak fisik.

Pelanggaran atas hal ini bisa diancam pidana satu tahun penjara karena dianggap menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, sesuai Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.

Atas situasi tersebut, AJI Jakarta menyatakan protes keras kepada Pemprov DKI Jakarta yang masih mengadakan konferensi pers secara tatap muka, tidak menggunakan metode daring.

Menyerukan kepada jurnalis untuk tidak menghadiri segala bentuk konferensi pers tatap muka.

Mengimbau perusahaan media agar tidak mengirimkan jurnalis ke tempat yang berpotensi terjadi kerumunan orang. Perusahaan media juga diimbau memantau jurnalisnya yang ikut dalam konferensi pers tatap muka di Balai Kota dengan melakukan tes Covid-19 serta melakukan karantina mandiri selama 14 hari.

Meminta perusahaan media untuk berpegang teguh pada prinsip "Tidak Ada Berita Seharga Nyawa". Redaksi harus sigap jika ada sesuatu hal yang membahayakan keselamatan jurnalisnya. Dan menyerukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Ombudsman RI untuk menegur dan memproses potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam konferensi pers tatap muka di Balai Kota. (AJI)

Pemkot Jayapura Salurkan Bantuan ke Mahasiswa di Asrama Kaimana dan Sorong

Posted: 08 Apr 2020 07:11 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gerak cepat Pemerintah Kota Jayapura, dalam upaya menangani dampak Penyebaran Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura, Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM langsung mengerahkan dinas terkait untuk berikan bantuan bahan makanan bagi warga port numbay. Lebih khusus para mahasiswa mahasiswi dari berbagai daerah di Tanah Papua yang menempuh studi di kota port Jayapura

Sebelumnya, setelah menyerahkan secara bertahap bantuan sembako, di asrama Tolikara, STT GKI, dan Rusunawa, pada Selasa 7 April 2020, menyalurkan bantuan sembako ke dua asrama yaitu Asrama Mahasiswa Sorong di Padang Bulan dan Asrama Mahasiswa Kaimana juga di Padang Bulan.

Masing-masing asrama mendapat 120 Kilogram beras, 16 karton supermie, gula pasir 12 kilogram, telur empat rak dan minyak goreng 20 liter. Yang diserahkan langsung oleh kepala dinas Pemerintah Kota Jayapura, H. Irawadi, SH., M.Si. dan di dampingi Kepal Dinas Pemuda dan Olaharaga Kota Jayapura, Rocky Bebena, S.pd, M.pd.

Ketua Asrama Sorong Rolly Momot, menyampaikan terima kasih atas bantuan pemerintah kota tersebut.

"Saya dan teman-teman di asrama menyampaikan terima kasih kepada bapak walikota yang sudah memberikan bantuan kepada kami di asrama mahasiswa Sorong," kata Rolly Momot sesaat setelah menerima bantuan dimaksud dari Kepala Dinas Sosial.

Selanjutnya Ketua Asrama ditempat berbededa, Mahasiswa Kaimana, Robianus Nattraka begitu bersyukur atas kunjungan dan bantuan yang diberikan.

"Puji syukur bagi Tuhan,bapak Walikota yang kami hormati, terima kasih kepada bapak walikota yang sangat peduli dengan kami mahasiswa yg kuliah dan tinggal di asrama, saya bersyukur dan trima kasih, semoga apa yang diberikan bisa membantu kami, semoga penyakit ini bisa segera berlalu dan kita terhindar dari penyakit mematikan ini," beber Robianus

Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura H. Irawadi, SH, M.Si meminta agar mahasiswa semua bisa memahami Social Distancing dan tetap tinggal di asrama dan tinggal keluar jika bukan kebutuhan yang penting atau sangat mendasar sekali. "Bapak Wali Kota memberikan bantuan ini bertujuan agar adik-adik tetap tinggal di rumah tidak keluar asrama, karena hanya dengan ini saja maka mata rantai covid 19 itu bisa di cegah," katanya dengan tegas. (HumasKotaJayapura)

Demi Kemajuan, Herry Naap Siap Terima Saran dan Pendapat

Posted: 08 Apr 2020 07:11 AM PDT

BIAK, LELEMUKU.COM – Program "Bupati Menyapa" untuk pertama kalinya mengudara lewat RRI Biak, Rabu (8/4) malam ini, pukul 20.00 WIT.

Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd lansung bertindak sebagai nara sumber dan berdiskusi langsung dengan masyarakat termasuk dengan semua komponen lainnya via telepon.

Program Bupati Menyapa ini akan dilakukan secara rutin dua kali dalam sebulan di RRI Biak. Melalui program ini masyarakat diberikan ruang untuk memberikan informasi, saran dan pendapat secara langsung ke Bupati via telepon.

"Pemerintah siap diberikan saran dan pendapat demi kemajuan Kabupaten Biak Numfor yang kita cintai ini. Melalui program ini, pemerintah daerah cukup terbuka, silakan berikan saran dan masukan-masukan brilian untuk kemajuan pembangunan," ujar Bupati.

"Program Bupati Menyapa di RRI baru pertama kali, dan kami RRI memberikan apresiasi yang luar biasa. Dengan program yang akan dilakukan dengan rutin ini, Pak Bupati memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan, saran dan pendapat. Luar biasa," tandas Kepala LPP RRI Biak, Yulius Makabori menambahkan. (HumasBiakNumfor)

Pemusik Indonesia, Glenn Fredly Meninggal Dunia Pada Umur 44 Tahun

Posted: 08 Apr 2020 06:41 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Penyanyi Glenn Fredly meninggal dunia pada Rabu (8/4/2020) malam pada pukul 18.00 WIB.

Menurut sahabatnya sesama pemusik Teuku Adifitrian atau yang dikenal dengan Tompi, ia meninggal pada umur 44 tahun di Rumah Sakit (RS) Setia Mitra, Fatmawati, Jakarta Selatan.

Pria bernama lengkap Glenn Fredly Deviano Latuihamallo yang lahir di Jakarta, 30 September 1975 ini terakhir diketahui mengalami sakit meningitis atau radang selaput otak.

Ia sempat masuk rumah sakit sebelum mengembuskan napas terakhir.

Glenn Fredly merupakan salah satu musisi terbaik Tanah Air.

Karya-karyanya telah menghiasi belantika musik sejak tahun 90-an.

Beberapa karyanya yang populer yaitu lagu-lagu dari album Selamat Pagi, Dunia!, seperti lagu "Januari", "Akhir Cerita Cinta", dan "Terpesona".

Glenn meninggalkan seorang istri, MMutia Ayu dan seorang seorang bayi perempuan bernama Gewa.

Mereka baru saja menikah pada 19 Agustus 2020.

Setelah kabar ini diketahui, laman Instagram Glenn Fredly juga langsung dibanjiri ucapan duka cita. (Albert Batlayeri)

Pemprov Papua Naikan Status Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Hingga 6 Mei

Posted: 08 Apr 2020 05:11 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memutuskan untuk menaikan status siaga darurat menjadi tanggap darurat penanganan virus corona di Provinsi Papua selama 28 hari kedepan, terhitung sejak tanggal 09 April 2020 hingga 06 Mei 2020.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal bersama Ketua DPRP dan Ketua MRP saat memimpin rapat khusus yang dihadiri Kasdam Cenderawasih, Wakapolda Papua, Kabinda Papua, Dir Intelkam, Danlanud dan stakeholder lainnya dalam rangka mengambil keputusan bersama dalam penanganan pencegahan COVID-19 yang dianggap tingkat penyebarannya semakin meningkat di Lukmen Hall, Gedung Negara, Kota Jayapura pada Rabu (08/04/2020).

