Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Johanes Don Bosco Do dan Rombongan Pemkab Nagekeo Jajaki Peluang Pasar di Labuan Bajo.

Johanes Don Bosco Do dan Rombongan Pemkab Nagekeo Jajaki Peluang Pasar di Labuan Bajo

Johanes Don Bosco Do dan Rombongan Pemkab Nagekeo Jajaki Peluang Pasar di Labuan Bajo
Agas Andreas Buka Sosialisasi Pembentukan Gustu Ramah Anak di Borong
Agas Andreas Nilai Pariwisata Berbasis Masyarakat Jadi Konsep Utama di Manggarai Timur
Paru Andreas dan Raymundus Bena Pimpin Musrenbangkab Ngada Tahun 2022
Bernadinus Dhey Ngebu Sebut Sidang LKPJ Sebagai Media Evaluasi Kebijakan Pemkab Ngada
Pemkab Ngada Libatkan 10 Tukang di Beja Jalani Program Kotaku
Heribertus Ngabut Nilai PPL Pendukung Utama Ketahan Pangan di Manggarai

Posted: 22 Apr 2021 08:03 AM PDT

MBAY, LELEMUKU.COM - Bupati Nagekeo, NTT, Johanes Don Bosco Do bersama Ketua TP PKK Kabupaten Nagekeo, E. Yayik Pawitra Gati melakukan kunjungan kedinasan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada Minggu, 18 April 2021 sekaligus bertemu Bupati Manggarai Barat bertempat di Rumah Jabatan Wakil Bupati Manggarai Barat.

Bupati dan Ketua PKK didampingi rombongan diantaranya Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Nagekeo, K.M. Simporosa Djawaria, Direktur Perumda Bidadari, Sutanto Weri, dan Direktur Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOP LBF), Shana Fatina Sukarsono.

Kenjungannya ini untuk terus gencar mendorong peluang usaha pertanian yang menghasilkan produk-produk unggulan bernilai tinggi melalui Dasa Wisma, Karang Taruna, Orang Muda Katolik maupun Remaja Mesjid dan lain-lain pelaku usaha aktif.

Bupati Don juga bertemu Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, dan Wakil Bupati, Yulianus Weng, masing-masing bersama ibu bertempat di Rumah Jabatan Wakil Bupati Manggarai Barat.

"Saya berupaya mencari peluang pasar. Terdekat di Labuan Bajo. Apalagi jelang Even Internasional seperti G20. Destinasi premium menjadi andalan besar. Para pekerja membutuhkan makanan dan minum. Peluang kita ke pasar Inpres, ke para pekerja perantau. Tidak harus ke pasar besar atau ke hotel menengah hingga besar," kata dia dalam pertemuan tersebut.

Nagekeo diaspora di Manggarai Barat, kata bupati, bisa memperhatikan produk Nagekeo di sini dan menjalin komunikasi dengan produsen di Nagekeo.

"Perhatian Pemerintah Pusat ke daerah, kita petik maksimal. Saya serius menopang Labuan Bajo. Saya berharap dan meminta Labuan Bajo menjadi outlet Nagekeo," ungkap Bupati Don.

Selanjutnya, Bupati Edistasius memberikan apresiasi atas kunjungan tersebut.

"Luar biasa hari ini kita bertemu. Yang kami ketemu adalah orang hebat, punya pengalaman luar biasa baik sebagai bupati maupun sebagai seorang dokter. Ini adalah modal. Labuan Bajo Mabar, adalah miniaturnya Flobamora, miniaturnya negeri ini. Suku maupun Ras dari mana-mana ada di tempat ini. Hampir setiap gang/lorong, ada orang Bajawa, orang Nagekeo. Dalam acara pesta, yang dominan justru "ja'i" nya orang Bajawa," kata dia.

Yang uniknya, kata Bupati Edi, Paguyuban Nagekeo yang meliputi tiga etnis yakni Ende, Sikka dan juga Ngada. Sangat menjunjung kebersamaan.