Wagub juga mengungkapkan beberapa point-point keputusan yang disepakati antara lain memperpanjang prosedur bekerja dan belajar di rumah dari tanggal 14 April sampai 23 April 2020, kecuali bidang kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik dan kebutuhan keseharian.

"Kita akan memperpanjang pembatasan keluar masuk orang dari dan ke Papua mulai tanggal 10 April sampai 23 April 2020 melalui penerbangan/pelayarsn komersial/carteran termasuk penerbangan di daerah pegunungan Papua. Penanganan covid 19 semakin terintegrasi dari tannggal 10 April sampai 23 april memperpanjang masuk keluarnya penumpang umum keculai logistik dan pergantian kru pesawat," ungkap dia.

Pemprov juga membatasi tempat penjualan sembako dari pukul 06.00 sampai dengan 14.00 wit, serta menutup semua jenis tempat wisata dan hiburan

"Mengoptimalkan pengamanan dan penegakan hukum khususnya pada fasilitas pelayanan patroli wilayah, informasi ke masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat," ujar dia.

Pihaknya juga akan meringankan daya beli masyarakat melalui program bantuan sosial dalam bentuk cash transfer dan bantuan bahan pangan untuk masyarakat, melakukan program padat karya misalnya perbaikan infrastruktur drainase, trotoar dan lain-lain.

"Untuk mencegah kurangnya daya beli dan krisis ekonomi di masyarakat. Kami akan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok strategi masyarakat melalui pembatasan pembelian kebutuhan pokok secara berlebihan," ujar dia.

Hal ini menurut wagub akan diteruskan ke seluruh walikota dan bupsti se Papua agar wajib menyiapkan anggaran pencegahan COVID-19 sehingga dapat ditaati dan dilaksanakan. (Albert Batlayeri)

Klemen Tinal Lantik Ridwan Rumasukun Gantikan Hery Dosinaen Sebagai Penjabat Sekda Papua

Posted: 08 Apr 2020 03:41 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal melantik Asisten Bidang Umum Ridwan Rumasukun menjadi Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, menggantikan Hery Dosinaen.

Hery yang saat ini masih berstatus ASN Pemprov Papua sebelumnya menjabat Sekda selama enam tahun lebih.

Dimana menurut aturan UU, jabatan Sekda hanya dapat diduduki paling lama lima tahun namun dapat diperpanjang sesuai berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan.

"Namun pergantian ini sudah disetujui Presiden dan Menteri Dalam Negeri, sehingga pemerintah provinsi wajib melaksanakan dan mengamankan amanat negara itu," terang Klemen disela-sela pelantikan, di Gedung Negara Dok V Kota Jayapura, Selasa (7/4/2020), yang dihadiri pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Papua.

Klemen mewakili pemerintahan di Papua, meyampaikan apresiasi atas karya yang sudah dilakukan Hery Dosinaen selama mengabdi di Tanah Papua.

Dirinya berharap kedepan, Hery Dosinaen bisa mendapat kepercayaan sebagai di lingkungan kementerian dan lembaga di Jakarta. "Kami harap beliau bisa jadi Dirjen di pusat, supaya kita bisa lebih mudah berkomunikasi dalam membangun Papua," harapnya.

Hery Dosinaen pada kesempatan itu menyampaikan terimakasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang sudah mempercayakan dirinya menjabat Sekda Papua selama 6 tahun 3 bulan.

Ia pun memohon maaf apabila selama kepemimpinan, ada ucapan dan tindakan yang tidak berkenan.

Sementara Penjabat Sekda Papua Ridwan Rumasukan merasa terharu dengan kepercayaan itu. Pihaknya menyatakan siap melaksanakan tugas utama untuk menyiapkan panitia seleksi (Pansel) dalam melakukan penjaringan terhadap sekda definitif.

"Untuk itu, saya mohon dukungan dari seluruh jajaran agar bisa laksanakan amanah ini dengan baik. Sehingga proses pemerintahan di Papua bisa terus berjalan sesuai yang diharapkan," tutup Ridwan. (DiskominfoPapua)

Julius Wiratno Ungkap SKK Migas dan KKKS Tuntaskan 4 Proyek Hulu Migas pada Kuartal I 2020

Posted: 08 Apr 2020 03:41 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada kuartal pertama tahun 2020 telah berhasil menyelesaikan empat (4) proyek hulu minyak dan gas bumi (migas). Kegiatan-kegiatan yang menyerap investasi sekitar US$ 45 juta ini memberikan tambahan produksi gas sekitar 80 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) dan menghasilkan listrik 4 MegaWatt (MW).

Ke empat proyek yang berhasil diselesaikan adalah 3 (tiga) proyek gas dan 1 (satu) proyek utilitas. Rinciannya adalah Grati Pressure Lowering yang dilakukan oleh Ophir Indonesia (Sampang) Pty. Ltd. di Jawa Timur. Proyek ini bertujuan untuk menghasilkan produksi gas sebesar 30 MMscfd. Proyek kedua adalah pengembangan Lapangan gas Randugunting oleh PT PHE Randugunting di Jawa Tengah, yang berpotensi memberikan tambahan produksi 5 MMscfd. Proyek ketiga adalah pengembangan Lapangan gas Buntal-5 oleh Medco E&P Natuna Ltd. di Laut Natuna, memberikan tambahan produksi 45 MMscfd. Terakhir adalah pembangunan Sembakung Power Plant oleh PT Pertamina EP. Pembangkit yang dibangun akan digunakan untuk mendukung operasi hulu migas di wilayah Kalimantan Timur.

"Kami bersyukur empat proyek hulu migas telah dapat direalisasi tepat waktu. Capaian ini merupakan salah satu usaha yang kami lakukan untuk menjaga produksi migas sesuai target," kata Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Julius Wiratno di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Sepanjang tahun 2020 direncanakan terdapat 11 proyek hulu migas yang akan onstream. Mayoritas proyek merupakan proyek pengembangan lapangan gas. Jumlah proyek ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya ada 9 proyek.

Keberadaan proyek hulu migas akan memberikan kontribusi pada penambahan produksi migas yang bermuara pada pemasukan negara. Selain itu, proyek-proyek hulu migas juga akan menggerakan sektor ekonomi di daerah dan menciptakan lapangan kerja.

SKK Migas dan KKKS bekerja keras menjaga agar proyek hulu migas yang ditargetkan selesai pada tahun 2020 dapat direalisasi tepat waktu. Namun menghadapi wabah Covid-19 dan penurunan harga minyak ini, Julius mengaku pihaknya harus duduk bersama dengan KKKS untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan, termasuk mengevaluasi target capaian proyek.

"Hampir semua KKKS yang kami hubungi meminta akses khusus untuk pekerja dan material yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu kami harus membuat perencanaan ulang. Tujuannya agar kegiatan yang kami lakukan memberi manfaat maksimal bagi negara," tambah Julius.

Sejauh ini SKK Migas telah mengindentifikasi beberapa dampak yang ditimbulkan Covid-19 terhadap proyek hulu migas, antara lain transportasi material lebih lama, khususnya pengiriman material dari luar negeri, mobilisasi pekerja ke lokasi lebih sulit karena perizinan dan waktu karantina, kegiatan manufaktur peralatan migas untuk proyek tertunda atau lebih lama, persetujuan pengurusan perijinan lebih lama, serta produktivitas engineering dan konstruksi menjadi lebih rendah.

Beberapa upaya yang dilakukan agar proyek kegiatan tetap dapat dilaksanakan, tidak berhenti total. Salah satunya, meminta agar para kepala daerah memberikan privilege terhadap pergerakan manusia dan barang yang dibutuhkan oleh hulu migas, tanpa melanggar kaedah kehati-hatian.