"Tidak peduli identitas. Ada suasana batin yang sama. Tidak ada pertentangan, nyaman, kekeluargaan tinggi. Itulah saudara. Kebetulan Labuan Bajo, oleh Pemerintah Pusat ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata," tutup dia.(HumasNagekeo)

Agas Andreas Buka Sosialisasi Pembentukan Gustu Ramah Anak di Borong

Posted: 22 Apr 2021 07:33 AM PDT

BORONG, LELEMUKU.COM - Bupati Manggarai Timur (Matim), NTT Agas Andreas secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak Dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Borong, yang diselenggarakan atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dengan Gereja Katolik Keuskupan Ruteng (JPIC), pada Selasa (20/04/21) .

Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua Komisi JPIC Keuskupan Ruteng Rm. Marten Jenarut, Pr, Kepala Dinas P2KBP3A , Aleksius Kantar, Camat Borong, Maria A. Yarini Gagu, dan para Calon Anggota Tim Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak yang terdiri dari para guru dan Kepala Sekolah se-kecamatan Borong dan juga anggota TP-PKK Kabupaten Manggarai Timur.

Dalam sambutannya, Bupati Agas mengungkapkan proses terpenting dalam keberhasilan pengembangan Kabupaten Layak Anak tidak terlepas koordinasi antar stakeholder pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan dimulai dari keluarga, desa/kelurahan, dan kecamatan dengan melibatkan masyarakat, sekolah dan dunia usaha tempat dimana anak itu berada.

"Menjaga, merawat dan mendidik anak-anak adalah tugas kita bersama. Anak-anak membutuhkan kenyamanan dalam proses tumbuh kembangnya dan menjadi kewajiban orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk memastikan hal tersebut tersedia bagi anak-anak" Jelas Bupati Agas.

Lebih lanjut Bupati Agas menyampaikan pembentukan Tim Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat proses pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Manggarai Timur pada umumnya dan di wilayah kecamatan pada khususnya.

"Pemerintah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar tertuang dalam 5 klaster hak anak yang terdiri dari hak sipil dan kebebasan, pengakuan dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus bagi anak dan memastikan semua anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan mulai dari layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum sampai pada layanan reintegrasi. Jika ingin melihat wajah Manggarai Timur 20 tahun lagi, lihatlah kondisi anak- anak hari ini. Rawat dan jagalah anak-anak Matim. Bangun jiwanya, bangun raganya", ungkap Bupati Agas. (DiskominfoMatim)

Agas Andreas Nilai Pariwisata Berbasis Masyarakat Jadi Konsep Utama di Manggarai Timur

Posted: 22 Apr 2021 07:29 AM PDT

BORONG, LELEMUKU.COM - Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) merupakan konsep utama pengembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Timur sebagai bentuk dukungan dalam upaya pengembangan pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo Flores.

Hal ini disampaikan Bupati Manggarai Timur Agas Andreas melalui sambutannya dalam acara penandatangan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) di Ruang Rapat Kerja Bupati Manggarai Timur, pada Rabu (21/04/2021).

"Masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam pengembangan destinasi wisata. Kabupaten Manggarai Timur diharapkan menjadi daerah penyangga yang dapat mendukung keberadaan destinasi super prioritas Labuan Bajo Flores dengan menawarkan konsep pariwisata berbasis masyarakat, yang fokus pada pengembangan desa wisata, agrowisata dan ekowisata sebagai tumpuan." Ungkap Bupati Agas.

"Pengelolaan pariwisata di Manggarai Timur harus melibatkan banyak pihak, sehinga dibangun sebuah sinergitas antara Pemerintah, baik Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Kepariwisataan seperti BOPLBF dan Masyarakat. Mengingat sektor pariwisata merupakan sektor yang tidak hanya melibatkan satu sektor saja, serta pariwisata yang bersifat Multiplier Effect, maka diharapkan agar semua pihak dapat memberikan kontribusi demi meningkatkan sektor pariwisata ini." Lanjut Bupati Agas.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur utama BOPLBF, Shana Fatina mengungkapkan dukunganya terhadap pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur. Shana Fatina juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Manggarai Timur memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan sebagai daya wisata unggulan demi memajukan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Pada dasarnya, kami dari BOPLBF siap mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Timur, khususnya pengembangan ekonomi kreatif yang berintegrasi. Manggarai Timur merupakan salah satu lokasi yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa kemudian kami melihat strategi Pemda Manggarai Timur untuk mengembangkan Community Based Tourism serta bagaimana membangun kesadaran bagi masyarakat untuk melihat pariwisata memberikan daya tambah ekonomi selain mata pencaharian mereka. Selain itu kami juga melihat begitu banyak potensi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Manggarai Timur, seperti yang sempat kami diskusikan dimana Manggarai Timur juga ingin mengembangkan sport tourism, education complex serta pengembangan SDM berbasis Sport Tourism dapat menjadi salah satu upaya meningkatan daya saing pariwisata Manggarai Timur dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya" Ungkap Shana Fatina.