"Dalam menjalankan operasi, kami selalu menjunjung tinggi keselamatan kerja. Oleh karena itu kami juga setuju dengan adanya protocol yang ketat dalam menghadapi wabah Covid-19 ini. Namun demikian kami berharap agar kegiatan lapangan tetap dapat dijalankan walaupun dengan pergerakan yang berkurang tersebut," demikian Julius. (SKKMigas)

Kuartal I Tahun 2020, SKK Migas dan KKKS Rampungkan 4 Proyek

Posted: 08 Apr 2020 03:41 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Pada kuartal pertama tahun 2020, SKK Migas dan KKKS telah berhasil menyelesaikan empat (4) proyek hulu minyak dan gas bumi (migas). Kegiatan-kegiatan yang menyerap investasi sekitar US$ 45 juta ini memberikan tambahan produksi gas sekitar 80 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) dan menghasilkan listrik 4 MegaWatt (MW).

Menurut Plt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Susana Kurniasih bahwa Ke empat proyek yang berhasil diselesaikan adalah 3 (tiga) proyek gas dan 1 (satu) proyek utilitas. Rinciannya adalah Grati Pressure Lowering yang dilakukan oleh Ophir Indonesia (Sampang) Pty. Ltd. di Jawa Timur. Proyek ini bertujuan untuk menghasilkan produksi gas sebesar 30 MMscfd. Proyek kedua adalah pengembangan Lapangan gas Randugunting oleh PT PHE Randugunting di Jawa Tengah, yang berpotensi memberikan tambahan produksi 5 MMscfd. Proyek ketiga adalah pengembangan Lapangan gas Buntal-5 oleh Medco E&P Natuna Ltd. di Laut Natuna, memberikan tambahan produksi 45 MMscfd. Terakhir adalah pembangunan Sembakung Power Plant oleh PT Pertamina EP. Pembangkit yang dibangun akan digunakan untuk mendukung operasi hulu migas di wilayah Kalimantan Timur.

"Kami bersyukur empat proyek hulu migas telah dapat direalisasi tepat waktu. Capaian ini merupakan salah satu usaha yang kami lakukan untuk menjaga produksi migas sesuai target," kata Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Julius Wiratno di Jakarta, Minggu (5/4).

Sepanjang tahun 2020 direncanakan terdapat 11 proyek hulu migas yang akan onstream. Mayoritas proyek merupakan proyek pengembangan lapangan gas. Jumlah proyek ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya ada 9 proyek.

Keberadaan proyek hulu migas akan memberikan kontribusi pada penambahan produksi migas yang bermuara pada pemasukan negara. Selain itu, proyek-proyek hulu migas juga akan menggerakan sektor ekonomi di daerah dan menciptakan lapangan kerja.

SKK Migas dan KKKS bekerja keras menjaga agar proyek hulu migas yang ditargetkan selesai pada tahun 2020 dapat direalisasi tepat waktu. Namun menghadapi wabah Covid-19 dan penurunan harga minyak ini, Julius mengaku pihaknya harus duduk bersama dengan KKKS untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan, termasuk mengevaluasi target capaian proyek.

"Hampir semua KKKS yang kami hubungi meminta akses khusus untuk pekerja dan material yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu kami harus membuat perencanaan ulang. Tujuannya agar kegiatan yang kami lakukan memberi manfaat maksimal bagi negara," tambah Julius.

Sejauh ini SKK Migas telah mengindentifikasi beberapa dampak yang ditimbulkan Covid-19 terhadap proyek hulu migas, antara lain transportasi material lebih lama, khususnya pengiriman material dari luar negeri, mobilisasi pekerja ke lokasi lebih sulit karena perizinan dan waktu karantina, kegiatan manufaktur peralatan migas untuk proyek tertunda atau lebih lama, persetujuan pengurusan perijinan lebih lama, serta produktivitas engineering dan konstruksi menjadi lebih rendah.