Adapun penandatangan MoU ini dilakukan oleh Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas didampingi oleh Sekda Kabupaten Manggarai Timur, Boni Hasudungan Siregar dengan Direktur BOPLBF, Shana Fatina didampingi Direktur Industri dan Kelembagaan BOPLBF, Neysa Amalia. Penandatanganan MoU merupakan kesepakatan formal antara Pemda Manggarai Timur dengan BOPLBF sebagai langkah peningkatan indusrtri pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Manggarai Timur, sedangkan untuk kesepakatan teknis akan dilakukan pada kesempatan selanjutnya. (diskominfomatim)

Paru Andreas dan Raymundus Bena Pimpin Musrenbangkab Ngada Tahun 2022

Posted: 22 Apr 2021 06:41 AM PDT

NGADA, LELEMUKU.COM - Bupati Ngada, NTT, Paru Andreas, SH,MH. dan Wakil Bupati (Wabup), Raymundus Bena, SS.M.Hum. bersama unsur Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa serta beberapa Pimpinan Perangkat Daerah serta para Camat menghadiri Kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2022 dan Rembug Stunting Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Ngada, pada hari, Kamis, 8 April 2021 di Aula BP-Litbang Kabupaten Ngada.

Pada acara pembukaan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu menyampaikan sambutan dan sekaligus menyerahkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD hasil Reses anggota DPRD Ngada kepada Bupati Ngada untuk menjadi input perencanaan pembangunan di tahun 2022.

Pada sambutannya, Ketua DPRD Ngada Berni Dhey, menyampaikan beberapa hal yakni, Forum Musrenbang merupakan moment untuk membangun konektivitas dan kolektivitas Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Ngada dalam rangka mensukseskan visi Pembangunan Kabupaten Ngada yakni, "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngada yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan". Pendekatan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan terjawabnya kebutuhan dan harapan masyarakat.

Selain itu Berni Dhey Ngebu juga mengharapkan hal-hal yang dibahas dalam Musrenbang akan dirumuskan menjadi isu strategis pembangunan daerah untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Ngada.

Masih dalam kegiatan Musrenbang dala sambutan, Bupati Ngada menyampaikan Forum Musrenbang ini merupakan sebuah siklus perencanaan yang tersistem dalam suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yakni yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi yang telah diawali mulai dari tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan. Musrenbang merupakan momentum strategis untuk pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2022 yang akan dituangkan di dalam dokumen RKPD Tahun 2022.

Bupati Andreas juga menegaskan bahwa semua pembahasan dalam forum Musrenbang ini diharapkan focus pada Bingkai Tante Nela Paris untuk Tuka, Tuku dan Teka.

Diakhir sambutannya Bupati Andreas mengucapakan terimakasih kepada semua pihak secara khusus; TNI, Polri, PLN, Telkomsel, BPBD, Satpol PP & Kebakaran, seluruh ASN, unsur kecamatan dan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif memberikan kontribusi dalam penanganan bencana alam di Kabupaten Ngada.

Pantaun media, kegiatan Musrenbang ini berjalan dengan baik dan lancar dan tetap memperhatikan Protokoler kesehatan karena dibagi dibeberapa tempat untuk setiap peserta untuk menghindari kerumunan masa diantaranya di Aula BP-Litbang, Kantor BP-Litbang, Aula Kopdit Sangosay Bajawa yang dihadiri peserta Rembug Stunting Tahun 2021 dan di Dinas masing-masing secara Virtual.

Rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2022 dan Rembug Stunting Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Ngada. (diskominfongada)

Bernadinus Dhey Ngebu Sebut Sidang LKPJ Sebagai Media Evaluasi Kebijakan Pemkab Ngada

Posted: 22 Apr 2021 06:38 AM PDT

NGADA, LELEMUKU.COM - Ketua DPRD Ngada, NTT, Bernadinus Dhey Ngebu menyampaikan hal tersebut saat pembukaan Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Pemerintah tahun anggaran 2020, Senin 12 April 2021 di Ruang Sidang DPRD Ngada.