Beberapa upaya yang dilakukan agar proyek kegiatan tetap dapat dilaksanakan, tidak berhenti total. Salah satunya, meminta agar para kepala daerah memberikan privilege terhadap pergerakan manusia dan barang yang dibutuhkan oleh hulu migas, tanpa melanggar kaedah kehati-hatian.

"Dalam menjalankan operasi, kami selalu menjunjung tinggi keselamatan kerja. Oleh karena itu kami juga setuju dengan adanya protocol yang ketat dalam menghadapi wabah Covid-19 ini. Namun demikian kami berharap agar kegiatan lapangan tetap dapat dijalankan walaupun dengan pergerakan yang berkurang tersebut," tutup Julius. (Laura Sobuber)

Klemen Tinal Maklumi Undurnya Pelaksanaan PON XX 2020

Posted: 08 Apr 2020 03:41 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal memaklumi wacana pemerintah pusat yang ingin memundurkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk Bumi Cenderawasih.⠀
⠀
Ia menyebut iven empat tahunan itu, merupakan agenda nasional yang menjadi wewenang pemerintah pusat sepenuhnya. Sementara Pemerintah Provinsi Papua hanya dipercayakan sebagai tempat atau tuan rumah penyelenggaraan PON.⠀
⠀
"Artinya, PON itu gawenya atau hajatan negara yang mana Papua jadi tuan rumah. Jadi terserah (negara) mau bilang mulai silahkan, mundur juga tidak ada masalah. (Keputusan) itu tergantung negara," terang ia. ⠀
⠀
Kendati demikian, Klemen memastikan Pemprov Papua sudah sangat siap jika PON tetap dilaksanakan sesuai jadwal sebelumnya. ⠀
⠀
Dimana seluruh venue yang dibangun dari APBD Provinsi Papua, sudah rampung (100 persen pengerjaan) pada Maret 2020 lalu. ⠀
⠀
"Tinggal venue yang dibangun dari APBN yang menurut target selesai Juni 2020 mendatang, mungkin agak molor sedikit". ⠀
"Intinya saya yakin pemerintah pusat bakal memutuskan dengan bijaksana dan yang terbaik untuk PON. Sebab ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Namun sekali lagi kami Papua sebagai pasti tuan rumah selalu siap," tegasnya.⠀
⠀
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S Dewa Broto di Jakarta membuka mewacanakan penundaan pelaksaan PON jika pandemi Covid-19 masih belum mereda hingga Juli mendatang.⠀
⠀
"Karena bila Juli pandemi itu berakhir, masih harus ada masa recovery yang bisa sampai Desember. Sehingga PON Papua yang diadakan pada 20 Oktober 2020 bisa jadi tak terlaksana," kata ia. (DiskominfoPapua)

Dengar Arahan Beberapa Menteri, Rahim Odeyani dan Yanto Asri Lakukan Video Conference

Posted: 07 Apr 2020 09:41 PM PDT

WEDA, LELEMUKU.COM – Wakil Bupati Halmahera Tengah Abd. Rahim Odeyani bersama Sekretaris Daerah Yanto M. Asri didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja, melakukan Video Confrence dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Menteri KKP Irjen Pol Antam Novambar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah
Menteri BUMN Erich Tohir, Kepala BKPM Bahlil La Hadalia, Ketua Apindo, Ketua Kadin, ketua HIPMI, Bupati/Wakil, Sekda, Walikota Se-Indonesia.

Vicon dilaksanakan di Ruang kerja Wakil Bupati Halmahera Tengah pada Selasa (07/04/2020) guna mendengar arahan terkait Video Confrence.

Dalam Vicon Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengimbau kepada seluruh bupati agar pangan tidak boleh di lock karena merupakan kehidupan orang banyak. Sementara Menteri Tenaga Kerja menyampaikan bahwa dalam Krisis Covid19 Melibatkan 7 BLK memproduksi masker yang ada di beberapa propinsi.
Menteri BKPM mengeluarkan kebijakan Melonggarkan segala bentuk perizinan yg berhubungan dengan kebutuhan kesehatan dan menghimbau agar Hati-hati dalam membuat APD terutama memyangkut material (bahan). Dan untuk Realisasi investasi.
Butuh kerjasama pusat, propinsi daerah dan pengusaha.

Turut mendampingi Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Dalam Vicon Asisten Bidang Administrasi Said M. Yastab, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Hakany Husain, kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Ridwan Salidin, Sekretaris Bapelibangda Mufty Murhum, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Yusmar Ohorella. (HumasHalteng)

Petrus Fatlolon Bebaskan Tagihan Pelanggan PDAM di Tanimbar

Posted: 07 Apr 2020 09:41 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH telah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan tagihan rekening air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat ekonomi lemah, pasca merebaknya bencana non alam Pandemi global penyebaran Virus Corona atau Covid-19.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Tanimbar, Nomor 694/32-Tahun/2020 tentang pembebasan tagihan rekening air pelanggan PDAM yang ditujukkan kepada seluruh pelanggan PDAM di Saumlaki.

Dijelaskan dalam isi surat edaran tersebut, bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan bantuan operasional kepada PDAM untuk membebaskan tagihan rekening air pelanggan PDAM dengan kategori K1 dan K2 selama dua bulan yang terhitung dari bulan April atau pemakaian air bulan Maret dan tagihan bulan Mei atau pemakaian air bulan April pada seluruh wilayah kerja PDAM Kepulauan Tanimbar.

"Ini merupakan salah satu solusi dari penanganan dampak ekonomi pandemi Covid," tandas Bupati Fatlolon. (Laura Sobuber)

Polda Maluku Masih Tunggu Hasil Lab 16 Calon Perwira Setukpa Lemdikpol Sukabumi

Posted: 07 Apr 2020 09:41 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menyatakan status kesehatan 16 calon perwira terkait Corona Virus atau COVID-19 masih menunggu hasil laboratorium dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di Jakarta.

Kepala Bidang Humas Polda Maluku Mohamad Rum Ohoirat dalam rilis media pada Rabu (08/04/2020) mengatakan bahwa ke 16 calon perwira Polda Maluku saat ini sedang menjalani karantina di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku di Passo, Kota Ambon selama 9 hari.

"Selanjutnya dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi kesehatan para calon perwira dalam keadaan sehat dan bugar, tidak ada keluhan apapun," jelas dia.

Ia menyatakan pada Selasa (07/04/2020) ke 16 calon perwira tersebut telah mengikuti proses pengambilan sampel uji atau Swab dan selanjutnya dikirim ke Laboratorium Kemenkes RI untuk diteliti lebih lanjut.

"Sampai saat ini hasilnya belum keluar, untuk itu diharapkan semua bersabar menunggu hasil tersebut," ucapnya.

Ohourat mengatakan sampai dengan saat ini untuk mengetahui seseorang terpapar virus corona atau tidak hanya melalui metode tes PCR.

Para perwira merupakan bagian dari 300 calon perwira yang dinyatakan positif usai mengikuti Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan Polri (Setukpa Lemdikpol) di Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Mereka tergabung dengan 1.550 siswa.

Dalam rapid test atau tes cepat yang dilakukan kepada 1.550 siswa itu setelah ada seorang siswa yang mengeluh sakit demam berdarah dengue (DBD). Hasil rapid test menunjukkan sebanyak 300 siswa positif Covid-19. Para siswa kemudian dikembalikan ke masing-masing polda.

Selanjutnya Tim kesehatan Maluku dan bidang dokter kesehatan Polda Maluku melakukan tes cepat atau rapid test untuk enam belas calon perwira yang dikarantina. Setelah dilakukan pengujian, 4 calon polri dinyatakan negatif dan 12 dinyatakan positif virus corona. Mereka selanjutnya menjalani karantina guna mengetahui hasil utuh dari kondisi kesehatan mereka. (Albert Batlayeri)