Menurutnya, LKPJ Pemerintah adalah suatu mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah digariskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 69 ayat 1 yang dengan jelas menegaskan bahwa: "Kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 pasal 19 yang menerangkan bahwa: "Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir".

"Hal ini berarti kita hendak melakukan evaluasi kritis atas kinerja dan program serta kebijakan yang telah dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Ngada Tahun 2020 secara Transparan, akuntabilitas, akurasi dan objektif," tegas Bernadinus

Lanjutnya, "Hal yang paling pokok dari keseluruhan pelaksanaan Sidang Paripurna dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati yang kita mulai hari ini adalah bahwa kita tidak sekedar memenuhi tuntutan undang-undang, tetapi kita hendak menelusuri lebih dalam hasil dari apa yang telah kita rencanakan pada awal tahun anggaran 2020 yang lalu. Spirit atau roh utama dari sebuah LKPJ adalah kemampuan menelaah secara kritis pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati lalu merumuskan formula terbaik ketika kita menemukan kegagalan dalam menjalankan program-program itu.

"Hal ini berarti kita hendak melakukan evaluasi kritis atas kinerja dan program serta kebijakan yang telah dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Ngada Tahun 2020. Jika spiritnya adalah evaluasi kinerja dan program kerja, maka maksim atau tuntutan utama yang harus dimiliki oleh anggota dewan terhormat sebagai representasi dari seluruh rakyat Kabupaten Ngada, adalah kemampuan untuk selalu mempertanyakan dan "mencurigai" setiap laporan pertanggung jawaban pemerintah yang dibalut dalam polesan bahasa pemerintah. Kita mesti mengedepankan Hermeneutika Kecurigaan, sebab dia adalah hulu dari sebuah pemikiran kritis. Hermeneutika kecurigaan adalah upaya untuk menelanjangi patologi-patologi sosial, melakukan demistifikasi dan berupaya untuk mengungkap yang real dari segala yang sifatnya tampilan saja. Ia membersihkan cara pandang kita agar kita menjadi lebih otentik, lebih mengenal realitas dan fakta lapangan dan dengan itu kita mengenal kebenaran. Caranya bukan hanya lewat kritik-kritik yang destruktif tetapi melalui seni dalam menafsirkan setiap rumusan kata dalam bahasa tulis. Daya kritis yang kita miliki mesti mampu menelaah, baik teks maupun konteks, bahasa tulis maupun realitas empiris lapangan".

Diakhir sambutannya, Berny dhey menyatakan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan dalam beberapa pekan ke depan sangat padat dan menyita banyak tenaga dan pikiran. Namun sebagai pimpinan DPRD, Ia berharap agar semua pihak tetap teguh pada komitmen untuk selalu mengikuti setiap agenda rapat baik di tingkat komisi, lintas komisi, Bapemperda maupun rapat-rapat lainnya. Kehadiran diharapkan selalu utuh dan lengkap, baik dari pemerintah maupun anggota dewan terhormat agar kerangka alokasi waktu yang telah disepakati bersama jangan sampai diingkari sendiri.(Diskominfongada)

Pemkab Ngada Libatkan 10 Tukang di Beja Jalani Program Kotaku

Posted: 22 Apr 2021 06:32 AM PDT

NGADA, LELEMUKU.COM - Sebanyak sepuluh tukang asal Desa Beja Kecamatan Bajawa di Kabupaten Ngada menjadi sasaran kegiatan padat karya/Cash For Work (CFW) dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Pembukaan Kegiatan Padat Karya Tunai Cash For Work (CFW) Tahun 2021 Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Beja Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, dilaksanakan pada hari Kamis, 22 April 2021 dan dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Ngada yang mewakili Bupati Ngada, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Ngada, KSM Maju Bersama, Koordinator LKM Bersama Jaya Desa Beja dan Askot CDM Ngada.

Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Desa Beja ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Ngada yang diwakilkan oleh kepala seksi Perumahan, Tim Program Kotaku Kabupaten Ngada, Masyarakat Desa Beja dan undangan lainnya.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Agnes A. Lelo selaku Askot CDM Kabupaten Ngada menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada yang telah memberikan kepercayaan dan ruang kepada Kotaku untuk memfasilitasi masyarakat lewat Program Kotaku Kabupaten Ngada. Kegiatan Padat Karya Tunai Cash For Work (CFW) ini bertujuan untuk memberikan bantuan tunai dalam bentuk upah tenaga kerja kepada masyarakat yang mengalami penurunan/kehilangan pendapatan, membantu Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat serta terpeliharanya Aset Infrastruktur melalui pemeliharaan dan perbaikan yang dibangun Program Kotaku maupun Program IBM lainnya melalui Swakelolah masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu, lewat sambutannya menegaskan bahwa kegiatan tersebut jangan dilihat jumlah uang tetapi belajar soal spirit yang terkandung didalamya. Berni Dhey juga mengharapkan perlu adanya pendampingan yang baik mengingat program ini masih baru, dan yang paling penting jangan sampai lupa administrasi, karena setiap kegiatan dari Pemerintah dibutuhkan administrasi yang jelas.

Masih dalam kegiatan launching, Kepala Dinas Kominfo Ngada, Moi Nitu Anastasia yang mewakili Bupati Ngada dalam sambutannya menyampaikan masyarakat Desa Beja harus punya semangat yang sama untuk menerima Dana CFW Program Kotaku dan melaksanakannya dengan baik, sehingga kegiatan Perbaikan dan pembersihan terhadap infrastruktur yang sudah dibangun bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Pantauan media, setelah kegiatan launching selesai dilanjutkan dengan kegiatan On The Job Training (OJT) di Lokasi RT 008- DS 002 Kampung Sapawara Desa Beja sebagai tanda dimulainya kegiatan fisik di lapangan.(diskominfongada)

Heribertus Ngabut Nilai PPL Pendukung Utama Ketahan Pangan di Manggarai

Posted: 22 Apr 2021 06:02 AM PDT

RUTENG, LELEMUKU.COM - Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) merupakan salah satu faktor utama pendukung ketahanan pangan masyarakat. Demikian disampaikan Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut, S.H. membuka secara resmi rapat koordinasi dengan PPL Dinas Pertanian se-Kabupaten Manggarai, Kamis pagi (22/4), bertempat di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai.

"Siapa bilang jadi PPL, jadi pengamat hama, adalah sebuah panggilan kelas dua atau kelas tiga. Tidak," kata Wakil Bupati Heri saat menyampaikan sambutan.
"Kita (PPL) adalah baris terdepan untuk sebuah pertaruhan kehidupan melalui bidang pertanian. Keberlangsungan hidup rakyat Manggarai juga sangat ditentukan oleh kita," lanjutnya.

Ditengah situasi pandemi Covid 19 serta keterbatasan anggaran, Wakil Bupati Heri berpesan agar PPL tetap menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Di lain pihak, Wakil Bupati Heri juga mengajak para PPL untuk berinovasi baik dalam upaya mengatasi hama tanaman maupun kelangkaan pupuk yang saat ini sedang terjadi.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, Drh. Yoseph Mantara, memaparkan kondisi terkini yang dihadapi oleh PPL. Jumlah PPL hingga April 2021 sebanyak 101 orang. Dari total tersebut, 3 orang bertugas di tingkat Kabupaten sebagai Kelompok Jabatan Fungsional (KJP) dan 12 orang bertugas sebagai koordinator BPP. Dari rincian tersebut, total PPL yang benar-benar bertugas di desa sebanyak 86 orang, sedangkan jumlah desa atau kelurahan yang ada sebanyak 171.

Sedangkan untuk wilayah binaan yang ditangani PPL, lanjutnya, dirinci sebagai berikut; PPL yang menangani 1 desa sebanyak 27 orang, PPL yang menangani 2 desa sebanyak 41 orang, PPL yang menangani 3 desa sebanyak 13 orang, dan PPL yang menangani 4 desa sebanyak 5 orang.

"Menurut amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, satu PPL harus menangani 1 desa. Apabila merujuk peraturan tersebut, maka Kabupaten Manggarai masih membutuhkan tambahan 85 orang tenaga PPL", tuturnya.

Lalu untuk Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), jumlah yang ada sebanyak 17 orang tersebar di 12 kecamatan. "Idealnya satu kecamatan ditangani oleh dua orang POPT, sehingga kekurangan POPT sebanyak 7 orang", imbuhnya. (protokolmanggarai)